PERGUB Nomor 36 Tahun 2019 — Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2017TENTANG Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Danpenatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sos

Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2017TENTANG Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Danpenatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sos

Berlaku

Pengundangan: 22 November 2019

PERGUB Nomor 36 Tahun 2019 — Perubahan Kedua at… | Pasal.id

PERGUB Nomor 36 Tahun 2019 — Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2017TENTANG Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Danpenatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sos

Berlaku

Pengundangan: 22 November 2019

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 8 TAHUN 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017 Nomor 541), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 55 TAHUN 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 8 TAHUN 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018 Nomor 661) diubah sebagai berikut:

Angka 1

Ketentuan ayat (5) Pasal 4 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf d sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah.

(2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c diberikan untuk meneruskan Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d diberikan kepada Badan dan Lembaga: a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota; c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui Pengesahan atau Penetapan dari Pimpinan Instansi vertikal atau Kepala Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya; atau d. koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

(6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Angka 2

Ketentuan ayat (5) Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dapat diberikan untuk kegiatan dalam bentuk pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, bimbingan mental spiritual, bimbingan fisik, bimbingan sosial dan konseling, pelayanan aksesibilitas, bantuan dan asistensi sosial, serta bimbingan resosialisasi.

(2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan untuk kegiatan dalam bentuk bantuan langsung, penyediaan aksebilitas, penguatan kelembagaan, advokasi sosial, serta bantuan hukum.

(3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dapat diberikan dalam bentuk: a. peningkatan kemauan dan kemampuan, dalam bentuk kegiatan antara lain pelatihan keterampilan, pemberian stimulasi modal, peralatan usaha, dan tempat usaha, peningkatan akses pemasaran hasil usaha penataan lingkungan, supervisi dan advokasi sosial, penguatan keserasian sosial, serta pendamping; b. penggalian potensi dan sumber daya, dalam bentuk kegiatan penguatan kelembagaan masyarakat, pemberian motivasi; dan c. pemberian bantuan usaha.

(4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) dapat diberikan untuk kegiatan dalam bentuk tunjangan berkelanjutan dan bantuan iuran asuransi kesejahteraan sosial.

(5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5) dapat diberikan untuk kegiatan dalam bentuk penyuluhan dan bimbingan sosial, pelayanan sosial, penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha, penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar, penyediaan akses pelayanan pendidikan, penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman, serta penyediaan akses pelatihan, modal usaha dan pemasaran hasil usaha.

(6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) dapat diberikan untuk kegiatan dalam bentuk: a. penyediaan dan penyiapan pasokan pemenuhan kebutuhan dasar berupa air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, kesehatan, dan penampungan; b. pemulihan darurat prasarana dan sarana; c. bantuan perbaikan rumah masyarakat; d. santunan duka cita; dan e. santunan kecacatan.

(7) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan fisik dan/atau non fisik.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal I

Angka 1

Ketentuan ayat (5) Pasal 4 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf d sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Angka 2

Ketentuan ayat (5) Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) dapat diberikan untuk kegiatan dalam bentuk tunjangan berkelanjutan dan bantuan iuran asuransi kesejahteraan sosial.

(7) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan fisik dan/atau non fisik.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PERGUB Nomor 36 Tahun 2019 — Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2017TENTANG Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Danpenatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sos

PERGUB Nomor 36 Tahun 2019 — Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2017TENTANG Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Danpenatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sos

Pasal I

Angka 1

Pasal 4

Angka 2

Pasal 29

Pasal II

Pertanyaan umum

Pasal I

Angka 1

Pasal 4

Angka 2

Pasal 29

Pasal II

Provenance & Sumber

Peraturan Lainnya