PERGUB Nomor 29 Tahun 2025 — Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

PERGUB Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Diubah

Pengundangan: 17 September 2025

PERGUB Nomor 29 Tahun 2025 — Penjabaran Perubah… | Pasal.id

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang di maksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat. 2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 5. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD. 6. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran. 7. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. 8. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah. 9. Ekuitas adalah selisih antara total asset dengan total kewajiban.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan Rp2.104.676.581.406,00 (Dua Triliun Seratus Empat Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Enam Rupiah), mengalami pengurangan sebesar Rp214.460.933.909,00 (Dua Ratus Empat Belas Milyar Empat Ratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp1.890.215.647.497,00 (Satu Triliun Delapan Ratus Sembilan Puluh Miliar Dua Ratus Lima Belas Dua Juta Enam Ratus Empat Puluh... Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) yang bersumber dari: a. Pendapatan Asli Daerah. b. Pendapatan Transfer. c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp14.230.290.824,00 (Empat Belas Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) Setelah Perubahan tidak mengalami perubahan, terdiri dari Bagian Laba yang dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp23.206.805.168,00 (Dua Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Enam Juta Delapan Ratus Lima Ribu Seratus Enam Puluh Delapan Rupiah) mengalami pengurangan sebesar Rp21.844.276.000,00 (Dua Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp1.362.529.168,00 (Satu Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Seratus Enam Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Hibah sebesar Rp795.125.968,00 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah) dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp567.403.200,00 (Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah).

Pasal 13

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp2.086.110.952.646,00 (Dua Triliun Delapan Puluh Delapan Enam Miliar Seratus Sepuluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Empat Puluh Enam Rupiah) mengalami pengurangan sebesar Rp254.189.299.622,00 (Dua Ratus Lima Puluh Empat Miliar Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp1.831.921.653.024,00 (Satu Triliun Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Dua Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas: a. Belanja Operasi; b. Belanja Modal; c. Belanja Tidak Terduga; dan d. Belanja Transfer.

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

(1) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.451.600.000.00 (Satu Miliar Empat Ratus Lima Puluh Satu Juta Enam ratus Ribu Rupiah) mengalami pengurangan sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp1.401.600.000,00 (Satu Miliar Empat Ratus Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri atas: a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.

Pasal 22

Pasal 23

Anggaran Belanja Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.723.438.878,00 (Delapan Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) mengalami pengurangan sebesar Rp950.000.000,00 (Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp7.773.438.878,00 (Tujuh Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah).

Pasal 24

Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp37.473.194.000,00 (Tiga Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah) mengalami Pengurangan sebesar Rp11.739.795.000,00 (Sebelas Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp25.733.399.000,00 (Dua Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah). Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1)

Pasal 26

Pasal 27

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah) yang terdiri dari belanja tidak terduga mengalami penambahan sebesar Rp376.681.301,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Satu Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp5.376.681.301,00 (Lima Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Satu Rupiah).

Pasal 28

(1) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13

Pasal 29

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp-18.565.628.760,00 (Minus Delapan Belas Miliar Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah) mengalami penambahan sebesar Rp-39.728.365.713,00 (Minus Tiga Puluh Sembilan Milliar Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tiga Belas Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp-58.293.994.473,00 (Minus Lima Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas: a. Penerimaan Pembiayaan b. Pengeluaran Pembaiyaan

Pasal 30

(1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a direncanakan sebesar Rp80.922.512.579,00 (Delapan Puluh Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) mengalami pengurangan sebesar Rp39.728.365.713,00 (Tiga Puluh Sembilan Milliar Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tiga Belas Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp41.194.146.866,00 (Empat Puluh Satu Miliar Seratus Sembulan Puluh Empat Juta Seratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) yang terdiri atas Sisa Dana Sebagai Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Penerimaan Pinjaman Daerah.

Pasal 32

(1) Selisih antara Pengeluaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(Defisit) sebesar Rp18.565.628.760,00 (Delapan Belas Miliar Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah) mengalami penambahan sebesar Rp39.728.365.713,00 (Tiga Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tiga Belas Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp58.293.994.473,00 (Lima Puluh Delapan Milliar Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah).

Pasal 33

Pasal 34

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 35

Peraturan Gubernur Sulawesi Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pertanyaan umum

Apa yang diatur dalam PERGUB Nomor 29 Tahun 2025 — Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025?

PERGUB Nomor 29 Tahun 2025 — Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 adalah Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Kapan PERGUB Nomor 29 Tahun 2025 — Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 disahkan?

PERGUB Nomor 29 Tahun 2025 — Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 disahkan pada tahun 2025.

Apakah PERGUB Nomor 29 Tahun 2025 — Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pernah diubah atau dicabut?

Ya. PERGUB Nomor 29 Tahun 2025 — Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 telah diubah oleh: PERGUB Nomor 43 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, PERGUB Nomor 38 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, PERGUB Nomor 35 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Apa status hukum PERGUB Nomor 29 Tahun 2025 — Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 saat ini?

PERGUB Nomor 29 Tahun 2025 — Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 saat ini berstatus Diubah.

Siapa yang menetapkan PERGUB Nomor 29 Tahun 2025 — Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025?

PERGUB Nomor 29 Tahun 2025 — Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 ditetapkan oleh Provinsi Sulawesi Barat.

Pasal 1

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

(1) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 35

Peraturan Gubernur Sulawesi Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

(1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp655.461.713.238,00 (Enam Ratus Lima Puluh Lima Miliar Empat Ratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah), mengalami pengurangan sebesar Rp62.380.485.909,00 (Enam Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Sembilan Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp593.081.227.329,00 (Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Miliar Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah) yang terdiri atas: a. Pajak Daerah. b. Retribusi Daerah. c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar sebesar Rp463.806.635.915,00 (Empat Ratus Enam Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Lima Belas Rupiah) mengalami penambahan sebesar Rp11.000.000.000,00 (Sebelas Miliar Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp474.806.635.915,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Lima Belas Rupiah).

(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp158.410.450.441,00 (Seratus Lima Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Sepuluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Satu Rupiah) mengalami pengurangan sebesar Rp83.380.485.909,00 (Delapan Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Sembilan Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp75.029.964.532,00 (Tujuh Puluh Lima Miliar Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah).

(4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.230.290.824,00 (Empat Belas Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) Setelah Perubahan tidak mengalami perubahan.

(5) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sa (5) Lain-lain... dimaksud pada ayat (1) huruf d direnca Rp19.014.336.058,00 (Sembilan Belas Miliar Empat Belas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Lima Puluh Delapan Rupiah) mengalami penambahan sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah) sehingga setelah... setelah perubahan sebesar Rp29.014.336.058,00 (Dua Puluh Sembilan Miliar Empat Belas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Lima Puluh Delapan Rupiah).

(1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp463.806.635.915,00 (Empat Ratus Enam Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Lima Belas Rupiah) mengalami penambahan sebesar Rp11.000.000.000,00 (Sebelas Miliar Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp474.806.635.915,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Lima Belas Rupiah) yang terdiri atas: a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) d. Pajak Air Permukaan e. Pajak Rokok f. Pajak Alat Berat g. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).

(2) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp101.870.618.691,00 (Seratus Satu Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) Setelah Perubahan tidak mengalami perubahan.

(3) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp125.817.394.026,00 (Seratus Dua Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Puluh Enam Rupiah) Setelah Perubahan tidak mengalami perubahan.

(4) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan Rp111.074.272.401,00 (Seratus Sebelas Miliar Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Empat Ratus Satu Rupiah) Setelah Perubahan tidak mengalami perubahan.

(5) Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) mengalami penambahan sebesar Rp11.000.000.000,00 (Sebelas Miliar Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp12.000.000.000,00 (Dua Belas Miliar Rupiah).

(6) Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan Rp118.865.556.820,00 (Seratus Delapan Belas Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah) Setelah Perubahan tidak mengalami perubahan.

(7) Pajak Alat Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan Rp1.120.000.000,00 (Satu Miliar Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) Setelah Perubahan tidak mengalami perubahan.

(8) Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan Rp4.058.793.977,00 (Empat Miliar Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) Setelah Perubahan tidak mengalami perubahan.

(1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp101.870.618.691,00 (Seratus Satu Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) Setelah Perubahan tidak mengalami perubahan, terdiri atas: a. PKB-Mobil Penumpang-Sedan Rp623.025.476,00 (Enam Ratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) Setelah Perubahan tidak mengalami perubahan; b. PKB-Mobil Penumpang-Jeep Rp4.958.872.533,00 (Empat Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) Setelah Perubahan tidak mengalami perubahan; c. PKB-Mobil Penumpang-Minibus Rp42.386.577.824,00 (Empat Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) Setelah Perubahan tidak mengalami perubahan; d. PKB-Mobil Bus-Microbus Rp491.911.361,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Sebelas Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Satu Rupiah) Setelah Perubahan tidak mengalami perubahan; e. PKB-Mobil Bus-Bus Rp270.943.764,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Rupiah) Setelah Perubahan tidak mengalami perubahan; f. PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Rp12.821.227.742,00 (Dua Belas Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Rupiah) Setelah Perubahan tidak mengalami perubahan; g. PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck Rp6.360.611.012,00 (Enam Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Sebelas Ribu Dua Belas Rupiah) Setelah Perubahan tidak mengalami perubahan; h. PKB-Mobil Barang/Beban-Truck Rp3.294.676.389,00 (Tiga Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan... Sembilan Rupiah) Setelah Perubahan tidak mengalami perubahan; i. PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van Rp17.060.780,00 (Tujuh Belas Juta Enam Puluh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Rupiah) Setelah Perubahan tidak mengalami perubahan; j. PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua Rp30.617.868.698,00 (Tiga Puluh Miliar Enam Ratus Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah) Setelah Perubahan tidak mengalami perubahan; k. PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Rp27.843.112,00 (Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Seratus Dua Belas Rupiah) Setelah Perubahan tidak mengalami perubahan;

(2) Anggaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan Rp125.817.394.026,00 (Seratus Dua Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Puluh Enam Rupiah) Setelah Perubahan tidak mengalami perubahan, terdiri atas: a. BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan Rp42.143.878,00 (Empat Puluh Dua Juta Seratus Empat Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) Setelah Perubahan tidak mengalami perubahan; b. BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep Rp5.463.907.484,00 (Lima Miliar Empat Ratus Enam Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tujuh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) Setelah Perubahan tidak mengalami perubahan; c. BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus Rp39.886.599.706,00 (Tiga Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Puluh Enam Rupiah) Setelah Perubahan tidak mengalami perubahan; d. BBNKB-Mobil Bus-Microbus Rp488.995.083,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Delapan Puluh Tiga Rupiah) Setelah Perubahan tidak mengalami perubahan; e. BBNKB-Mobil Bus-Bus Rp28.056.056,00 (Dua Puluh Delapan Juta Lima Puluh Enam Ribu Lima Puluh Enam Rupiah) Setelah Perubahan tidak mengalami perubahan; f. BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Rp17.570.682.574,00 (Tujuh Belas Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) Setelah Perubahan tidak mengalami perubahan; g. BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck Rp6.667.227.050,00 (Enam Miliar Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Puluh Rupiah) Setelah Perubahan tidak mengalami perubahan; h. BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck Rp2.663.305.652,00 (Dua Miliar Enam Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Lima Ribu Enam Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) Setelah Perubahan tidak mengalami perubahan; i. BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van Rp.92.985.209,00 (Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Sembilan Rupiah) Setelah Perubahan tidak mengalami perubahan; j. BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua Rp52.792.729.710,00 (Tiga Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sepuluh Rupiah) Setelah Perubahan tidak mengalami perubahan; k. BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Rp120.761.624,00 (Seratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Enam Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) Setelah Perubahan tidak mengalami perubahan.

(3) Anggaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan Rp111.074.272.401,00 (Seratus Sebelas Miliar Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Empat Ratus Satu Rupiah) Setelah Perubahan tidak mengalami perubahan, terdiri atas: a. PBBKB-Bahan Bakar Solar Rp9.230.752.401,00 (Sembilan Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Empat Ratus Satu Rupiah) Setelah Perubahan tidak mengalami perubahan; dan b. PBBKB-Bahan Bakar Lainnya Rp101.843.520.000,00 (Seratus Satu Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) Setelah Perubahan tidak mengalami perubahan.

(4) Anggaran Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) mengalami penambahan sebesar Rp11.000.000.000,00 (Sebelas Miliar Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp12.000.000.000,00 (Dua Belas Miliar Rupiah).

(5) Anggaran Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat 1 huruf e direncanakan Rp118.865.556.820,00 (Seratus Delapan Belas Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah) Setelah Perubahan tidak mengalami perubahan.

(6) Anggaran Pajak Alat Berat sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat 1 huruf f direncanakan Rp1.120.000.000,00 (Satu Miliar Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) Setelah Perubahan tidak mengalami perubahan.

(7) Anggaran Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat 1 huruf g direncanakan Rp4.058.793.977,00 (Empat Miliar Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) Setelah Perubahan tidak mengalami perubahan.

(1) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a direncanakan Rp89.954.225.952,00 (Delapan Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) mengalami pengurangan sebesar Rp18.817.661.320,00 (Delapan Belas Miliar Delapan Ratus Tujuh Belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp71.136.564.632,00 (Tujuh Puluh Satu Miliar Seratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah), terdiri atas: a. Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp89.954.225.952,00 (Delapan Puluh Sembilan Miliar Sembilan... Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) mengalami pengurangan sebesar Rp18.817.661.320,00 (Delapan Belas Miliar Delapan Ratus Tujuh Belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp71.136.564.632,00 (Tujuh Puluh Satu Miliar Seratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah). b. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).

(2) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat 1 huruf b direncanakan Rp68.456.224.489,00 (Enam Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah) mengalami pengurangan sebesar Rp64.562.824.589,00 (Enam Puluh Empat Miliar Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp3.893.399.900,00 (Tiga Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah), terdiri atas: a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp27.780.551.427,00 (Dua Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) mengalami pengurangan sebesar Rp26.287.317.627,00 (Dua Puluh Enam Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp1.493.233.800,00 (Satu Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah); b. Retribusi Tempat Pelelangan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah) mengalami penambahan sebesar Rp299.766.100,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Seratus Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp299.766.100,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Seratus Rupiah); c. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila Rp2.453.666.560,00 (Dua Miliar Empat Ratus Lima Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah) mengalami pengurangan sebesar Rp2.073.666.560,00 (Dua Miliar Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp380.000.000,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah); d. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Rp27.690.000.000,00 (Dua Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) mengalami pengurangan sebesar Rp27.235.000.000,00 (Dua Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp455.000.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah); dan c. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Rp10.532.006.502,00 (Sepuluh Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Dua Juta Enam Ribu Lima Ratus Dua Rupiah) mengalami pengurangan sebesar Rp9.266.606.502,00 (Sembilan Miliar Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Enam Ribu Lima Ratus Dua Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp1.265.400.000,00 (Satu Miliar Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

(1) Anggaran Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp19.014.336.058,00 (Sembilan Belas Miliar Empat Belas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Lima Puluh Delapan Rupiah) mengalami penambahan sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp29.014.336.058,00 (Dua Puluh Sembilan Miliar Empat Belas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Lima Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas: a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan c. Jasa Giro d. Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan e. Pendapatan Denda Pajak Daerah f. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan g. Pendapatan Dari Pengembalian.

(2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp1.113.125.457,00 (Satu Miliar Seratus Tiga Belas Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah) tidak mengalami perubahan.

(3) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp46.800.000,00 (Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) tidak mengalami perubahan.

(4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan Rp11.358.914.069,00 (Sebelas Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Belas Ribu Enam Puluh Sembilan Rupiah) tidak mengalami perubahan.

(5) Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan... direncanakan Rp1.769.350.670,00 (Satu Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Rupiah) tidak mengalami perubahan.

(6) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan Rp1.256.965.342,00 (Satu Miliar Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Dua Rupiah) tidak mengalami perubahan.

(7) Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan Rp3.338.400.000,00 (Tiga Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) tidak mengalami perubahan.

(8) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan direncanakan Rp130.780.520,00 (Seratus Tiga Puluh Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Lima Ratus Dua Ribu Rupiah) mengalami penambahan sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp10.130.780.520,00 (Sepuluh Miliar Seratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah).

(1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp1.618.021.969.197,00 (Satu Triliun Enam Ratus Delapan Belas Miliar Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Seratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) mengalami pengurangan sebesar Rp164.978.071.355,00 (Seratus Enam Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Lima Rupiah) sehingga belanja operasi setelah perubahan Rp1.453.043.897.842,00 (Satu Triliun Empat Ratus Lima Puluh Tiga Miliar Empat Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas: a. Belanja Pegawai; b. Belanja Barang dan Jasa; c. Belanja Bunga; d. Belanja Hibah; dan e. Belanja Bantuan Sosial.

(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp806.735.697.038,00 (Delapan Ratus Enam Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tiga Puluh Delapan Rupiah) mengalami pengurangan sebesar Rp33.925.905.229,00 (Tiga Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Lima Ribu Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah) sehingga Belanja Pegawai setelah perubahan menjadi Rp772.809.791.809,00 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Sembilan Rupiah).

(3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Belanja Barang dan Jasa semula Rp761.859.639.281,00 (Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah) mengalami pengurangan sebesar Rp127.268.871.126,00 (Seratus Dua Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Seratus Dua Puluh Enam Rupiah) sehingga Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan Rp634.590.768.155,00 (Enam Ratus Tiga Puluh Empat Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Seratus Lima Puluh Lima Rupiah).

(4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.723.438.878,00 (Delapan Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) mengalami pengurangan sebesar Rp950.000.000,00 (Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) sehingga Belanja Bunga setelah perubahan Rp7.773.438.878,00 (Tujuh Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Tujuh Delapan Rupiah).

(5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp37.473.194.000,00 (Tiga Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah) mengalami pengurangan sebesar Rp11.739.795.000,00 (Sebelas Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) sehingga Belanja Hibah setelah perubahan Rp25.733.399.000,00 (Dua Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

(6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.230.000.000,00 (Tiga Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) mengalami penambahan sebesar Rp8.906.500.000,00 (Delapan Miliar Sembilan Ratus Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Sehingga Belanja Bansos setelah perubahan Rp12.136.500.000,00 (Dua Belas Miliar Seratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

(1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp806.735.697.038,00 (Delapan Ratus Enam Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tiga Puluh Delapan Rupiah) mengalami pengurangan sebesar Rp33.925.905.229,00 (Tiga Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Lima Ribu Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah) sehingga Belanja Pegawai setelah perubahan menjadi Rp772.809.791.809,00 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Sembilan Rupiah), terdiri atas: a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN; b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN; c. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD; d. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH; dan e. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.

(2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp497.686.184.500,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Enam Juta Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah) mengalami pengurangan sebesar Rp15.494.614.961,00 (Lima Belas Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Enam Ratus Empat Belas Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp482.191.569.539,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Dua Miliar Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah).

(3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp283.305.046.174,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Lima Juta Empat Puluh Enam Ribu Seratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) mengalami pengurangan sebesar Rp18.818.008.668,00 (Delapan Belas Miliar Delapan Ratus Delapan Belas Juta Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp264.487.037.506,00 (Dua Ratus Enam Puluh Empat Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Enam Rupiah).

(4) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp23.053.246.447,00 (Dua Puluh Tiga Miliar Lima Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah) mengalami penambahan sebesar Rp432.960.000,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp23.486.206.447,00 (Dua Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Enam Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah).

(5) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.239.619.917,00 (Satu Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Tujuh Belas Rupiah) mengalami penambahan sebesar Rp3.758.400,00 (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp1.243.378.317,00 (Satu Miliar Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tujuh Belas Rupiah).

(6) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.451.600.000,00 (Satu Miliar Empat Ratus Lima Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) mengalami pengurangan sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp1.401.600.000,00 (Satu Miliar Empat Ratus Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

(1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp497.686.184.500,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Enam Juta Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah) mengalami pengurangan sebesar Rp15.494.614.961,00 (Lima Belas Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Enam Ratus Empat Belas Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp482.191.569.539,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Dua Miliar Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas: a. Belanja Gaji Pokok ASN; b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN; c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN; d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN; e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN; f. Belanja Tunjangan Beras ASN; g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN; h. Belanja Pembulatan Gaji ASN; i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN; j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN; dan.

(2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp375.662.757.309,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Miliar Enam Ratus Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Sembilan Rupiah) mengalami pengurangan sebesar Rp11.009.889.336,00 (Sebelas Miliar Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp364.652.867.973,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Empat Miliar Enam Ratus Lima Puluh Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah).

(3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp32.264.608.004,00 (Tiga Puluh Dua Miliar Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Ribu Empat Rupiah) mengalami penambahan sebesar Rp661.380.323,00 (Enam Ratus Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp31.603.227.681,00 (Tiga Puluh Satu Miliar Enam Ratus Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah).

(4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.183.540.000,00 (Tujuh Miliar Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) mengalami pengurangan sebesar Rp448.893.272,00 (Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp6.734.646.728,00 (Enam Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah).

(5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp21.744.071.572,00 (Dua Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) mengalami pengurangan sebesar Rp525.348.970,00 (Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp21.218.722.602,00 (Dua Puluh Satu Miliar Dua Ratus Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Ribu Enam Ratus Dua Rupiah).

(6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.734.475.000,00 (Delapan Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) mengalami pengurangan sebesar Rp64.214.173,00 (Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Empat Belas Ribu Seratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp8.670.260.827,00 (Delapan Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah).

(7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp18.963.290.799,00 (Delapan Belas Miliar Sembilam Ratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) mengalami pengurangan sebesar Rp234.481.583,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Empat Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp18.728.809.216,00 (Delapan Belas Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Dua Ratus Enam Belas Rupiah).

(8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp954.319.484,00 (Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) mengalami penambahan sebesar Rp37.340.972,00 (Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp991.660.456,00 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Enam Rupiah).

(9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp10.713.659,00 (Sepuluh Juta Tujuh Ratus Tiga Belas Ribu Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah) mengalami pengurangan sebesar Rp3.214.480,00 (Tiga Juta Dua Ratus Empat Belas Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp7.499.179,00 (Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Seratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah).

(10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp28.612.322.867,00 (Dua Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Dua Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) mengalami pengurangan sebesar Rp2.034.579.095,00 (Dua Miliar Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Sembilan Puluh Lima Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp26.577.743.772,00 (Dua Puluh Enam Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah).

(11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp889.230.278,00 (Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) mengalami pengurangan sebesar Rp137.293.542,00 (Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Empat Puluh Dua Rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp751.936.736,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah).

(12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.666.855.528,00 (Dua Miliar Enam Ratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah) mengalami pengurangan sebesar Rp412.661.159,00 (Empat Ratus Dua Belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Seratus Lima Puluh Sembilan Rupiah) sehingga setelah perubahan Rp2.254.194.369,00 (Dua Miliar Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah).

(1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp283.305.046.174,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Lima Juta Empat Puluh Enam Ribu Seratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) mengalami pengurangan sebesar Rp18.818.008.668,00 (Delapan Belas Miliar Delapan Ratus Delapan Belas Juta Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp264.487.037.506,00 (Dua Ratus Enam Puluh Empat Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Enam Rupiah), yang terdiri atas: a. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN b. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN d. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN.

(2) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.027.609.260,00 (Empat Miliar Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah) mengalami penambahan sebesar Rp4.330.066.328,00 (Empat Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Enam Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp8.357.675.588,00 (Delapan Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).

(3) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.897.258.488,00 (Tujuh Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) mengalami pengurangan sebesar Rp4.008.337.401,00 (Empat Miliar Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Satu Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp3.888.921.087,00 (Tiga Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Delapan Puluh Tujuh Rupiah).

(4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp17.249.712,00 (Tujuh Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua Belas Rupiah) mengalami penambahan sebesar Rp1.435.755,00 (Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp18.685.467,00 (Delapan Belas Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah).

(5) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp123.773.914.572,00 (Seratus Dua Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Empat Belas Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) mengalami pengurangan sebesar Rp19.289.553.003,00 (sembilan... (Sembilan Belas Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tiga Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp104.484.361.569,00 (Seratus Empat Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah).

(1) Anggaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.147.589.014.142,00 (Seratus Empat Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Belas Ribu Seratus Empat Puluh Dua Rupiah) mengalami penambahan sebesar Rp148.379.653,00 (Seratus Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp147.737.393.795,00 (Seratus Empat Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas: a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungut Pajak Daerah - Pajak Kendaraan Bermotor; b. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungut Pajak Daerah - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; c. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungut Pajak Daerah - Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; d. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungut Pajak Daerah - Pajak Rokok; e. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD; f. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD; g. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD; h. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN; dan i. Belanja Tunjangan Khusus bagi Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Daerah.

(2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungut Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.752.096.507,00 (Dua Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Juta Sembilan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tujuh Rupiah) mengalami pengurangan sebesar Rp723.989.470,00 (Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp2.028.107.037,00 (Dua Miliar Dua Puluh Delapan Juta Seratus Tujuh Ribu Tiga Puluh Tujuh Rupiah);

(3) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungut Pajak Daerah-Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.631.880.288,00 (Dua Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) mengalami pengurangan sebesar Rp1.139.931.899,00 (Satu Miliar Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp1.491.948.389,00 (Satu Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah);

(4) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungut Pajak Daerah-Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.806.004.854,00 (Dua Miliar Delapan Ratus Enam Juta Empat Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) mengalami penambahan sebesar Rp240.860.442,00 (Dua Ratus Empat Puluh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Dua Rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp3.046.865.296,00 (Tiga Miliar Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah);

(5) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungut Pajak Daerah-Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp254.791.746,00 (Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Rupiah) mengalami penambahan sebesar Rp928.832.330,00 (Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp1.183.624.076,00 (Satu Miliar Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Puluh Enam Rupiah);

(6) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp130.061.098.747,00 (Seratus Tiga Puluh Miliar Enam Puluh Satu Juta Sembilan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah) mengalami penambahan sebesar Rp134.016.510,00 (Seratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Belas Ribu Lima Ratus Sepuluh Rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp130.195.115.257,00 (Seratus Tiga Puluh Miliar Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Lima Belas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah);

(7) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.212.162.000,00 (Tiga Miliar Dua Ratus Dua Belas Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah) tidak mengalami perubahan;

(8) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.562.500.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tidak mengalami perubahan;

(9) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pasa ayat (1) huruf h yang direncanakan sebesar Rp4.142.880.000,00 (Empat Miliar Seratus Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) mengalami penambahan sebesar Rp701.429.040,00 (Tujuh Ratus Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Puluh Rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp4.844.309.040,00 (Empat Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Empat Puluh Rupiah);

(10) Belanja Tunjangan Khusus bagi Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Daerah sebagaimana dimaksud pasa ayat (1) huruf i yang direncanakan sebesar Rp165.600.000,00 (Seratus Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) mengalami penambahan sebesar Rp7.162.700,00 (Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp172.762.700,00 (Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Rupiah);

(1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp23.053.246.447,00 (Dua Puluh Tiga Miliar Lima Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah) mengalami penambahan sebesar Rp432.960.000,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp23.486.206.447,00 (Dua Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Enam Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas: a. Belanja Uang Representasi DPRD; b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD; c. Belanja Tunjangan Beras DPRD; d. Belanja Uang Paket DPRD; e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD; f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD; g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD; h. Belanja Tunjangan Komunikasi Insentif Pimpinan dan Anggota DPRD; i. Belanja Tunjangan Reses DPRD; j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD; k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD; l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.

(2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.434.300.000,00 (Satu Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) tidak mengalami perubahan;

(3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp150.402.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Empat Ratus Dua Ribu Rupiah) tidak mengalami perubahan;

(4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp114.713.280,00 (Seratus Empat Belas Juta Tujuh Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah) tidak mengalami perubahan;

(5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp122.940.000,00 (Seratus Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) tidak mengalami perubahan;

(6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.079.735.000,00 (Dua Miliar Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) tidak mengalami perubahan;

(7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp174.342.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah) tidak mengalami perubahan;

(8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp75.951.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah) tidak mengalami perubahan;

(9) Belanja Tunjangan Komunikasi Insentif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp4.860.000.000,00 (Empat Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) mengalami penambahan sebesar Rp1.080.000.000,00 (Satu Miliar Delapan Puluh Juta Rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp5.940.000.000,00 (Lima Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Juta Rupiah);

(10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.025.000.000,00 (Dua Miliar Dua Puluh Lima Juta Rupiah) mengalami pengurangan sebesar Rp540.000.000,00 (Lima Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp1.485.000.000,00 (Satu Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah);

(11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp31.063.087,00 (Tiga Puluh Satu Juta Enam Puluh Tiga Ribu Delapan Puluh Tujuh Rupiah) tidak mengalami perubahan;

(12) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp5.105.440.080,00 (Lima Miliar Seratus Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Delapan Puluh Rupiah) mengalami pengurangan sebesar Rp270.000.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp4.835.440.080,00 (Empat Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Delapan Puluh Rupiah);

(13) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 direncanakan sebesar Rp6.681.360.000,00 (Enam Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) mengalami penambahan sebesar Rp162.960.000,00 (Seratus Enam Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp6.844.320.000,00 (Enam Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Empat Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

(14) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp198.000.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah) tidak mengalami perubahan.

(1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.239.619.917,00 (Satu Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Tujuh Belas Rupiah) mengalami penambahan sebesar Rp3.758.400,00 (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp1.243.378.317,00 (Satu Miliar Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tujuh Belas Rupiah), yang terdiri atas: a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH; b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH; c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH; d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH; e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/ WKDH; f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH; g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH; h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH; i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH; dan j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah.

(2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp77.490.000,00 (Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) tidak mengalami perubahan;

(3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.810.400,00 (Delapan Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Empat Ratus Rupiah) tidak mengalami perubahan;

(4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp139.482.000,00 (Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) tidak mengalami perubahan;

(5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.196.135,00 (Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Seratus Tiga Puluh Lima Rupiah) tidak mengalami perubahan;

(6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.451.986,00 (Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) tidak mengalami perubahan;

(7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.435,00 (Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) tidak mengalami perubahan;

(8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.099.600,00 (Tiga Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah) mengalami penambahan Rp3.758.400,00 (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp 6.858.000,00 (Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah);

(9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp372.090,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Sembilan Puluh Rupiah) tidak mengalami perubahan;

(10) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp716.271,00 (Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah) tidak mengalami perubahan;

(11) Belanja Insentif Bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak Daerah sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) tidak mengalami perubahan;

(1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp761.859.639.281,00 (Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah) mengalami pengurangan sebesar Rp127.268.871.126,00 (Seratus Dua Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Seratus Dua Puluh Enam Rupiah) sehingga Belanja... Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan Rp634.590.768.155,00 (Enam Ratus Tiga Puluh Empat Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Seratus Lima Puluh Lima Rupiah), terdiri dari: a. Belanja Barang; b. Belanja Jasa; c. Belanja Pemeliharaan; d. Belanja Perjalanan Dinas; e. Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diserahkan /Dijual/Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga; f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.

(2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp251.708.070.315,00 (Dua Ratus Lima Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Delapan Juta Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Lima Belas Rupiah) mengalami pengurangan sebesar Rp59.851.917.577,00 (Lima Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp191.856.152.738,00 (Seratus Sembilan Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah).

(3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp217.804.665.120,00 (Dua Ratus Tujuh Belas Miliar Delapan Ratus Empat Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah) mengalami pengurangan sebesar Rp20.657.507.067,00 (Dua Puluh Miliar Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Enam Puluh Tujuh Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp197.147.158.053,00 (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Miliar Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Puluh Tiga Rupiah).

(4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp23.435.528.898,00 (Dua Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah) mengalami pengurangan sebesar Rp632.183.918,00 (Enam Ratus Tiga Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Delapan Belas Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp22.803.344.980,00 (Dua Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Rupiah).

(5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp107.658.391.736,00 (Seratus Tujuh Miliar Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) mengalami pengurangan sebesar Rp49.803.158.964,00 (Empat Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Tiga Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp57.855.232.772,00 (Lima Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah).

(6) Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diserahkan/Dijual/Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.516.950.000,00 (Sembilan Miliar Lima Ratus Enam Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) mengalami penambahan sebesar Rp3.038.206.400,00 (Tiga Miliar Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Enam Ribu Empat Ratus Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp12.555.156.400,00 (Dua Belas Miliar Lima Ratus Lima Puluh Lima Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah).

(7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp82.894.453.000,00 (Delapan Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah) tidak mengalami perubahan.

(8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp68.841.580.212,00 (Enam Puluh Delapan Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Dua Ratus Dua Belas Rupiah) mengalami penambahan sebesar Rp637.690.000,00 (Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp69.479.270.212,00 (Enam Puluh Sembilan Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Dua Ratus Dua Belas Rupiah).

(1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp290.242.119.227,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Miliar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Seratus Sembilan Belas Ribu Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) mengalami pengurangan sebesar Rp94.863.132.948,00 (Sembilan Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp195.378.986.279,00 (Seratus Sembilan Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah), terdiri dari: a. Belanja Modal Tanah; b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin; c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan; d. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan; e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan f. Belanja Modal Aset Lainnya.

(2) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp50.504.235.000,00 (Lima Puluh Miliar Lima Ratus Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) mengalami pengurangan sebesar Rp42.459.235.000,00 (Empat Puluh Dua Miliar Enpat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp8.045.000.000,00 (Delapan Miliar Empat Puluh Lima Juta Rupiah).

(3) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp89.246.720.948,00 (Delapan Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) mengalami pengurangan sebesar Rp35.920.881.613,00 (Tiga Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tiga Belas Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp53.325.839.335,00 (Lima Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah).

(4) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp36.348.910.186,00 (Tiga Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Seratus Delapan Puluh Enam Rupiah) berkurang Rp20.730.498.786,00 (Dua Puluh Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) sehingga Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah perubahan Rp15.618.411.400,00 (Lima Belas Miliar Enam Ratus Delapan Belas Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Empat Ratus Rupiah).

(5) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp107.427.658.093,00 (Seratus Tujuh Miliar Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Sembilan Puluh Tiga Rupiah) mengalami penambahan sebesar Rp7.180.373.531,00 (Tujuh Miliar Seratus Delapan Puluh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp114.608.031.624,00 (Seratus Empat Belas Miliar Enam Ratus Delapan Juta Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Dua Puluh Empat Rupiah).

(6) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp924.195.000,00 (Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Juta Seratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) mengalami pengurangan sebesar Rp180.064.000,00 (Seratus Delapan Puluh Juta Enam Puluh Empat Ribu Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar Rp744.131.000,00 (Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah).

(7) Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp5.790.400.000,00 (Lima Milliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) mengalami pengurangan sebesar Rp2.752.827.080,00 (Dua Milliar Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Delapan Puluh Rupiah) sehingga Belanja Modal Aset Lainnya setelah perubahan Rp3.037.572.920,00 (Tiga Miliar Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah).

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini terdiri dari: a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. b. Lampiran II Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan. c. Lampiran IIIa Daftar Nama Penerima, Alamat, dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang Yang Diterima serta SKPD Pemberi Hibah d. Lampiran IIIb Daftar Nama Penerima, Alamat, dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang Yang Diterima serta SKPD Pemberi Hibah. e. Lampiran IVa Daftar Nama Penerima, Alamat, dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang Yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial. f. Lampiran IVb Daftar Nama Penerima, Alamat, dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang Yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial. g. Lampiran Va Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum Yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan. h. Lampiran Vb Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan. i. Lampiran VIa Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten. j. Lampiran VIb Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota. k. Lampiran VIc Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa. l. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan Belanja dan Pembiayaan. m. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembaiyaan. n. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

PERGUB Nomor 29 Tahun 2025 — Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

PERGUB Nomor 29 Tahun 2025 — Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pertanyaan umum

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Provenance & Sumber

Riwayat Perubahan

Peraturan Lainnya