PERGUB Nomor 3 Tahun 2025 — Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 147 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

(1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan terdiri atas: a. Uang Representasi: 1. ketua DPRD, setara dengan gaji pokok Gubernur; 2. wakil ketua DPRD, setara 80% (delapan puluh persen) Uang Representasi ketua DPRD; dan 3. Anggota DPRD, setara 75% (tujuh puluh lima persen) Uang Representasi ketua DPRD; b. Tunjangan Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. tunjangan beras Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. Uang Paket Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Uang Representasi yang bersangkutan, dengan rumusan sebagai berikut: 1. ketua DPRD, 10% (sepuluh persen) dari Uang Representasi ketua DPRD; 2. wakil ketua DPRD, 10% (sepuluh persen) dari Uang Representasi wakil ketua DPRD; dan 3. Anggota DPRD, 10% (sepuluh persen) dari Uang Representasi Anggota DPRD. e. Tunjangan Jabatan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari Uang Representasi yang bersangkutan; f. Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan: 1. ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari Tunjangan Jabatan ketua DPRD; 2. wakil ketua, sebesar 5% (lima persen) dari Tunjangan Jabatan ketua DPRD; 3. sekretaris, sebesar 4% (empat persen) dari Tunjangan Jabatan ketua DPRD; 4. anggota, sebesar 3% (tiga persen) dari Tunjangan Jabatan ketua DPRD; dan 5. Tunjangan alat kelengkapan lain diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas; g. TKI Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan sebesar 7 (tujuh) kali dari Uang Representasi ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1; dan h. Tunjangan reses Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan 7 (tujuh) kali dari Uang Representasi ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1.

(2) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pemberian jaminan kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan melalui APBD.

(2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5% (lima persen) setiap bulan, dengan ketentuan: a. 4% (empat persen) dibayar oleh Pemerintah Daerah; dan b. 1% (dua persen) dibayar oleh Pimpinan dan Anggota DPRD bersangkutan.

(3) Pembayaran iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan kelas 1 kepada yang bersangkutan, termasuk 1 (satu) suami/istri dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang anak yang sah.

(4) Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun di Rumah Sakit Umum Daerah di dalam Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pemerintah di dalam Provinsi, tidak termasuk suami/istri dan anak.

(5) Dalam keadaan khusus, pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan di luar Provinsi dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran.

(6) Pemberian jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dilaksanakan melalui pembayaran iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian melalui APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibayar oleh Pemerintah Daerah.

(1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa jabatannya diberikan uang jasa pengabdian dengan ketentuan: a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi; b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi; c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi; d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; dan e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi.

(2) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ahli warisnya.

(3) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

(1) Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b diberikan setiap bulan kepada ketua DPRD dan wakil ketua DPRD dengan ketentuan: a. ketua DPRD sebesar paling banyak 6 (enam) kali Uang Representasi ketua DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1; b. wakil ketua DPRD sebesar paling banyak 4 (empat) kali Uang Representasi wakil ketua DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2; dan c. besaran dana operasional untuk ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ditetapkan melalui Keputusan Gubernur dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan: a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.