PERGUB Nomor 3 Tahun 2025 — Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara

(1) Gubernur menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta pemenuhan pengembangan jabatan fungsional.

(2) Pemenuhan pengembangan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mcrupakan jumlah, jenis dan jenjang jabatan fungsional melalui pengangkatan/perpindahan/penyetaraan dan/atau promosi.

(3) Pengembangan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (2) harus berdasarkan rekomendasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian untuk mengikuti uji kompetensi.

(4) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci setiap 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan dan rencana strategis Daerah.

(5) Hasil penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh PPK kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendayagunaan aparatur negara.

(1) Pemenuhan kebutuhan ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi dilakukan berdasarkan pada hasil penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(2) Pemenuhan kebutuhan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. pengadaan mclalui CPNS; b. pengadaan melalui PPPK; c. pengadaan melalui Mutasi; dan/atau d. pengangkatan/perpindahan/penyesuaian/promosi jabatan fungsional.

(3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan mutasi PNS atas permintaan sendiri melalui perpindahan PNS dari luar instansi Pemerintah Provinsi ke dalam lingkungan Pemerintah Provinsi berdasarkan pertimbangan tertentu untuk mengisi jabatan kosong/target yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

(1) Pemenuhan Kebutuhan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan melalui tahapan: a. perencanaan; b. pengumuman lowongan; c. pclamaran; d. seleksi; e. pengumuman hasil seleksi; f. pengangkatan CPNS dan PNS; dan g. pengangkatan PPPK.

(2) Pemenuhan Kebutuhan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dilakukan melalui tahapan: a. perencanaan Pengadaan Melalui Mutasi; b. pengumuman lowongan pengadaan melalui mutasi; c. pelamaran pengadaan mclalui mutasi; d. seleksi pengadaan melalui mutasi; e. pengumuman hasil seleksi pengadaan melalui mutasi; dan f. penerbitan persetujuan mutasi.

(1) Dalam rangka pelaksanaan pengadaan ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi, Gubernur selaku PPK membentuk Panitia Seleksi Pengadaan ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi.

(2) Panitia Selcksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang: a. kepegawaian; b. pengawasan; c. perencanaan; d. keuangan; dan/atau e. lainnva vang terkait.

(1) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menyusun dan menetapkan perencanaan pengadaan ASN.

(2) Perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi: a. jadwal pengadaan ASN; dan b. sarana dan prasarana pengadaan ASN.

(1) Gubernur selaku PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mengumumkan lowongan jabatan ASN secara terbuka kepada masyarakat.

(2) Dalam hal mengumumkan lowongan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani kepegawaian.

(3) Lowongan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan formasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

(1) Setiap warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi dengan memenuhi persyaratan paling kurang sebagai berikut: a. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar dan sesuai peraturan perundang-undangan untuk CPNS; b. usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai peraturan perundang-undangan untuk PPPK; c. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih; d. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta; e. tidak berkedudukan sebagai calon ASN, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; f. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis; g. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan; h. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar; i. bersedia ditempatkan di seluruh Daerah Provinsi Riau; dan j. persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Setiap pelamar berhak untuk memperoleh informasi tentang seleksi pengadaan ASN serta jabatan yang akan dilamar.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses melalui media cetak dan/atau elektronik.

(1) Seleksi pengadaan PNS terdiri atas 3 (tiga) tahap: a. seleksi administrasi; b. seleksi kompetensi dasar; dan c. seleksi kompetensi bidang.

(2) Seleksi pengadaan PPPK terdiri atas (2) tahap: a. seleksi administrasi; dan b. seleksi kompetensi.

(1) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 melaksanakan seleksi administrasi terhadap seluruh dokumen pelamaran yang diterima.

(2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengumumkan hasil seleksi administrasi secara terbuka.

(3) Dalam hal dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.

(1) Pelamar yang lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berhak mengikuti seleksi kompetensi.

(2) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Pengadaan ASN bersama panitia seleksi nasional.

(1) Hasil seleksi kompetensi disampaikan oleh Panitia Seleksi Pengadaan ASN kepada Panitia Seleksi Nasional Pengadaan ASN.

(2) Panitia seleksi nasional pengadaan ASN menetapkan hasil akhir seleksi berdasarkan hasil seleksi kompetensi dasar dan kompetensi bidang.

(1) CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 wajib menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun.

(2) Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masa prajabatan.

(3) Masa prajabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan dasar.

(1) CPNS yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi persyaratan: a. lulus pendidikan dan pclatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23; b. schat jasmani dan rohani; dan c. syarat lainnya sesuai ketentuan peraturan prundangan-undangan.

(2) CPNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat menjadi PNS oleh Gubernur selaku PPK ke dalam jabatan dan pangkat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Calon PNS yang sudah dinyatakan lulus dilarang mengajukan pindah instansi dengan alasan apapun paling kurang 10 (sepuluh) tahun atau sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

(1) CPNS yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) diberhentikan sebagai CPNS.

(2) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), CPNS diberhentikan apabila: a. mengundurkan diri atas permintaan sendiri; b. mcninggal dunia; c. terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat; d. memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar pada waktu melamar; c. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; f. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau g. tidak bersedia menqucapkan sumpah/janji pada saat diangkat menjadi ASN.

(1) Calon PPPK yang akan diangkat tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau PPPK.

(2) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi, wajib menyerahkan kelengkapan administrasi kepada Perangkat Daerah yang menangani Kepegawaian untuk ditetapkan pengangkatannya sebagai PPPK.

(3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk dimasukkan dalam sistem informasi ASN.

(1) Calon PPPK yang telah mendapatkan nomor induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) mcnandatangani perjanjian kcrja dengan PPK atau Pejabat yang ditunjuk.

(2) Calon PPPK yang telah menandatangani perjanjian kerja diangkat oleh Gubernur selaku PPK sebagai PPPK.

(3) Gubernur selaku PPK dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan sebagai PPPK.

(1) Mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c terdiri atas: a. mutasi PNS dari instansi pusat; b. mutasi PNS dari instansi provinsi lain; c. mutasi PNS dari instansi kabupaten/kota provinsi lain; d. mutasi PNS dari kabupaten/kota dalam satu Provinsi; dan c. mutasi dari perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri.

(2) Mutasi atau perpindahan PNS ke Pemerintah Provinsi dilakukan secara selektif berdasarkan atas kebutuhan Formasi Pemerintah Provinsi yang ditetapkan Gubernur.

(3) Mutasi dapat dilakukan apabila telah memiliki masa kerja PNS sesuai ketentuan peraturan prundangundangan.

(1) Pengadaan melalui Mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilaksanakan dengan proses seleksi paling banyak 2 (dua) periode dalam 1 (satu) tahun.

(2) Tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah atau disesuaikan dengan kebutuhan dengan tetap berdasarkan atas prinsip objektif, transparan dan akuntabel.

(3) Gubernur selaku PPK membentuk Panitia Seleksi Pengadaan Melalui Mutasi di lingkungan Pemerintah Provinsi.

(1) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) menyusun dan menetapkan perencanaan Pengadaan melalui Mutasi.

(2) Perencanaan pengadaan melalui mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 2 (dua) periode dalam 1 (satu) tahun.

(3) Perencanaan pengadaan melalui mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi: a. jadwal pengadaan mutasi PNS; dan b. sarana dan prasarana pengadaan Mutasi PNS.

(1) Gubernur selaku PPK mengumumkan lowongan pengadaan melalui mutasi diumumkan secara terbuka.

(2) Lowongan pengadaan melalui mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan formasi yang tersedia.

(3) Jabatan lowong untuk PNS melalui mutasi masuk ke Pemerintah Provinsi ditetapkan oleh PPK.

(4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat: a. nama jabatan; b. jumlah lowongan jabatan; c. kualifikasi pendidikan; d. unit kerja penempatan; e. alamat dan tempat lamaran ditujukan; f. jadwal tahapan seleksi; dan g. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar.

(1) Setiap PNS mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi dengan memenuhi persyaratan paling kurang sebagai berikut: a. usia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 50 (lima puluh) tahun pada saat melamar untuk PNS mutasi; b. usia paling tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf a dikecualikan untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi. c. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih; d. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan; e. bersedia ditempatkan di seluruh Daerah Provinsi Riau; dan f. persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Setiap pelamar berhak untuk memperoleh informasi tentang seleksi pengadaan melalui mutasi serta jabatan yang akan dilamar.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diakses melalui media elektronik.

(1) Seleksi pengadaan melalui mutasi terdiri atas 3 (tiga) tahap: a. seleksi administrasi; b. seleksi kompetensi; dan c. seleksi wawancara.

(2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk mencocokkan antara persyaratan administrasi dengan dokumen pelamaran yang disampaikan oleh pelamar.

(3) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk mcnilai kesesuaian antara kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural yang dimiliki olch pelamar dengan standar kompetensi jabatan PNS.

(1) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) melaksanakan seleksi administrasi terhadap seluruh dokumen pelamar yang diterima.

(2) Gubernur selaku PPK mengumumkan hasil seleksi administrasi secara terbuka.

(3) Dalam hal dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.

(1) Pelamar yang lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 berhak mengikuti seleksi kompetensi dan wawancara.

(2) Seleksi kompetensi dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3).

(1) Hasil seleksi kompetensi dan wawancara disampaikan kepada Gubernur selaku PPK.

(2) Gubernur selaku PPK menetapkan hasil akhir seleksi berdasarkan hasil seleksi.

(3) Gubernur selaku PPK mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus seleksi pengadaan mutasi PNS secara terbuka, berdasarkan pcnctapan hasil akhir sclcksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(1) PNS yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3), diberikan rekomendasi untuk pindah ke Pemerintah Provinsi dan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali periode masa rekomendasi atas persetujuan Gubernur selaku PPK.

(3) PNS yang dinyatakan tidak lulus seleksi dapat mcngajukan permohonan baru di periode selanjutnya sepanjang formasi jabatan tersedia.

(1) Perencanaan Pengangkatan/Perpindahan/Penyesuaian/ Promosi Jabatan Fungsional mempertimbangkan lingkup tugas Unit Organisasi dengan kelompok keahlian/keterampilan Jabatan Fungsional, serta kebutuhan organisasi.

(2) Perencanaan Pengangkatan/Perpindahan/Penyesuaian/ Promosi Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi: a. CPNS yang telah diangkat dan ditetapkan oleh Gubernur selaku PPK yang berasal dari lowongan Jabatan Fungsional; dan b. jadwal uji kompetensi Perpindahan/Penyesuaian/ Promosi Jabatan Fungsional yang telah ditetapkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional.

(1) Setiap PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti uji kompetensi Perpindahan/Penyesuaian/ Promosi Jabatan Fungsional dengan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) PNS yang akan mengikuti uji kompetensi berdasarkan rekomendasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian.

(3) Pelaksanaan Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional atau Instansi yang telah memiliki kewenangan untuk melaksanakan Uji Kompetensi dari Instansi Pembina Jabatan Fungsional.

(1) PNS yang lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 berhak untuk pengangkatan melalui Perpindahan / Penycsuaian / Promosi Jabatan Fungsional sepanjang formasi jabatan tersedia.

(2) PNS yang belum lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 berhak untuk mengusulkan kembali mengikuti uji kompetensi pada periode selanjutnya sepanjang formasi jabatan tersedia.