PERGUB Nomor 4 Tahun 2026 — Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2025 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil

(1) TPP tidak diberikan kepada PNS dalam kondisi sebagai berikut: a. PNS yang tidak melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Perangkat Daerah paling singkat 1 (satu) bulan berdasarkan pernyataan tertulis dari kepala Perangkat Daerah; b. PNS yang diberhentikan sementara dari jabatannya akibat penetapan tersangka; c. PNS yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat; d. PNS yang diperbantukan atau dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah; e. PNS yang menjalani tugas belajar dengan status meninggalkan tugas jabatan. f. PNS yang sedang menjalani cuti besar atau cuti di luar tanggungan negara; g. PNS yang sedang menjalani masa bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; h. dihapus; dan/atau i. dihapus.

(2) PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan yang bersangkutan tidak bersalah atau apabila berdasarkan proses penyidikan oleh aparat penegak hukum dinyatakan kurang bukti sehingga diterbitkan surat perintah penghentian penyidikan baik oleh kepolisian maupun kejaksaan, diberikan TPP pada bulan berikutnya setelah diterbitkan surat pengaktifan kembali sebagai PNS.