PERGUB Nomor 34 Tahun 2019 — Pelaksanaan E-Government oleh Perangkat Daerah

Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan E-Government oleh Perangkat Daerah

Berlaku

Pengundangan: 18 Oktober 2019

PERGUB Nomor 34 Tahun 2019 — Pelaksanaan E-Gove… | Pasal.id

PERGUB Nomor 34 Tahun 2019 — Pelaksanaan E-Government oleh Perangkat Daerah

Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan E-Government oleh Perangkat Daerah

Berlaku

Pengundangan: 18 Oktober 2019

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubenur ini, yang dimaksud dengan:

Angka 1

E-Government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah sistem tata kelola pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara menyeluruh, terpadu dan terintegrasi dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh masing-masing instansi pemerintahan.

Angka 2

Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah teknologi informasi dan komunikasi Provinsi Sulawesi Tengah.

Angka 3

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur Sulawesi Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Angka 4

Perangkat Daerah teknis adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik.

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai pedoman untuk menyelenggarakan SPBE dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan mengarah pada peningkatan pelayanan publik yang lebih baik, efektif, dan efisien melalui tata kelola implementasi sistem pemerintahan di masing-masing Perangkat Daerah secara terencana, terpadu, terintegrasi, terpusat dan mengacu pada Rencana Induk.

Pasal 3

(1) Dokumen pelaksanaan SPBE oleh Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut: a. Bab I: Pendahuluan; b. Bab II: Kebijakan dan Strategi; c. Bab III: Pembangunan, Pengembangan dan Pengelolaan SPBE; dan d. Bab IV: Penutup.

(2) Dokumen pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Peraturan G ubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

LAMPIRAN