PERGUB Nomor 16 Tahun 2019 — Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Undata Provinsi Sulawesi Tengah

Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Undata Provinsi Sulawesi Tengah

Berlaku

Pengundangan: 10 Juni 2019

PERGUB Nomor 16 Tahun 2019 — Uraian Tugas, Fung… | Pasal.id

PERGUB Nomor 16 Tahun 2019 — Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Undata Provinsi Sulawesi Tengah

Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Undata Provinsi Sulawesi Tengah

Berlaku

Pengundangan: 10 Juni 2019

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

ORGANISASI

Pasal 2

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan UPT RSUD Undata adalah sebagian urusan Pemerintahan bidang kesehatan, Sub Bidang Upaya Kesehatan, Sub Bidang Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat, meliputi: a. sub bidang upaya kesehatan; b. sub bidang pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat; dan c. pengelolaan pelayanan kesehatan rujukan sekunder dan tersier.

Pasal 3

BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

(1) Direktur mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatanyang bersifat spesifik di bidang pelayanan kesehatan umum yang meliputi pelayanan medis, keperawatan, penunjang medik, pendidikan, pelatihan dan penelitian, serta program dan evaluasi.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur mempunyai fungsi: a. pelaksanaan teknis operasional kegiatan UPT RSUD Undata di bidang pelayanan kesehatan; b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi UPT RSUD Undata; c. pelaksanaan teknis penunjang kegiatan di bidang pelayanan kesehatan umum UPT RSUD Undata; d. pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi di bidang pelayanan kesehatan; dan e. elaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 38

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 39

(1) Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi UPT RSUD Undata diangkat sejumlah Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan formasi dan syarat jabatan.

BAB VI

KEUANGAN

Pasal 40

(1) Untuk membiayai penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi UPT RSUD Undata, dialokasikan sejumlah anggaran yang bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil yang diserahi tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara khusus untuk mengelola keuangan.

BAB VII

PERLENGKAPAN KANTOR DAN ASET

Pasal 41

(1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi UPT RSUD Undata, masing-masing unit organisasi dan Pegawai Negeri Sipil dilengkapi dengan perlengkapan kantor yang meliputi alat, perkakas dan perlengkapan kerja.

(2) Pengadaan dan pengelolaan perlengkapan kantor dilakukan sesuai dengan pedoman ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai ber1aku, Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 42 TAHUN 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Undata Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 42) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT RSUD Undata adalah UPT Rumah Sakit Umum Daerah Undata Provinsi Sulawesi Tengah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kesehatan.
6. Direktur adalah pimpinan UPT RSUD Undata yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan kedudukan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi, yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan.
8. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama di UPT RSUD Undata untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan ataupun masyarakat.
9. Pelayanan Medik dan Keperawatan adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medik dan atau tenaga keperawatan berupa asuhan, pemeriksaan, konsultasi dan tindakan medik/keperawatan.
10. Instalasi adalah unit kerja penyelenggaraan pelayanan fungsional dan/atau pendukung pelayanan di Rumah Sakit dengan mengelolah Sumber Daya Manusia di bawah tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan dan target kinerja yang ditetapkan direktur.
11. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah unit kerja non struktural setingkat bagian/bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada direktur untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengendalian manajemen dan/atau tugas khusus lainnya yang diberikan direktur.
12. Sistem remunerasi adalah satu bentuk imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun yang ditetapkan dengan dasar pertimbangan prinsip proporsional, kesetaraan dan kepatutan.
13. Rumah Sakit adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
14. Rumah sakit pendidikan adalah rumah sakit yang menyelenggarakan dan atau digunakan untuk pelayanan pendidikan dan pelatihan secara terpadu dalam bidang pendidikan profesi kedokteran dan pendidikan kedokteran berkelanjutan.

(1) Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayanan yang menjadi tugas dan fungsi UPT RSUD Undata disusun standar prosedur kerja atau manual dan standar pelayanan minimal.

(2) Ketentuan mengenai standar prosedur kerja atau manual dan standar pelayanan minimal (SPM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan UPT RSUD Undata dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikai baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain yang di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

(4) Selain menerapkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap pimpinan unit organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan UPT RSUD Undata dalam melaksnakan tugas wajib menerapkan Asas Umum Penyelenggaraan Negara.

(5) Asas Umum Penyelenggaraan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi: a. Asas Kepastian Hukum; b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; c. Asas Kepentingan Umum; d. Asas Keterbukaan; e. Asas Proposionalitas; f. Asas Profesionalitas; g. Asas Akuntabilitas; h. Asas Efektifitas; i. Asas Efesiensi; dan j. Asas Keadilan.

(6) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPT RSUD Undata wajib mengawasi, memimpin, mengkoordinasikan, membimbing serta memberikan petunjuk, bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan.

(7) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPT RSUD Undata wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya dengan tembusan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

(8) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

(9) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

(10) Dalam hal pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPT RSUD Undata berhalangan maka tugas-tugas pimpinan satuan organisasi dilaksanakan oleh pimpinan satuan organisasi setingkat dibawahnya dengan memperhatikan senioritas dalam daftar urut kepangkatan.

PERGUB Nomor 16 Tahun 2019 — Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Undata Provinsi Sulawesi Tengah

PERGUB Nomor 16 Tahun 2019 — Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Undata Provinsi Sulawesi Tengah

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 5

BAB IV

Pasal 38

BAB V

Pasal 39

BAB VI

Pasal 40

BAB VII

Pasal 41

BAB VIII

Pasal 42

Pasal 43

Pertanyaan umum

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 5

BAB IV

Pasal 38

BAB V

Pasal 39

BAB VI

Pasal 40

BAB VII

Pasal 41

BAB VIII

Pasal 42

Pasal 43

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Provenance & Sumber

Peraturan Lainnya