PERGUB Nomor 15 Tahun 2019 — Pedoman Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Tahun 2019

Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Tahun 2019

Berlaku

Pengundangan: 10 Juni 2019

PERGUB Nomor 15 Tahun 2019 — Pedoman Teknis Pel… | Pasal.id

PERGUB Nomor 15 Tahun 2019 — Pedoman Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Tahun 2019

Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Tahun 2019

Berlaku

Pengundangan: 10 Juni 2019

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

BAB II

PROSEDUR DAN MEKANISME PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 2

(1) Sistem PPDB jalur Akademik pada jenjang SMA menggunakan sistem zonasi. 4

(2) Sistem PPDB jalur Akademik pada jenjang SMKN tidak menggunakan sistem zonasi.

Pasal 3

BAB III

ROMBONGAN BELAJAR

Pasal 22

(1) Jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar sebagai berikut: a. SMAN dalam satu kelas berjumlah paling rendah 20 (dua puluh) peserta didik dan paling tinggi 36 (tiga puluh enam) peserta didik; b. SMKN dalam satu kelas berjumlah paling rendah15 (lima belas) peserta didik dan paling tinggi 36 (tiga puluh enam) peserta didik.

(2) Setiap sekolah yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa penggabungan Sekolah atau penutupan Sekolah. Bagian Kedua. . . 10

BAB IV

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 24

(1) Gubernur melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada SMAN dan SMKN.

(2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

(3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kewenangannya mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan PPDB.

Pasal 25

BAB V

LARANGAN

Pasal 27

(1) Sekolah dilarang melakukan pungutan terkait pelaksanaan seleksi PPDB.

(2) Komite Sekolah dilarang mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru secara langsung atau tidak langsung.

(3) Operator Dapodik Sekolah dilarang memasukkan data peserta didik baru di luar hasil pengumuman penerimaan peserta didik baru yang dikeluarkan oleh Dinas.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Ketentuan zonasi, jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar, dan jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 22 dan Pasal 23 dapat dikecualikan untuk: a. sekolah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar; b. sekolah di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar; dan c. sekolah layanan khusus. 12.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PERGUB Nomor 15 Tahun 2019 — Pedoman Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Tahun 2019

PERGUB Nomor 15 Tahun 2019 — Pedoman Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Tahun 2019

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 22

BAB IV

Pasal 24

Pasal 25

BAB V

Pasal 27

BAB VI

Pasal 28

BAB VII

Pasal 29

Pertanyaan umum

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 22

BAB IV

Pasal 24

Pasal 25

BAB V

Pasal 27

BAB VI

Pasal 28

BAB VII

Pasal 29

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 23

Pasal 26

Provenance & Sumber

Peraturan Lainnya