Apa yang diatur dalam PERGUB Nomor 11 Tahun 2025 — Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah?

PERGUB Nomor 11 Tahun 2025 — Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah adalah Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

Siapa yang menetapkan PERGUB Nomor 11 Tahun 2025 — Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah?

PERGUB Nomor 11 Tahun 2025 — Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Provinsi Sulawesi Barat.

Pasal.id

Masuk

PERGUB Nomor 11 Tahun 2025 — Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

PERGUB Nomor 11 Tahun 2025 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Berlaku

Pengundangan: 12 Mei 2025

PERGUB Nomor 11 Tahun 2025 — Sistem Akuntansi P… | Pasal.id

PERGUB Nomor 11 Tahun 2025 — Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

PERGUB Nomor 11 Tahun 2025 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Berlaku

Pengundangan: 12 Mei 2025

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

Angka 1

Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.

Angka 2

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Angka 3

Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Barat.

Angka 4

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Pasal 2

(1) SAPD merupakan suatu instrumen untuk mengoperasionalkan prinsip akuntansi yang telah ditetapkan dalam standar akuntansi pemerintahan.

(2) SAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

(3) SAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk a. memberikan gambaran bentuk penyajian SAPD; b. menjadi pedoman yang memuat keterangan mengenai: 1. subjek transaksi; 2. objek transaksi; 3. mekanisme pencatatan transaksi; dan 4. hal lainnya yang berkaitan dengan transksi; c. memberikan pedoman agar fungsi akuntansi pada entitas akuntansi dan entitas pelaporan di lingkup Pemerintah Daerah.

Pasal 3

SAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menunjukkan rangkaian proses akuntansi yang terdiri atas: a. identifikasi transaksi keuangan; b. penjurnalan ke dalam buku jurnal; c. pemostingan ke buku besar; d. penyusunan neraca saldo; e. penyusunan kertas kerja konsolidasian; dan keuangan. f. penyusunan laporan.

Pasal 4

(1) SAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas: a. lampiran I gambaran umum sistem akuntansi; b. lampiran II sistem akuntansi pendapatan; c. lampiran III Sistem Akuntansi Beban dan Belanja; d. lampiran IV sistem akuntansi pembiayaan; e. lampiran V sistem akuntansi aset lancar; f. lampiran VI sistem akuntansi investasi jangka panjang; g. lampiran VII sistem akuntansi aset tetap; h. lampiran VIII sistem akuntansi aset lainnya; i. lampiran IX sistem akuntansi kewajiban; j. lampiran X sistem akuntansi ekuitas; k. lampiran XI sistem akuntansi penyusunan laporan keuangan; dan 1. Lampiran XII sistem akuntansi penyusunan laporan konsolidasian.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 20 TAHUN 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 Nomor 20), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

LAMPIRAN

c. lampiran III Sistem Akuntansi Beban dan Belanja;

Halaman 3Buka PDF sumber

Bagian lampiran ini dapat dilihat dari PDF sumber.

PERGUB Nomor 11 Tahun 2025 — Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

PERGUB Nomor 11 Tahun 2025 — Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Pasal 1

Angka 1

Angka 2

Angka 3

Angka 4

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

c. lampiran III Sistem Akuntansi Beban dan Belanja;

Pertanyaan umum

Pasal 1

Angka 1

Angka 2

Angka 3

Angka 4

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

c. lampiran III Sistem Akuntansi Beban dan Belanja;

Provenance & Sumber

Peraturan Lainnya