PERGUB Nomor 30 Tahun 2025 — Pedoman Pengangkatan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Pemerintah Provinsi Riau

PERGUB Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengangkatan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Pemerintah Provinsi Riau

Berlaku

Pengundangan: 28 Oktober 2025

PERGUB Nomor 30 Tahun 2025 — Pedoman Pengangkat… | Pasal.id

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Gubernur adalah Gubernur Riau.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
5. Badan Kepegawaian Daerah selanjutnya disingkat BKD adalah unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang Kepegawaian.
6. Rumah Sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Pemimpin BLUD adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad, Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi, dan Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau.
9. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah orang yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
10. Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD adalah pegawai yang berasal dari Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Lainnya yang bukan ASN yang bekerja di BLUD Rumah Sakit.
11. Tenaga Profesional Lainnya adalah orang yang sumber penghasilannya dari pekerjaan atau kegiatan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan profesi.
12. Praktik Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.

Pasal 2

Maksud Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam pengangkatan Pegawai BLUD dari tenaga profesional lainnya di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad, Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi dan Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah untuk mendapatkan Pegawai BLUD yang profesional, jujur, bertanggung jawab, netral dan memiliki kompetensi sesuai dengan tugas/jabatan.

BAB III

TAHAPAN PENGADAAN

Pasal 5

(1) Formasi kebutuhan Pegawai BLUD mempertimbangkan: a. jenis dan sifat pelayanan yang diberikan; b. kemampuan pendapatan operasional; c. sarana dan prasarana yang tersedia; dan d. peta jabatan.

(2) Formasi bagi Penyandang Disabilitas paling sedikit 2% (dua persen) dari total jumlah formasi yang ditentukan oleh Pemimpin BLUD.

(3) Formasi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Pemimpin BLUD kepada Gubernur melalui BKD.

(4) Formasi kebutuhan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

(1) Pengadaan Pegawai BLUD ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.

(2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu memiliki kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh pegawai berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

(3) Kebutuhan praktek bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kepentingan BLUD Rumah Sakit untuk meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik.

Pasal 7

(1) Pengumuman lowongan dilakukan oleh Panitia seleksi Rumah Sakit dengan menggunakan media elektronik dan/atau papan pengumuman.

(2) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 15 (lima belas) hari kalender.

(3) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat: a. jenis pengadaan; b. nama Jabatan; c. jumlah lowongan Jabatan; d. unit kerja penempatan; e. kualifikasi pendidikan atau sertifikasi; f. deskripsi Jabatan; g. alamat dan tempat lamaran ditujukan; h. jadwal tahapan seleksi; i. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar; j. tata cara pendaftaran dan seleksi; dan k. layanan bantuan serta media sosial resmi yang dikelola Rumah Sakit.

Pasal 8

Setiap orang dapat melamar menjadi Pegawai BLUD dengan memenuhi persyaratan paling kurang sebagai berikut: a. warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat mendaftar. c. khusus bagi profesi kesehatan seperti Dokter Spesialis dan Sub Spesialis serta profesi kesehatan langka lainnya berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat mendaftar; d. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan; dan e. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar.

Pasal 9

(1) Seleksi Pegawai BLUD dilaksanakan oleh Rumah Sakit berkoordinasi dengan BKD dan dilaporkan kepada Gubernur.

(2) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan uji kompetensi secara objektif dan selektif oleh Tim Seleksi.

(3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Dewan Pengawas dan dapat melibatkan Lembaga Profesional.

BAB IV

PENGANGKATAN

Pasal 10

(1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diangkat menjadi Pegawai BLUD dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

(2) Pelamar yang diangkat menjadi Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan kelengkapan administrasi sebagai berikut: a. ijazah, transkip nilai asli, dan Surat Tanda Registrasi (STR) bukan internship sesuai dengan jabatan yang dilamar serta masih berlaku; b. pas foto berwarna atau hitam putih ukuran 4x6 sebanyak 6 lembar; c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP); d. fotokopi Akte Kelahiran; e. kartu tanda terdaftar sebagai pencari kerja (kartu kuning dari Dinas Tenaga Kerja) kecuali tenaga yang memiliki keahlian profesi kesehatan seperti Dokter Spesialis dan Sub Spesialis dan profesi kesehatan langka lainnya; f. surat keterangan catatan kepolisian dan surat keterangan bebas narkoba; g. Pemeriksaan medical check-up (MCU) lengkap dari Rumah Sakit Pemerintah dan dinyatakan laik bekerja dibuktikan dengan diterbitkannya surat keterangan sehat sesuai dengan jabatan yang dilamar; h. surat pernyataan bersedia menjadi Pegawai BLUD dan bermeterai, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; i. surat pernyataan bersedia bertugas jaga sore serta malam dan bermeterai, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; j. surat pernyataan bersedia dituntut apabila tidak melaporkan pengunduran diri atau berhenti dari Pegawai BLUD dan bermeterai, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; k. surat pernyataan yang berisi tidak menuntut untuk diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan bermeterai, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; dan 1. surat perjanjian kerja dan bermeterai, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

(1) Masa kerja Pegawai BLUD yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi kinerja dan dilaporkan kepada Dewan Pengawas.

(2) Tata cara perpanjangan masa kerja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemimpin BLUD.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 12

(1) Setiap Pegawai BLUD diberikan hak berupa: a. honorarium sesuai dengan kemampuan BLUD; b. penghasilan lainnya; c. cuti; d. peningkatan kompetensi; dan e. Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan.

(2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berpedoman pada standar biaya yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.

(3) Penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD;

(4) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa: a. cuti tahunan; b. cuti sakit; c. cuti melahirkan; dan d. cuti bersama.

(5) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak diberikan pada pegawai BLUD dengan perjanjian kerja paruh waktu.

(6) Peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberikan kepada Pegawai BLUD berupa pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis kesehatan, workshop, seminar atau simposium, magang.

Pasal 13

(1) Pegawai BLUD yang telah bekerja paling singkat 1 (satu) tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan.

Pasal 14

(1) Setiap Pegawai BLUD yang menderita sakit berhak atas cuti sakit.

(2) Pegawai BLUD yang sakit lebih dari 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit dengan ketentuan Pegawai BLUD yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pemimpin BLUD atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter.

Pasal 15

(1) Pegawai BLUD berhak atas cuti melahirkan, untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga pada saat menjadi Pegawai BLUD.

(2) Lamanya hak atas cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 3 (tiga) bulan.

(3) Untuk pegawai BLUD melahiran anak keempat dan seterusnya diberikan cuti sakit untuk paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Pegawai BLUD yang menjalankan cuti melahirkan tetap menerima penghasilan sesuai kontrak perjanjian kerja.

Pasal 16

Cuti Bersama bagi pegawai BLUD mengikuti ketentuan Cuti Bersama bagi ASN dan tidak mengurangi cuti tahunan Pegawai BLUD.

Pasal 17

Tata cara cuti diatur dalam Peraturan Pemimpin BLUD.

Pasal 18

Setiap Pegawai BLUD mempunyai kewajiban: a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah; b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa; c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD; d. menaati ketentuan peraturan perundang-undagan; e. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukanan rahasia jabatan sesuai dengan ketetuan perundang-undangan; f. melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab; g. bekerja dengan jujur, tertib, disiplin, beretika, cermat, bertanggung jawab dan bersemangat untuk kepentingan Negara; h. menaati ketentuan jam kerja yang ditetapkan; i. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik di lingkungan kerjanya; j. menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara/Daerah dengan sebaik-baiknya; k. patuh dan taat pada perintah tugas yang diberikan pemimpin/atasan; l. menandatangani surat perjanjian kerja yang diketahui oleh Pemimpin BLUD; dan m. menandatangani Pakta Integritas Rumah Sakit yang diketahui oleh Pemimpin BLUD.

Pasal 19

Setiap Pegawai BLUD dilarang: a. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat negara; b. menyalahgunakan wewenangnya dan melakukan tindak pidana; c. menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Negara/ Daerah secara tidak sah; d. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang, dokumen,atau suratsurat berharga milik negara secara tidak sah; e. melakukan kegiatan secara sendiri maupun bersama dengan atasan, teman sejawat, atau orang lain di dalam atau di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; f. menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau patut diduga bahwa pemberia itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan Pegawai BLUD yang bersangkutan; g. memasuki tempat-tempat yang mencemarkan kehormatan atau martabat Pegawai BLUD, kecuali untuk kepentingan dinas; h. membocorkan atau memanfaatkan rahasia Negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan golongan atau pun pihak lain; i. bertindak selaku perantara bagi pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau peranan dari kantor/ instansi Pemerintah; j. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apa pun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan dan pihak lain; dan/ atau k. melanggar etika profesi dan melakukan hal-hal yang tidak bermoral.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 22

(1) Pegawai BLUD yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, merupakan pelanggaran diiplin dan akan diadakan pemeriksaan/ evaluasi oleh Pemimpin BLUD atau pejabat yang ditunjuk untuk selanjutnya dikenakan hukuman diiplin.

(2) Pemeriksaan/evaluasi pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

(3) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut tingkat dan jenis terdiri dari: a. ringan, berupa teguran lisan, tertulis dan pertanyaan tidak puas; b. sedang, berupa perhentian pembayaran honorarium; atau c. berat, berupa pemberhentian sebagai Pegawai BLUD.

(4) Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dijatuhkan kepada pegawai BLUD yang: a. tidak melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaikbaiknya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab; b. tidak bekerja dengan jujur, tertib, disiplin, beretika, cermat, bertanggung jawab dan bersemangat untuk kepentingan Negara; c. tidak menaati ketentuan jam kerja yang ditetapkan; d. tidak menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik di lingkungan kerjanya; e. membocorkan atau memanfaatkan rahasia Negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan golongan atau pun pihak lain; dan/atau f. tidak patuh dan taat pada perintah tugas yang diberikan Pemimpin/atasan.

(5) Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b dijatuhkan kepada pegawai BLUD yang: a. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat negara; b. menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Negara/Daerah secara tidak sah; c. memasuki tempat-tempat yang mencemarkan kehormatan atau martabat Pegawai BLUD, kecuali untuk kepentingan dinas; d. bertindak selaku perantara bagi pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau peranan dari kantor/instansi Pemerintah; e. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apa pun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan dan pihak lain; dan/ atau f. melanggar etika profesi dan melakukan hal-hal yang tidak bermoral.

LAMPIRAN V

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menugaskan PIHAK KEDUA dan PIHAK Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Pemerintah (RSUD Arifin Achmad, RSUD Petala Bumi, RSJ Tampan) Provinsi Riau, dengan masa kontrak kerja. (Diisi sesuai tanggal Pengangkatan sampai Akhir Tahun anggaran berjalan) dan diperpanjang pada Tahun Anggaran berikutnya.

Pasal 2

PIHAK KEDUA Menerima penugasan sebagai Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Pemerintah (RSUDArifin Achmad, RSUD Petala Bumi, RSJ Tampan) Provinsi Riau yang diberikanoleh PIHAK PERTAMA, dan akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai tugas pokok dan fungsinya pada Rumah Sakit Pemerintah (RSUD Arifin Achmad, RSUD Petala Bumi, RSJ Tampan) Provinsi Riau.

Pasal 3

PIHAK KEDUA, akan menerima hak dari PIHAK PERTAMA, berupa: a. Honor Pokok sebesar Rp ...,- ; b. Cuti, Sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor ... Tahun 2025, tentang Pedoman Pengangkatan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Pemerintah Provinsi Riau.

Pasal 4

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk memenuhi segala ketentuan yang diatur dalam peraturan Gubernur Riau Nomor ... Tahun 2025, tentang Pedoman Pengangkatan Pegawai Badan LayananUmum Daerah Rumah Sakit Pemerintah Provinsi Riau;

Pasal 5

(1) PIHAK PERTAMA dapat menugaskan atau mengakhiri masa kontrak kerja sebagaimana dimaksud Pasal 1 secara sepihak apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar aturan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor ... Tahun 2025 tentang Pedoman Pengangkatan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Pemerintah Provinsi Riau.

(2) PIHAK PERTAMA dapat memperpanjang masa kontrak kerja PIHAK KEDUA untuk tahun berikutnya, apabila PIHAK PERTAMA masih membutuhkannya dengan ketentuan hasil evaluasi kerja PIHAK KEDUA bernilai baik.

Pasal 6

(1) Apabila terjadi perselisihan pendapat mengenai pelaksanaan perjanjian kerja akan diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak.

(2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud Pasal 6 Ayat 1 tidak tercapai maka akan diselesaikan melalui upaya hukum pengadilan dengan memilih domisili yang tetap di wilayah hukum Pekanbaru.. Demikian Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap dua, 1 (satu) exemplar untuk PIHAK PERTAMA dengan bermaterai, dan 1 (satu)exemplar untuk PIHAK KEDUA tanpa materai. PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA Direktur ... (NAMA) (Pangkat) (NIP.) (NAMA) (NIPTK) GUBERNUR RIAU, ABDUL WAHID

PERGUB Nomor 30 Tahun 2025 — Pedoman Pengangkatan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Pemerintah Provinsi Riau

PERGUB Nomor 30 Tahun 2025 — Pedoman Pengangkatan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Pemerintah Provinsi Riau

Pertanyaan umum

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

Pasal 11

BAB V

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB VI

Pasal 20

BAB VII

Pasal 21

BAB VIII

Pasal 22

BAB IX

Pasal 23

BAB X

Pasal 24

BAB XI

Pasal 25

BAB XII

Pasal 26

Pasal 27

LAMPIRAN V

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Provenance & Sumber

Peraturan Lainnya