PERGUB Nomor 38 Tahun 2019 — Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kegiatan Usaha Pertambagan Mineral dan Batu Bara

(1) Cetak Biru PPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling rendah memuat: a. peningkatan indeks pembangunan manusia provinsi dan/atau kabupaten/kota; b. pembangunan ekonomi Masyarakat Sekitar Tambang sampai dengan pelaksanaan kegiatan pascatambang; c. pengembangan sosial budaya dan lingkungan kehidupan Masyarakat Sekitar Tambang yang berkelanjutan; d. pengembangan kelembagaan komunitas masyarakat dalam menunjang kemandirian PPM; dan e. pembangunan infrastruktur yang menunjang PPM.

(2) Peningkatan indeks pembangunan manusia Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada indeks pembangunan manusia hasil penelitian dan data statistik yang dimiliki oleh Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.

(3) Pembangunan ekonomi Masyarakat Sekitar Tambang sampai dengan pelaksanaan kegiatan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengacu pada tingkat pendapatan riil atau pekerjaan masyarakat setempat berdasarkan produk domestik regional bruto sebelum adanya usaha pertambangan.

(4) Pengembangan sosial budaya dan lingkungan kehidupan Masyarakat Sekitar Tambang yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada kearifan lokal paling rendah terdiri atas: a. adat istiadat; b. kegamaan; c. olahraga dan seni; dan d. partisipasi dalam pengelolaan lingkungan.

(1) Pemegang izin Usaha Pertambangan eksplorasi, izin Usaha Pertambangan khusus eksplorasi, izin Usaha Pertambangan operasi produksi, dan izin Usaha Pertambangan khusus operasi produksi wajib menyusun Rencana Induk Program PPM berpedoman pada Cetak Biru yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

(2) Penyusunan Rencana Induk Program PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan penyusunan studi kelayakan dan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Rencana Induk PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat selama masa operasi produksi sampai dengan program pascatambang.

(4) Rencana Induk PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan pemetaan sosial untuk mendapatkan gambaran kondisi awal Masyarakat Sekitar Tambang paling rendah terdiri atas: a. pendidikan; b. kesehatan; c. tingkat pendapatan riil atau ekerjaan kegiatan ekonomi menurut profesi yang dimiliki; d. kemandirian ekonomi; e. sosial dan budaya; f. pemberian kesempatan kepada masyarakat setempat untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan kehidupan Masyarakat Sekitar Tambang yang berkelanjutan; g. pembentukan kelembagaan komunitas masyarakat dalam menunjang kemandirian PPM; dan h. pembangunan infrastruktur yang menunjang PPM.

(5) Masyarakat Sekitar Tambang dapat mengajukan usulan program dalam Rencana Induk PPM melalui Gubernur untuk diteruskan kepada Badan Usaha Pertambangan.

(1) Badan Usaha Pertambangan wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Program PPM Tahunan kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada Bupati/Walikota secara berkala setiap 6 (enam) bulan pada tahun berjalan.

(2) Penyampaian laporan realisasi pelaksanaan Program PPM Tahunan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya periode pelaksanaan Program PPM Tahunan setiap 6 (enam) bulan.

(3) Laporan realisasi pelaksanaan Program PPM Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menerapkan prinsip: a. tepat dan akurat, laporan harus memuat informasi yang lengkap dan detail; b. jelas, laporan harus tersedia dalam bentuk yang mudah dipahami dan bisa diakses; c. seimbang, laporan harus mencerminkan aspek positif dan aspek negeatif dari kegiatan Program PPM yang dilakukan; d. dapat dibandingkan, laporan harus konsisten dan terukur sehingga dapat dibandingkan dari waktu ke waktu; dan e. metodologis, laporan harus memuat informasi yang dikumpulkan, direkam, dianalisi, dan disajikan berdasarkan cara atau metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan.

(4) Laporan realisasi pelaksanaan Program PPM Tahunan paling rendah memuat: a. rincian kegiatan dan pembiayaan Program PPM Tahunan; b. kriteria keberhasilan; c. kendala yang dihadapi dan penyelesaian permasalahan; d. kesimpulan; dan e. rencana Program PPM Tahunan periode tahun berikutnya untuk laporan ralisasi pelaksanaan Program PPM Tahunan semester kedua.

(5) Gubernur meminta Badan Usaha Pertambangan untuk mempresentasikan laporan realisasi pelaksanaan Program PPM Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Pembinaan terhadap penyusunan dan/atau pelaksanaan Rencana Induk PPM dan Program PPM Tahunan yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) paling rendah dilakukan terhadap: a. pengadministrasian penyusunan dan/atau pelaksanaan Rencana Induk PPM dan Program PPM Tahunan; b. teknis penyusunan Rencana Induk PPM dan Program PPM Tahunan; dan c. teknis pelaksanaan Program PPM Tahunan.

(2) Pengawasan terhadap penyusunan dan/atau pelaksanaan Rencana Induk PPM dan Program PPM Tahunan yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) paling rendah dilakukan terhadap: a. program pada rencana Induk PPM dan Program PPM Tahunan; b. pelaksanaan Program PPM Tahunan; dan c. pembiayaan Program PPM Tahunan.

(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur.