PERGUB Nomor 2 Tahun 2025 — Dewan Pendidikan

Dewan Pendidikan berkedudukan sebagai lembaga mandiri yang profesional untuk mendampingi dan menjadi mitra birokrasi dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan serta menjadi wadah peran serta masyarakat dalam bidang pendidikan.

Persyaratan anggota Dewan Pendidikan: a. warga negara Indonesia yang memiliki komitmen terhadap pendidikan; b. pada saat pendaftaran paling rendah berusia 25 (dua puluh lima) tahun; c. tidak atau sedang menjadi pengurus partai politik yang dibuktikan dengan surat pernyataan di atas materai; d. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berketetapan hukum tetap, dan tidak pernah terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA) serta obat-obat terlarang dibuktikan dengan surat pernyataan di atas materai; e. berada dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dalam 3 (tiga) tahun terakhir pada saat pendaftaran; f. diutamakan yang berdomisili di Kota Makassar dan sekitarnya; g. menyerahkan surat pernyataan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; h. berpendidikan strata 1 (satu) atau lebih tinggi; dan i. dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Dewan pendidikan baik perseorangan maupun kolektif dilarang: a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan; b. memungut biaya bimbingan belajar atau les dari peserta didik atau orang tua/walinya di satuan pendidikan; dan c. mencederai integritas dari: 1. evaluasi hasil belajar peserta didik secara langsung atau tidak langsung; 2. seleksi penerimaan peserta didik baru secara langsung atau tidak langsung; dan/atau 3. pelaksanaan kegiatan lain yang mencederai integritas satuan pendidikan secara langsung atau tidak langsung.

Dewan Pendidikan yang telah ditetapkan Gubernur sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku, tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab sampai dengan masa jabatannya berakhir.

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.