PERGUB Nomor 2 Tahun 2025 — Digitalisasi Manajemen Aparatur Sipil Negara

(1) Informasi ASN paling sedikit terdiri atas: a. informasi prediksi pensiun karena mencapai batas usia pensiun; b. informasi statistik ASN periodik; dan c. informasi statistik ASN terkini.

(2) Informasi statistik prediksi pensiun karena mencapai batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat paling sedikit: a. jumlah prediksi batas usia pensiun ASN menurut jenis Perangkat Daerah; b. jumlah prediksi batas usia pensiun ASN menurut jenis kelamin; c. jumlah prediksi batas usia pensiun ASN menurut tingkat pendidikan; dan d. jumlah prediksi batas usia pensiun ASN menurut jenis jabatan.

(3) Informasi statistik ASN periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mcmuat paling sedikit: a. sebaran ASN; b. jumlah ASN berdasarkan jenis ASN; c. jumlah ASN berdasarkan jenis Perangkat Daerah/unit kerja; d. jumlah ASN berdasarkan tingkat pendidikan; e. jumlah ASN berdasarkan tingkat jabatan; f. jumlah ASN berdasarkan tingkat usia. g. pertumbuhan ASN menurut jumlah PNS; h. jumlah ASN menurut kelompok umur; i. jumlah ASN menurut jenis kelamin; j. jumlah ASN menurut golongan kepangkatan dan jenis kelamin; k. jumlah ASN dirinci menurut kelompok umur dan jenis kelamin; l. jumlah ASN dirinci menurut tingkat pendidikan dan jenis kelamin; m. jumlah ASN dirinci menurut golongan ruang dan jenis kelamin; n. jumlah ASN menurut jabatan dan jenis kelamin; o. jumlah ASN menurut jabatan fungsional tertentu dan jenis kelamin; p. jumlah ASN menurut jenis kepegawaian dan jenis kelamin; q. jumlah ASN menurut masa kerja dan jenis kelamin; r. jumlah ASN menurut unit kerja dan jenis kelamin; dan s. jumlah ASN menurut perangkat kerja dan golongan ruang.

(4) Informasi statistik terkini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat paling sedikit: a. sebaran ASN; b. jumlah ASN berdasarkan jenis ASN; c. jumlah ASN berdasarkan jenis Perangkat Daerah; d. jumlah ASN berdasarkan jenis kelamin; e. jumlah ASN berdasarkan tingkat pendidikan; f. jumlah ASN berdasarkan tingkat jabatan; dan g. jumlah ASN berdasarkan tingkat usia.

(1) Layanan Administrasi Pemerintahan bagi ASN menggunakan jaringan komunikasi data di lingkup Pemerintah Daerah.

(2) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. portal satu Data ASN; b. interoperabilitas; c. admin dan sistem pendukung; d. referensi kepegawaian; c. tanda tangan elektronik; f. manajemen talenta ASN; g. seleksi lowongan pindah instansi/mutasi masuk; dan h. tematik kepegawaian dan pendukung kepegawaian.

(1) Layanan portal satu Data ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a merupakan subsistem layanan yang terintegrasi dengan Sistem BKN untuk menampilkan data statistik ASN untuk keperluan penyusunan kebijakan kepegawaian.

(2) Layanan portal satu Data ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan juga sebagai media penyediaan metadata untuk visualisasi statistik yang dapat dimanfaatkan oleh instansi Pemerintah.

(1) Layanan tematik kepegawaian dan layanan pendukung kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf h merupakan subsistem layanan yang terintegrasi dengan sistem BKN mencakup kegiatan layanan tematik kepegawaian atau rangkaian kegiatan layanan pendukung kepegawaian yang terintegrasi;

(2) Layanan tematik kepegawaian dan layanan pendukung kcpcgawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan platform dan aplikasi sistem informasi ASN meliputi: a. sistem seleksi calon ASN; b. sistem perencanaan kebutuhan ASN; c. sistem usul kenaikan pangkat; d. sistem usul pemberhentian dan pensiun; e. indeks profesionalitas ASN; dan f. layanan lainnya.

(1) Sistem Informasi ASN dikelola secara berjenjang, tcrintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Pengelolaan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengutamakan prinsip: a. interoperabilitas, yaitu kemampuan aplikasi dan sistem untuk secara aman dan otomatis bertukar data tanpa memandang batas-batas geografis, politik, atau organisasi; b. transparansi, yaitu kejelasan atau keterbukaan informasi; c. otomatisasi, yaitu penerapan teknologi, program, robotika, atau proses untuk mencapai hasil dengan input manusia yang minimal; dan d. nirkertas, yaitu tanpa/tidak menggunakan kertas.

(1) Badan Kepegawaian Daerah memfasilitasi penyediaan sumber daya manusia untuk implementasi sistem informasi.

(2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. administrator; dan b. verifikator atau operator.

(3) Administrator dan verifikator atau operator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kompetensi di bidang statistik, komputer, dan/atau sumber daya manusia aparatur.

(4) Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh unit kerja Badan Kepegawaian Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.

(5) Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki tugas sebagai berikut: a. mengelola hak akses pengguna verifikator atau operator Perangkat Daerah; b. mengelola unit kerja yang melakukan verifikasi; c. mengelola jenis layanan pada sistem informasi; d. mengelola integrasi dari dan/atau ke sistem BKN; dan e. mengelola Hak Akses pejabat yang berwenang pada jenis Layanan sistem informasi.

(6) Verifikator atau operator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pada Perangkat Daerah ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah;

(7) Verifikator atau operator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memiliki tugas sebagai berikut: a. melakukan pemeriksaan kembali atas perekaman data yang telah dilakukan; b. mengembalikan usulan Layanan sistem informasi apabila berkas tidak sesuai dan berkas tidak memenuhi syarat; dan c. melakukan koordinasi dengan administrator terkait usulan Layanan sistem informasi yang mengalami kendala pada sistem.