PERGUB Nomor 27 Tahun 2025 — Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan

(1) Objek PAP adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.

(2) Yang dikecualikan dari objek PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan untuk: a. keperluan dasar rumah tangga; b. pengairan pertanian rakyat; c. perikanan rakyat; d. keperluan keagamaan; dan e. kegiatan yang mengambil dan memanfaatkan air laut baik yang berada di laut dan/atau di daratan (air payau).

(1) Faktor ekonomi wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan faktor pengali yang dinyatakan dalam satuan persentase.

(2) Faktor ekonomi wilayah diperoleh dengan mengelompokkan nilai produk domestik regional bruto.

(1) Faktor nilai Air Permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan hasil perkalian dari komponen sumber daya air yang menjadi salah satu dasar penetapan NPAP.

(2) Faktor nilai Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan mengalikan komponen sebagai berikut: a. jenis sumber air; b. lokasi sumber air; c. luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air; d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan; e. kualitas air; f. kondisi daerah aliran sungai; dan g. kewenangan pengelolaan sumber daya air.

(3) Faktor nilai Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan dalam satuan persentase.

(1) Jenis sumber Air permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, meliputi: a. sungai; b. jaringan irigasi; c. waduk buatan; d. situ; e. danau; dan f. mata air.

(2) penentuan penggunaan jenis sumber Air pada ayat (1), dilakukan berdasarkan pengambilan sumber Air yang digunakan oleh pemanfaat Air Permukaan.

(1) Lokasi sumber Air Permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, dibagi dalam 3 (tiga) kelompok wilayah yaitu hulu, tengah, hilir, berdasarkan wilayah daerah aliran sungai.

(2) Bagian hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan daerah yang lebih dari 70% (tujuh puluh persen) wilayahnya memiiiki kemiringan lahan yang lebih dari 8% (ldelapan persen), serta aspek prioritas pemanfaatan lahannya diperuntukkan bagi konservasi tanah dan pengendali erosi.

(3) Bagian tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan daerah yang kurang lebih 50% (lima puluh persen) dari wilayahnya mempunyai kemiringan lahan kurang dari 8% (delapan persen), serta pemanfaatan lahannya diperuntukkan bagi konservasi tanah maupun pengendali banjir.

(4) Bagian hilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan daerah yang kurang lebih 70% (tujuh puluh persen) permukaan lahannya mempunyai kemiringan kurang dari 8% (delapan persen), serta pengendalian banjir dan drainase menjadi faktor utama dalam pengembangan tata guna lahan.

(1) Luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, ditentukan berdasarkan luasan daerah aliran sungai.

(2) Daerah aliran sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan daerah aliran sungai dalam 1 (satu) wilayah sungai yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Luasan daerah aliran sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Volume air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, merupakan jumlah air yang diambil dan/atau dimanfaatkan yanng dihitung dalam satuan meter kubik.

(2) Volume air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan bobot koefisien volume air yang diambil berdasarkan volume penggunaan air baku oleh pemanfaat air sesuai peruntukannya.

(1) Kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e ditentukan dengan koefisien kualitas air yang diukur atau diuji berdasarkan baku mutu kelas kualitas air.

(2) Pengukuran atau pengujian baku mutu kelas kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan parameter tertentu dan metode tertentu dan dilakukan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Apabila tidak tersedia data pengujian, pemohon dapat menggunakan data kualitas air dari laboratorium pengujian kualitas air yang terakreditasi dan terintegrasi.

(1) Kondisi daerah aliran sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f terdiri atas: a. daerah aliran sungai yang dipulihkan daya dukungnya; dan b. daerah aliran sungai yang dipertahankan daya dukungnya.

(2) Daerah aliran sungai yang dipulihkan daya dukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan pada kondisi rusak.

(3) Daerah aliran sungai yang dipertahankan daya dukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan pada kondisi sedang.

(1) Kewenangan pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g ditentukan berdasarkan kewenangan pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penentuan kewenangan untuk pengambilan Air Permukaan yang bersumber dari jaringan irigasi ditetapkan berdasarkan kewenangan wilayah sungai.

(1) Faktor kelompok pengguna Air Permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dinyatakan dalam satuan angka berdasarkan pembagian jenis kegiatan atau kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengguna Air Permukaan.

(2) Jenis kegiatan atau kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi atas: a. sosial; b. perusahaan non-niaga; c. niaga atau perdagangan atau jasa; d. industri atau penunjang produksi; e. pertanian termasuk perkebunan, peternakan dan perikanan; f. tenaga listrik (pembangkit listrik tenaga air); dan g. pertambangan.