PERGUB Nomor 16 Tahun 2025 — Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Subsidi

(1) Berdasarkan DPA-SKPD/unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), SKPD menentukan Penerima Subsidi, nilai subsidi, dan jenis barang/jasa yang akan disubsidi.

(2) Penerima Subsidi, nilai subsidi, dan jenis barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(3) Berdasarkan DPA-SKPD/unit kerja dan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), SKPD membuat perjanjian kerja sama antara pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran/penanggungjawab Belanja Subsidi dengan masing-masing Penerima Subsidi, paling sedikit memuat: a. para pihak; b. isi Perjanjian, sekurang-kurangnya memuat: 1. maksud dan tujuan; 2. objek; 3. ruang lingkup; 4. teknik pelaksanaan subsidi; 5. hak dan kewajiban para pihak; 6. pembiayaan; 7. jangka waktu; 8. penyelesaiaan perselisihan; 9. keadaan kahar; dan 10. pengakhiran kerja sama. c. penutup.

(4) Dalam perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditegaskan bahwa apabila jumlah Belanja Subsidi yang dimintakan pembayarannya melampaui alokasi anggaran, maka calon Penerima Subsidi tidak diberikan subsidi kecuali diatur lain dengan peraturan perundang-undangan.

(5) Penerima Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan kewajiban pelayanan umum.

(6) Dalam hal alokasi Belanja Subsidi mencakup sampai dengan cabang atau unit, maka perjanjian kerja sama cukup dilakukan dengan penyalur pusat.

(7) Penyalur melaksanakan kegiatan belanja subsidi sesuai ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini, perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan penyalur, dan Keputusan Gubernur terkait pelaksanaan Belanja Subsidi.

(8) Penyalur wajib menyampaikan informasi secukupnya kepada masyarakat dan/atau kepada calon Penerima Subsidi mengenai program subsidi Pemerintah Daerah, baik melalui media elektronik maupun non elektronik. (.

(9) SKPD teknis dapat mengusulkan pergeseran alokasi plafon subsidi antar penyalur, wilayah, dan/atau cabang/unit, sepanjang masih dalam satu jenis subsidi kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan, dengan tembusan disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelengarakan sub urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan Daerah.