Langsung ke konten utama

Cari Jelajahi API Hubungkan AI

Beranda Jelajahi Cari Hubungkan AI API Tentang Pasal.id Tim Kami Kebijakan Editorial Kebijakan Privasi Ketentuan Layanan Penilaian Dampak Pelindungan Data Permintaan & Masukan

Ikuti Pasal.idX @PasalKita Instagram @pasaldotid

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

© 2026 Pasal.id. Platform Hukum Indonesia Terbuka

PERGUB Nomor 1 Tahun 2025 — Pengeluaran Kas Men… | Pasal.id

Beranda
Peraturan Gubernur
PERGUB Nomor 1 Tahun 2025

PERGUB Nomor 1 Tahun 2025 — Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

PERGUB Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Berlaku

Pengundangan: 4 Januari 2025

Pertanyaan umum

Apa yang diatur dalam PERGUB Nomor 1 Tahun 2025 — Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025?

PERGUB Nomor 1 Tahun 2025 — Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 adalah Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Kapan PERGUB Nomor 1 Tahun 2025 — Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 disahkan?

PERGUB Nomor 1 Tahun 2025 — Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 disahkan pada tahun 2025.

Apa status hukum PERGUB Nomor 1 Tahun 2025 — Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 saat ini?

PERGUB Nomor 1 Tahun 2025 — Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 saat ini berstatus Berlaku.

Siapa yang menetapkan PERGUB Nomor 1 Tahun 2025 — Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025?

PERGUB Nomor 1 Tahun 2025 — Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 ditetapkan oleh Provinsi Sulawesi Barat.

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Daftar Isi

BAB IKETENTUAN UMUM

Lampiran

LAMPIRANRINGKASAN ANGGARAN BELANJA DAERAH YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025Hal. 6-16

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

LAMPIRAN

RINGKASAN ANGGARAN BELANJA DAERAH YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

Halaman 6–16Buka PDF sumber

Lampiran ini berisi tabel dan dilihat dari PDF sumber.

Status

Berlaku

Detail Peraturan

Pemrakarsa
Penetapan: Mamuju, 4 Januari 2025
Pengundangan: 4 Januari 2025

Sumber

peraturan.bpk.go.id

Tidak menemukan yang Anda cari?

Ajukan permintaan agar kami menambahkannya.

3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.

4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.

7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Pasal 2

Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan APBD Tahun Anggaran 2025 hanya untuk keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak serta diprioritaskan untuk: a. Belanja yang bersifat mengikat; dan b. Belanja yang bersifat wajib.

Pasal 3

Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus-menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan.

Pasal 4

Belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain: a. Pendidikan; b. Kesehatan; c. Infrastruktur; d. Melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga; e. Kewajiban pembayaran Pokok Pinjaman; f. Bunga Pinjaman yang telah jatuh tempo; dan g.

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 untuk mendanai pengeluaran kas direncanakan Rp1.645.550.162.534,00 (satu triliun enam ratus empat puluh lima miliar lima ratus lima puluh juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas: a. Belanja operasi; b. Belanja tidak terduga; dan c. Belanja transfer.

Pasal 6

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a direncanakan sebesar Rp1.444.459.949.808,00 (satu triliun empat ratus empat puluh empat miliar empat ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus delapan rupiah), yang terdiri atas: a. Belanja pegawai; b. Belanja barang dan jasa; c. Belanja bunga; d. Belanja hibah; dan e. Belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp734.589.893.046,00 (tujuh ratus tiga puluh empat miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu empat puluh enam rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp585.325.766.001,00 (lima ratus depalan puluh lima miliar tiga ratus dua puluh lima juta tujuh ratus enam puluh enam ribu satu rupiah).

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.092.981.961,00 (tiga belas miliar sembilan puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah).

(5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp110.788.808.800,00 (seratus sepuluh miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus delapan ribu delapan ratus rupiah).

(6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp662.500.000,00 (enam ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 7

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b direncanakan sebesar Rp835.246.979,00 (delapan ratus tiga puluh lima juta dua ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

Pasal 8

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c direncanakan sebesar Rp200.254.965.747,00 (dua ratus miliar dua ratus lima puluh empat juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas: a. belanja bagi hasil; dan b. belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp200.254.965.747,00 (dua ratus miliar dua ratus lima puluh empat juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah).

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 9

(1) Anggaran pembiayaan daerah berupa pengeluaran pembiayaan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo pada Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp99.488.146.356,00 (sembilan puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh delapan juta seratus empat puluh enam ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah).

(2) Jumlah anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kewajiban pembayaran utang yang jatuh tempo sebagaimana tercantum dalam perjanjian pinjaman.

Pasal 10

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa; b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 11

Uraian lebih lanjut Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Provinsi Sulawesi Barat

Provenance & Sumber

Verifikasi
Sumber Data: BPK
PDF Asli: Lihat PDF
Halaman Sumber: Lihat halaman sumber

Peraturan Lainnya

PERGUB Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
PERGUB Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penanggulangan Tuberkulosis
PERGUB Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.
PERGUB Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
PERGUB Nomor 11 Tahun 2025 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
PERGUB Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dan Luar Negeri