PERGUB Nomor 12 Tahun 2019 — Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota

(1) Peruntukkan dan penggunaan bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh masing-masing Perangkat Daerah yang membidangi dalam bentuk Petunjuk Teknis.

(3) Petunjuk Teknis pelaksanaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

(1) Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dianggarkan pada DPA-PPKD Provinsi.

(2) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, obyek belanja bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota serta rincian obyek belanja bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

(1) Permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), diusulkan secara tertulis kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada Perangkat Daerah sesuai bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan meliputi: a. Urusan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi urusan Pendidikan Provinsi; b. Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi urusan Kesehatan Provinsi; c. Urusan Pekerjaan Umum Bidang Jalan, Jembatan dan Tata Ruang dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi sub urusan jalan dan penataan ruang Provinsi; d. Urusan Pekerjaan Umum Bidang Irigasi dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi sub urusan sumber daya air Provinsi; e. Urusan Permukiman dan Perumahan dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi sub urusan permukiman Provinsi; f.Urusan... f. Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi urusan Lingkungan Hidup Provinsi; g. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi; h. Urusan Sosial, Keagamaan/Peribadatan dan Pendidikan Keagamaan dilaksanakan oleh Biro yang membidangi Administrasi Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan Provinsi; i. Urusan Kesejahteraan Sosial dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi urusan Sosial Provinsi; j. Urusan Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi urusan Tenaga Kerja Provinsi; k. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi urusan Koperasi dan UMKM Provinsi; l. Urusan Perindustrian dan Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi urusan Perindustrian dan Perdagangan Provinsi; m. Urusan Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi urusan Pariwisata Provinsi; n. Urusan Kepemudaan dan Olahraga dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi urusan Pemuda dan Olahraga Provinsi; 0. Urusan Politik Dalam Negeri, Pertahanan dan Keamanan serta urusan lainnya di luar urusan Perangkat Daerah, dilaksanakan oleh Badan yang membidangi Politik Dalam Negeri, Pertahanan dan Keamanan Provinsi; p. Urusan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum dilaksanakan oleh Biro yang membidangi Otonomi Daerah Provinsi; q. Urusan Perusahaan Daerah/Perseroan dilaksanakan oleh Biro yang membidangi Perusahaan Daerah/Perseroan Provinsi; r. Urusan Ketahanan Pangan dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi urusan Pangan Provinsi; s. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi; t. Urusan Perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi urusan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi; u. Urusan Pertanian dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi urusan Pertanian Provinsi; v. Urusan Perkebunan dan Peternakan dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi urusan Perkebunan dan Peternakan Provinsi; w. Urusan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi urusan Kelautan dan Perikanan Provinsi; x. Urusan Kehutanan dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi urusan Kehutanan Provinsi; y.Urusan... y. Urusan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi urusan Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi; z. Urusan Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi urusan Perhubungan Provinsi; aa. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi; bb. Urusan Penelitian serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dilaksanakan oleh Badan yang membidangi Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi; cc. Urusan Hukum dan Hak Asasi Manusia dilaksanakan oleh Biro yang membidangi Hukum Provinsi; dan dd. Urusan Pelayanan dilaksanakan oleh Biro yang tugas dan fungsinya membidangi hubungan masyarakat Provinsi.

(1) Pencairan Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dapat dilakukan secara sekaligus atau secara bertahap.

(2) Pencairan Bantuan Keuangan secara sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melampirkan DPA-Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dan dokumen kontrak/SPK kegiatan berkenaan.

(3) Pencairan Bantuan Keuangan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: a. Tahap I untuk biaya umum, dengan melampirkan DPA-Perangkat Daerah Kabupaten/Kota kegiatan berkenaan; dan b. Tahap II dengan melampirkan dokumen kontrak/SPK kegiatan berkenaan.

(4) Dalam hal terdapat kegiatan yang harus dicairkan, sekaligus dengan melampirkan DPA-Perangkat Daerah kegiatan berkenaan. Bagian Kedua...

(1) Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dicatat sebagai realisasi jenis Belanja Bantuan Keuangan pada PPKD dalam Tahun Anggaran berkenaan.

(2) PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pencatatan realisasi Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota, untuk selanjutnya dicantumkan pada Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

(3) Realisasi Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikonversikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah.