PERGUB Nomor 2 Tahun 2026 — Pejabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026

(1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp228.290.608.898,00 (Dua Ratus Dua Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Enam Ratus Delapan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah), terdiri dari: a. belanja modal tanah; b. belanja modal peralatan dan mesin; c. belanja modal gedung dan bangunan; d. belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan; e. belanja modal aset tetap lainnya; dan f. belanja modal aset lainnya.

(3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar sebesar Rp29.825.000.000,00 (Dua Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, terdiri dari: a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan. b. Lampiran II Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan. c. Lampiran IIIa Daftar Nama Penerima, Alamat, dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang Yang Diterima serta SKPD Pemberi Hibah d. Lampiran IIIb Daftar Nama Penerima, Alamat, dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang Yang Diterima serta SKPD Pemberi Hibah. e. Lampiran IVa Daftar Nama Penerima, Alamat, dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang Yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial. f. Lampiran IVb Daftar Nama Penerima, Alamat, dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang Yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial. g. Lampiran Va Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum Yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan. h. Lampiran Vb Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan. i. Lampiran VIa Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten. j. Lampiran VIb Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota. k. Lampiran VIc Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa. l. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. m. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak dan Bumi Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. n. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. o. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.