PERGUB Nomor 17 Tahun 2025 — Pedoman Biaya Penunjang Operasional Gubernur Riau dan Wakil Gubernur Riau

(2) Penganggaran BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Unit Kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang umum.

(3) Besarnya BPO Gubernur dan Wakil Gubernur ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut: a. sampai dengan Rp15 milyar paling rendah Rp150 juta dan paling tinggi sebesar 1,75%; b. di atas Rp 15 milyar s/d Rp 50 milyar paling rendah Rp 262.5 juta dan paling tinggi sebesar 1%; c. di atas Rp 50 milyar s/d Rp 100 milyar paling rendah Rp 500 juta dan paling tinggi sebesar 0,75%; d. di atas Rp 100 milyar s/d Rp 250 milyar paling rendah Rp 750 juta dan paling tinggi sebesar 0,40%; e. di atas Rp 250 milyar s/d Rp 500 milyar paling rendah Rp 1 milyar dan paling tinggi sebesar 0,25%; f. di atas Rp 500 milyar paling rendah Rp 1,25 milyar dan paling tinggi sebesar 0,15%.

(2) Dalam hal Gubernur dan Wakil Gubernur menjalani masa tahanan (status tersangka) maka tidak diberikan BPO.

(3) Dalam hal Gubernur berhalangan sementara, Gubernur tidak diberikan BPO, sedangkan Wakil Gubernur melaksanakan tugas dan kewenangan Gubernur, maka diberikan BPO sebesar BPO Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebesar 60% (enam puluh persen).

(4) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur diberhentikan sementara dan/ atau tetap berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan maka tidak diberikan BPO, sedangkan Gubernur atau Wakil Gubernur yang melaksanakan tugas dan kewenangan Gubernur, maka diberikan BPO sebesar 80% (delapan puluh persen).

(5) Dalam hal Gubernur diberhentikan sementara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak ada Wakil Gubernur, Pejabat yang ditunjuk sebagai Penjabat (Pj) Gubenur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan BPO sebesar 80% (delapan puluh persen).

(6) Dalam hal Gubernur dan Wakil Gubernur berakhir masa jabatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan, Pejabat yang ditunjuk sebagai Penjabat (Pj) Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan diberikan BPO sebesar 80% (delapan puluh persen).