PERGUB Nomor 4 Tahun 2025 — Penanggulangan Tuberkulosis

(1) Target program Penanggulangan TBC Daerah yaitu Eliminasi TBC pada Tahun 2030.

(2) Indikator Eliminasi TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. penurunan angka kejadian (incidence rate) TBC menjadi 65 (enam puluh lima) per 100.000 (seratus ribu) penduduk; dan b. penurunan angka kematian akibat TBC menjadi 6 (enam) per 100.000 (seratus ribu) penduduk.

(1) Strategi pencapaian Eliminasi TBC terdiri atas: a. penguatan komitmen dan kepemimpinan Pemerintah Daerah; b. peningkatan akses layanan TBC yang bermutu dan berpihak pada penderita; c. intensifikasi upaya kesehatan dalam rangka Penanggulangan TBC; d. peningkatan penelitian, pengembangan, dan inovasi di bidang Penanggulangan TBC; e. peningkatan peran serta komunitas, pemangku kepentingan dan multisektor lainnya dalam Penanggulangan TBC; dan f. penguatan manajemen program.

(2) Ketentuan mengenai target dan strategi Daerah dalam rangka Eliminasi TBC tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

(1) Dalam rangka Penanggulangan TBC di Daerah, Pemerintah Daerah bertanggung jawab: a. mencantumkan indicator TBC dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana strategis Pemerintah Daerah sebagai salah satu prioritas kesehatan di Daerah; b. mengoordinasikan keseluruhan pelaksanaan kegiatan Penanggulangan TBC di Daerah; c. menyediakan pendanaan kegiatan Penanggulangan TBC di Daerah dari beberapa sumber; d. menyediakan dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia untuk mencapai target standar pelayanan minimal terkait Penanggulangan TBC; e. melakukan penemuan kasus TBC secara aktif dan cepat dengan melibatkan masyarakat; f. memastikan semua orang yang terdiagnosis TBC tercatat dan terlaporkan dalam SITB; g. memberikan pengobatan pencegahan TBC kepada populasi rentan; h. melakukan mitigasi dampak psikososial dan ekonomi yang dihadapi pasien TBC dan keluarganya; i. melakukan koordinasi dan kemitraan kegiatan Penanggulangan TBC dengan institusi terkait; dan j. memfasilitasi ketersediaan dan distribusi obat, bahan serta logistik lainnya yang diperlukan untuk Penanggulangan TBC di Daerah.

(2) Mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilaksanakan dengan cara: a. memberikan jaminan kesehatan dan perlindungan sosial; b b. menghilangkan diskriminasi dalam memberikan layanan dan dalam kehidupan masyarakat; c. menyelenggarakan program pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian pasien dan keluarga; d. menjamin hak pasien dan penyintas TBC untuk mendapat pekerjaan yang layak; dan e. mengikutsertakan pasien dan penyintas TBC resisten obat dalam upaya Penanggulangan TBC sebagai sarana untuk pemberdayaan ekonomi dan sosial.

(1) Pemerintah Daerah dan masyarakat memiliki tanggung jawab bersama dalam melaksanakan Penanggulangan TBC.

(2) Penanggulangan TBC harus terintegrasi dengan penanggulangan program kesehatan lain yang terkait, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung.

(3) Penanggulangan TBC di Daerah dilaksanakan melalui kegiatan: a. promosi kesehatan; b. Surveilans TBC; c. pengendalian faktor risiko; d. penemuan kasus TBC; e. penanggulangan kasus TBCs; f. pemeberian kekebalan; dan g. pemberian obat pencegahan.

(4) Eliminasi TBC di Daerah diwujudkan melalui serangkaian kegiatan: a. mendorong penyelenggaraan Penanggulangan TBC berbasis kewilayahan secara optimal; b. mendorong pengembangan DPPM pada setiap kabupaten di Daerah guna perlibatan semua layanan dan memperkuat jejaring rujukan serta program TBC di wilayah Daerah; c. menjalankan notifikasi wajib lapor kasus TBC oleh semua Fasyankes dengan sistem pencatatan TBC; d. menfasilitasi penyediaan alat diagnosis TBC yang standar dan menjalankan rujukan sampel pemeriksaan TBC untuk fasilitasi semua Fasyankes baik Pemerintah Daerah maupun swasta dan mengatasi keterbatasan alat yang tersedia di wilayah Daerah; e. memfasilitasi dan mendorong kemampuan Fasyankes untuk memberikan pelayanan TBC secara paripurna yang dimasukkan dalam regulasi perizinan Fasyankes yang ada di wilayah Daerah; f. memfasilitasi pelaksanaan distribusi logistik program TBC untuk menjamin ketersediaan logistik yang cukup dan berkualitas di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. melakukan pembinaan teknis dan supervisi layanan TBC untuk Fasyankes dilaksanakan secara berjenjang dan dapat melibatkan organisasi profesi di Daerah; dan h. memfasilitasi dalam pengembangan sanatorium untuk penderita TBC di Daerah yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kesehatan.

(1) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a memiliki tujuan: a. meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan perubahan perilaku masyarakat mengenai TBC; b. meningkatkan kesinambungan dalam pelaksanaan program; dan c. memberdayakan masyarakat.

(1) Surveilans TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b dilakukan dengan pendekatan indicator dan pendekatan kejadian.

(2) Surveilans TBC dengan pendekatan indicator bertujuan untuk memperoleh gambaran yang digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program Penanggulangan TBC.

(3) Surveilans TBC dengan pendekatan kejadian bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan dini dan tindakan respons terhadap peningkatan TBC resisten obat.

(1) Dalam pelaksanaan Surveilans TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan pengumpulan data secara aktif dan pasif, baik secara manual maupun elektronik.

(2) Pengumpulan data secara aktif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengumpulan data langsung dari masyarakat atau sumber data lainnya.

(3) Pengumpulan data secara pasif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengumpulan data dari Fasyankes.

(1) Pengendalian faktor risiko TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c dimaksudkan untuk mencegah serta mengurangi penularan dan kejadian TBC.

(2) pengendalian faktor risiko TBC dilakukan dengan cara: a. menanamkan budaya perilaku hidup yang bersih dan sehat; b. menanamkan etika batuk yang baik; c. melakukan perawatan dan perbaikan lingkungan perumahan sesuai dengan standar rumah sehat; d. meningkatkan daya tahan tubuh; e. penangan penyakit penyerta TBC; dan f. menerapkan pencegahan dan pengendalian infeksi TBC di Fasyankes dan di luar Fasyankes.

(1) Penemuan kasus TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d dilakukan melalui: a. optimalisasi upaya penemuan kasus TBC secara pasif intensif berbasis fasilitas pelayanan kesehatan dan secara aktif berbasis institusi, tempat kerja dan komunitas; b. pengobatan sesuai dengan standar dengan konsep pengobatan yang berpihak pada pasien; dan c. penyediaan sarana diagnostik yang sensitif dan spesifik untuk penyakit TBC oleh Pemerintah Daerah yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat.

(1) Penanganan kasus TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e dilakukan melalui tata laksana kasus untuk memutus mata rantai penularan dan/atau untuk memberikan pengobatan kepada penderita.

(1) Pemberian kekebalan bagi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf f dilakukan melalui pemberian vaksin TBC.

(2) Pemberian kekebalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui imunisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Upaya pengendalian TBC melalui pemberian vaksin TBC dan imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kekebalan dan mengurangi tingkat keparahan TBC.

(1) Pemberian obat pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf g ditujukan untuk: a. semua kontak dengan penderita TBC aktif dan tidak terdiagnosis TBC; b. orang dengan Human Immunodeficiency Virus (HIV)/Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) yang tidak terdiagnosis TBC; c. orang yang mengalami penurunan fungsi imun tubuh; dan d. populasi tertentu lainnya.

(2) Pemerintah Daerah memastikan Fasyankes memberikan obat pencegahan sesuai standar.

(3) Pemberian obat pencegahan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Dinas Kesehatan menunjuk unit kerja yang bertanggung jawab sebagai pengelola program Penanggulangan TBC.

(2) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki tenaga kesehatan yang kompeten di bidang kesehatan masyarakat dan tenaga non-kesehatan yang memiliki kompetensi tertentu.

(3) Dinas Kesehatan bertanggung jawab terhadap penyediaan tenaga terlatih dan menjamin setiap Fasyankes membentuk tim untuk menjalankan program Penanggulangan TBC.

(4) Tenaga non-kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu individu yang telah menerima pelatihan teknis dan manajemen Penanggulangan TBC.

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dan menjamin ketersediaan obat dan peralatan kesehatan yang diperlukan dalam pelaksanaan program Penanggulangan TBC, termasuk: a. obat anti TBC lini 1 (satu) dan lini 2 (dua); b. vaksin untuk kekebalan; c. obat untuk terapi pencegahan TBC; d. peralatan kesehatan; dan e. reagen untuk pemeriksaan.

(2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten di Daerah dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi.

(1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan sarana dan prasarana laboratorium kesehatan yang digunakan untuk: a. menegakkan diagnosis; b. memantau keberhasilan pengobatan; c. menguji sensitivitas dan resistensi; dan d. memastikan kualitas laboratorium diagnosis.

(2) Sarana dan prasarana laboratorium kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Untuk memastikan ketersediaan sarana dan prasarana laboratorium kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dan pemerintah kabupaten di Daerah dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi.

(1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan program Penanggulangan TBC, diperlukan pengelolaan data dan informasi dalam SITB.

(2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui kegiatan Surveilans TBC dan melalui pencatatan serta pelaporan.

(3) SITB dijalankan secara terpadu dan terintegrasi.

(1) Dalam rangka Penanggulangan TBC, Pemerintah Daerah membangun dan meningkatkan koordinasi, jejaring kerja, serta kemitraan dengan: a. pemerintah pusat; b. pemerintah kabupaten/kota di Daerah; dan c. pemangku kepentingan lainnya.

(2) Koordinasi dan jejaring kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. advokasi; b. penemuan kasus; c. penanggulangan TBC, d. pengendalian faktor risiko; e. peningkatan kemampuan sumber daya manusia, kajian, penelitian, serta kerjasama antar wilayah, luar negeri, dan pihak ketiga; f. peningkatan pengetahuan, informasi dan pendidikan; g. meningkatkan kemampuan kewaspadaan dini dan kesiapsiagaan penanggulangan TBC; h. integrasi penanggulangan TBC; dan/ atau i. sistem rujukan.

(1) Masyarakat berperan serta dalam Penanggulangan TBC berdasarkan prinsip kemitraan.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. menemukan dan melaporkan terduga. TBC ke kader dan/atau petugas kesehatan; b. menyelenggarakan kegiatan Penanggulangan TBC untuk mendukung upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, khususnya yang bersifat edukatif, promotif, preventif, dan rehabilitatif; c. menyediakan dukungan untuk pasien TBC yang bersifat komplement; d. mencegah terjadinya stigma dan diskriminasi terhadap kasus TBC di masyarakat dan tempat kerja; e. memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan terkait dengan Penanggulangan TBC; f. membantu melaksanakan mitigasi bersama Pemerintah Daerah terhadap dampak psikososial dan ekonomi yang dihadapi pasien TBC dan keluarga; dan g. berperan aktif dalam mendorong anggota keluarga sebagai pendamping minum obat.

(1) Fasyankes harus secara aktif mendukung Penanggulangan TBC di Daerah dengan memberikan perawatan kepada individu yang terkena TBC.

(2) Setiap Fasyankes yang menemukan pasien TBC wajib melaporkan melalui SITB.

(3) Setiap penyedia Fasyankes yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Setiap pelaku usaha di Daerah yang mempekerjakan minimal 20 (dua puluh) karyawan wajib untuk melaksanakan pemeriksaan TBC sebagai bagian dari upaya Penanggulangan TBC.

(2) Setiap pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan informasi kepada setiap karyawan mengenai pencegahan penyakit TBC.

(3) Setiap pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib proaktif dalam membantu karyawan beserta keluarganya dan masyarakat di sekitar perusahan untuk menjalani pemeriksaan diagnosis TBC di Fasyankes. (

(4) Setiap pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Penanggulangan TBC yang berbasis bukti dan perbaikan dalam pelaksanaannya, dilakukan penelitian dan riset operasional di bidang: a. epidemiologi; b. humaniora kesehatan; c. pencegahan penyakit; d. manajemen perawatan dan pengobatan; e. obat dan obat tradisional; f. biomedik; g. dampak sosial ekonomi; h. teknologi dasar dan teknologi terapan; dan i. bidang lain yang terkait dengan Penanggulangan TBC sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan institusi dan/atau peneliti asing yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(1) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan Penanggulangan TBC di Daerah.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan dapat melibatkan Perangkat Daerah dan/atau insatansi terkait lainnya.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan: a. pelatihan; b. bimbingan teknis; c. sosialisasi; d. fasilitasi, dan e. dukungan praktis.

(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan: a. pemantauan; b. penilaian; dan c. penyampaian laporan dengan menggunakan indicator kinerja yang telah disusun.

(1) Dalam rangka mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan Eliminasi TBC secara efektif, menyeluruh, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di Daerah, Pemerintah Daerah membentuk tim percepatan Penanggulangan TBC di tingkat Daerah.

(2) Keanggotaan Tim Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur: a. Perangkat Daerah; b. organisasi profesi bidang kesehatan; c. perguruan tinggi; d. media massa; e. swasta; dan f. unsur lain yang diperlukan.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

(1) a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi melalui komitemen pendanaan Pemerintah Daerah dan pengelolaan pendanaan melalui mekanisme program jaminan kesehatan yang tepat sasaran, serta mobilisasi pendanaan dari sumber lain yang sah.