PERGUB Nomor 9 Tahun 2025 — Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual

(1) Pemerintah Daerah menerapkan Kebijakan Akuntasi berbasis akrual berdasarkan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

(2) Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Kebijakan Akuntansi Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan; b. Kebijakan Akuntansi Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; c. Kebijakan Akuntansi Nomor 03 tentang Laporan Operasional; d. Kebijakan Akuntansi Nomor 04 tentang Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas; e. Kebijakan Akuntansi Nomor 05 tentang Laporan Arus Kas; f. Kebijakan Akuntansi Nomor 06 tentang Catatan atas Laporan Keuangan; g. Kebijakan Akuntansi Nomor 07 tentang Akuntansi Pendapatan-LRA; h. Kebijakan Akuntansi Nomor 08 tentang Belanja; i. Kebijakan Akuntansi Nomor 09 tentang Akuntansi Pembiayaan; j. Kebijakan Akuntansi Nomor 10 tentang Akuntansi Pendapatan-LO; k. Kebijakan Akuntansi Nomor 11 tentang Akuntansi Beban; l. Kebijakan Akuntansi Nomor 12 tentang Akuntansi Surplus/Defisit-LO dan Pos Luar Biasa; m. Kebijakan Akuntansi Nomor 13 tentang Aset Lancar; n. Kebijakan Akuntansi Nomor 14 tentang Investasi Jangka Panjang; o. Kebijakan Akuntansi Nomor 15 tentang Aset Tetap; p. Kebijakan Akuntansi Nomor 16 tentang Dana Cadangan dan Aset Lainnya; q. Kebijakan Akuntansi Nomor 17 tentang Kewajiban; r. Kebijakan Akuntansi Nomor 18 tentang Ekuitas; s. Kebijakan Akuntansi Nomor 19 tentang Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, Menimbang Dan Operasi Yang Dihentikan; dan t. Kebijakan Akuntansi Nomor 20 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian; u. Kebijakan Akuntansi Nomor 21 tentang Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan; v. Kebijakan Akuntansi Nomor 22 tentang Konsesi Jasa; w. Kebijakan Akuntansi Nomor 23 tentang Properti Investasi.

(3) Kerangka Konseptual dan Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.