PERGUB Nomor 1 Tahun 2025 — Pedoman Umum Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

PERGUB Nomor 1 Tahun 2025 tentang PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Berlaku

Pengundangan: 8 Januari 2025

PERGUB Nomor 1 Tahun 2025 — Pedoman Umum Pelaks… | Pasal.id

PERGUB Nomor 1 Tahun 2025 — Pedoman Umum Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

PERGUB Nomor 1 Tahun 2025 tentang PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Berlaku

Pengundangan: 8 Januari 2025

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

Angka 1

Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.

Angka 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Angka 3

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.

Angka 4

Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

Angka 5

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

Angka 6

Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disingkat KAK adalah suatu dokumen yang menginformasikan gambaran umum dan penjelasan mengenai keluaran kegiatan yang akan dicapai sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang memuat latar belakang, penerima manfaat, strategi pencapaian, waktu pencapaian, dan biaya yang diperlukan.

Pasal 2

(1) Pembentukan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan APBD.

(2) Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mencapai hasil sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, meliputi: a. tepat sasaran; b. tepat waktu; c. tepat mutu; d. tepat kuantitas; e. efisien; dan f. efektif.

Pasal 3

(1) Pedoman Umum Pelaksanaan APBD, meliputi aspek: a. kaidah pelaksanaan; b. pengadaan barang/jasa; c. pembinaan; d. penyerahan kegiatan; dan e. pengawasan.

(2) Pedoman umum pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1) Dalam pelaksanaan APBD, SKPD menyusun KAK per sub Kegiatan.

(2) KAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat: a. informasi umum; b. rincian aktivitas; c. tahapan aktivitas; dan d. anggaran.

(3) Format KAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 28 TAHUN 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 30), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

LAMPIRAN I

Halaman 5–56Buka PDF sumber

Lampiran ini berisi tabel dan dilihat dari PDF sumber.

LAMPIRAN II

Halaman 57–59Buka PDF sumber

Lampiran ini berisi tabel dan dilihat dari PDF sumber.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

Angka 1

Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.

Angka 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Angka 3

Angka 4

Angka 5

Angka 6

Pasal 2

(1) Pembentukan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan APBD.

Pasal 3

(1) Pedoman Umum Pelaksanaan APBD, meliputi aspek: a. kaidah pelaksanaan; b. pengadaan barang/jasa; c. pembinaan; d. penyerahan kegiatan; dan e. pengawasan.

Pasal 4

(1) Dalam pelaksanaan APBD, SKPD menyusun KAK per sub Kegiatan.

(2) KAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat: a. informasi umum; b. rincian aktivitas; c. tahapan aktivitas; dan d. anggaran.

Pasal 5

LAMPIRAN I

Halaman 5–56Buka PDF sumber

Lampiran ini berisi tabel dan dilihat dari PDF sumber.

LAMPIRAN II

Halaman 57–59Buka PDF sumber

Lampiran ini berisi tabel dan dilihat dari PDF sumber.

PERGUB Nomor 1 Tahun 2025 — Pedoman Umum Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

PERGUB Nomor 1 Tahun 2025 — Pedoman Umum Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 1

Angka 1

Angka 2

Angka 3

Angka 4

Angka 5

Angka 6

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

LAMPIRAN I

LAMPIRAN II

Pertanyaan umum

Pasal 1

Angka 1

Angka 2

Angka 3

Angka 4

Angka 5

Angka 6

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

LAMPIRAN I

LAMPIRAN II

Provenance & Sumber

Peraturan Lainnya