PERGUB Nomor 33 Tahun 2025 — Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2029

(1) Renstra Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sebagai berikut: a. bab kesatu, pendahuluan; b. bab kedua, gambaran pelayanan, permasalahan, dan isu strategis perangkat daerah; c. bab ketiga, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan; d. bab keempat, program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan e. bab kelima, penutup.

(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Perangkat Daerah: a. sekretariat Daerah; b. sekretariat dewan perwakilan rakyat Daerah; c. inspectorat Daerah; d. dinas pendidikan dan kebudayaan Daerah; e. dinas kesehatan, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana Daerah; f. dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Daerah; g. dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, dan perhubungan Daerah; h. dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pemberdayaan masyarakat dan desa Daerah; i. dinas transmigrasi dan tenaga kerja Daerah; j. dinas pangan Daerah; k. dinas lingkungan hidup dan kehutanan Daerah; l. dinas kependudukan dan pencatatan sipil Daerah; m. dinas komunikasi, informatika, statistik, dan persandian Daerah; n. dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Daerah; 0. dinas kepemudaan, olahraga, pariwisata, dan ekonomi kreatif Daerah; p. dinas perpustakaan dan kearsipan Daerah; q. dinas kelautan dan perikanan Daerah; v. dinas tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan Daerah; w. dinas perkebunan Daerah; x. dinas energi dan sumber daya mineral Daerah; y. dinas koperasi dan ukm, perindustrian, dan perdagangan Daerah; z. Satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran Daerah; aa. badan perencanaan pembangunan, riset, dan inovasi Daerah; bb. badan pengelolaan keuangan dan aset Daerah; cc. badan pendapatan Daerah; dd. badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia Daerah; ee. badan penanggulangan bencana Daerah; ff. badan penghubung Daerah; dan gg. badan kesatuan bangsa dan politik Daerah.

(3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.