PERGUB Nomor 7 Tahun 2025 — Pedoman Standar Pelayanan Perangkat Daerah

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan Perangkat Daerah sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat.

(2) Penyusunan, penetapan dan penerapan Standar Pelayanan dilaksanakan dengan prinsip: a. sederhana, yaitu Standar Pelayanan yang mudah dimengerti, mudah dikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun Penyelenggara; b. participatif, yaitu Standar Pelayanan disusun dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama dan mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan; c. akuntabel, yaitu hal-hal yang diatur dalam Standar Pelayanan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan; d. berkelanjutan, yaitu Standar Pelayanan harus terus menerus dilakukan perbaikan sebagai upaya peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan; e. transparansi, yaitu Standar Pelayanan harus dengan mudah bisa diakses masyarakat; dan f. keadilan, yaitu Standar Pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental.