PERGUB Nomor 25 Tahun 2025 — Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026

(1) Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sebagai berikut: a. bab kesatu, pendahuluan; b. bab kedua, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu; c. bab ketiga, tujuan dan sasaran Perangkat Daerah; d. bab keempat, rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; e. bab kelima, penutup.

(2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Perangkat Daerah: a. sekretariat Daerah; b. sekretariat dewan perwakilan rakyat Daerah; c. inspectorat Daerah; d. dinas pendidikan dan kebudayaan Daerah; e. dinas kesehatan Daerah; f. dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Daerah; g. dinas perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan Daerah; h. dinas sosial Daerah; i. dinas tenaga kerja Daerah; j. dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana Daerah; k. dinas ketahanan pangan Daerah; l. dinas lingkungan hidup Daerah; m. dinas kependudukan dan pencatatan sipil Daerah; n. dinas pemberdayaan masyarakat desa Daerah; o. dinas perhubungan Daerah; p. dinas komunikasi, informatika, statistik, dan persandian Daerah; q. dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Daerah; r. dinas kepemudaan dan olahraga Daerah; s. dinas perpustakaan dan kearsipan Daerah; t. dinas kelautan dan perikanan Daerah; u. dinas pariwisata Daerah; v. dinas tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan Daerah; w. dinas kehutanan Daerah; x. dinas energi dan sumber daya mineral Daerah; y. dinas koperasi dan ukm, perindustrian, dan perdagangan Daerah; z. dinas transmigrasi Daerah; aa. Satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran Daerah; bb. dinas perkebunan Daerah cc. badan perencanaan pembangunan, riset, dan inovasi Daerah; dd. badan pengelolaan keuangan dan pendapatan Daerah; ee. badan kepegawaian Daerah; ff. badan pengembangan sumber daya manusia Daerah; gg. badan penanggulangan bencana Daerah; hh. badan penghubung Daerah; dan ii. badan kesatuan bangsa dan politik Daerah.

(3) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.