PERGUB Nomor 16 Tahun 2025 — Pemberian Tugas Belajar dan Keterangan Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil

(1) Pegawai tugas belajar wajib menyelesaikan pendidikan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan.

(2) Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu: a. Program Diploma III bagi pegawai yang memiliki ijazah SLTA sederajat diberikan waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan paling lama 1 (satu) tahun bagi pegawai yang memiliki ijazah Diploma II; b. Program Diploma IV paling lama 4 (empat) tahun bagi pegawai yang memiliki ijazah SLTA sederajat dan paling lama 1 (satu) tahun bagi pegawai yang memiliki ijazah Diploma III; c. Program Sarjana (S1) paling lama 2 (dua) tahun bagi pegawai yang memiliki ijazah Diploma III dan paling lama 1 (satu) tahun bagi pegawai yang memiliki ijazah Diploma IV; d. Program Magister (S2) paling lama 2 (dua) tahun atau diberikan waktu sesuai dengan jangka waktu normal masa pendidikan yang dinyatakan secara tertulis oleh Perguruan Tinggi; e. Program pendidikan bidang profesi diselesaikan dalam jangka waktu normal masa pendidikan yang dinyatakan secara tertulis oleh Perguruan Tinggi dan/atau lembaga lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan f. Program Doktor (S3) diselesaikan paling lama dalam jangka waktu 4 (empat) tahun atau diberikan waktu sesuai dengan jangka waktu normal masa pendidikan yang dinyatakan secara tertulis oleh Perguruan Tinggi. g. Program Non Degree diberikan jangka waktu sesuai dengan waktu normal masa pendidikan yang dinyatakan secara tertulis oleh Perguruan Tinggi.

(3) Jangka waktu tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi tugas belajar mandiri tidak meninggalkan tugas jabatan, diberikan sesuai dengan waktu normatif program studi yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi.

(4) Perhitungan jangka waktu tugas belajar tidak berlaku apabila terjadi bencana dan/atau keadaan kahar (force majeure) yang mengakibatkan berhentinya proses perkuliahan, dihitung dari awal berhenti sampai dengan aktifnya kembali proses perkuliahan dibuktikan dengan adanya surat pemberitahuan dari Perguruan Tinggi.

(5) Jangka waktu tugas belajar diperhitungkan sebagai masa kerja pegawai.

(1) Jangka waktu tugas belajar dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) semester atau selama 1 (satu) tahun, berdasarkan kriteria sebagai berikut: a. perubahan kondisi sistem studi/perkuliahan; b. keterlambatan penerimaan dana biaya tugas belajar; dan/atau c. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi diluar kemampuan pegawai yang sedang menjalani tugas belajar.

(2) Permohonan perpanjangan jangka waktu tugas belajar diajukan kepada Gubernur melalui Kepala BKD sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum masa tugas belajar berakhir.

(3) Perpanjangan waktu tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BKD dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu tugas belajar.

(4) Perpanjangan waktu tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi tugas belajar mandiri tidak meninggalkan tugas jabatan.

(5) Seluruh biaya yang dikeluarkan sebagai akibat perpanjangan jangka waktu tugas belajar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pegawai tugas belajar yang bersangkutan kecuali disebabkan oleh perubahan kalender akademik dari perguruan tinggi tetap diberikan beasiswa tugas belajar.

(6) Dalam hal pegawai tidak dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan waktu tugas belajar, maka Gubernur mencabut status tugas belajar pegawai bersangkutan.

(1) Persyaratan khusus Tugas belajar beasiswa dengan meninggalkan tugas jabatan, terdiri dari: a. memiliki sisa masa kerja Pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling kurang 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan; b. program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan Tugas belajar di Perguruan Tinggi harus memenuhi persyaratan: 1. sesuai perencanaan kebutuhan tugas belajar instansi; 2. linier atau mempunyai korelasi dengan pendidikan sebelumnya atau sesuai dengan kualifikasi pendidikan pada jabatan; 3. penyelenggaraannya dalam jenis akademik, vokasi atau profesi; 4. memiliki akreditasi paling kurang baik sekali atau B dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri; dan 5. diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi program studi Perguruan Tinggi luar negeri. c. surat usulan dari Kepala Perangkat Daerah kepada Gubernur c.q Kepala BKD untuk mengikuti seleksi tugas belajar, dengan melampirkan kelengkapan berkas, antara lain: 1. fotokopi Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil; 2. fotokopi Surat Keputusan pangkat terakhir; 3. fotokopi Surat Keputusan pengangkatan dalam jabatan struktural dan fungsional tertentu; 4. fotokopi Surat Keputusan alih status kepegawaian; 5. penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir; 6. fotokopi sertifikat akreditasi program studi; 7. fotokopi jadwal seleksi masuk Perguruan Tinggi; 8. daftar riwayat hidup; 9. pas foto warna ukuran 4 x 6; 10. surat keterangan kepala Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa calon Pegawai Tugas belajar tidak sedang: a. dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana; b. menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau c. menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil. 11. surat persetujuan suami/istri; dan 12. surat keterangan sehat. d. rekomendasi/persetujuan dari Kepala BKD untuk mengikuti seleksi eksternal Tugas belajar; dan e. penetapan sebagai penerima beasiswa jika sumber pendanaan tugas belajar selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

(2) Persyaratan khusus tugas belajar beasiswa dengan tidak meninggalkan tugas jabatan, terdiri dari: a. memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling kurang 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan; b. Program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan tugas belajar di Perguruan Tinggi harus memenuhi persyaratan: 1. sesuai perencanaan kebutuhan Tugas belajar Pemerintah Provinsi; 2. linier atau mempunyai korelasi dengan pendidikan sebelumnya atau sesuai dengan kualifikasi pendidikan pada jabatan; 3. penyelenggaraannya dalam jenis akademik, vokasi atau profesi; 4. memiliki akreditasi paling kurang baik sekali atau B dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri; dan 5. diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi program studi Perguruan Tinggi luar negeri. c. sistem penyelenggaraan pendidikan pada program studi sebagian besar tidak mengganggu tugas kedinasan; d. sedang menduduki jabatan strategis bagi Pemerintah Provinsi; e. tidak sedang dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana; f. Surat usulan dari Kepala Perangkat Daerah kepada Gubernur c.q Kepala BKD untuk mengikuti seleksi tugas belajar, dengan melampirkan kelengkapan berkas, antara lain: 1. fotokopi Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil; 2. fotokopi Surat Keputusan pangkat terakhir; 3. fotokopi Surat Keputusan pengangkatan dalam jabatan struktural dan fungsional tertentu; 4. penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir; 5. fotokopi sertifikat akreditasi program studi; 6. fotokopi jadwal seleksi masuk Perguruan Tinggi; 7. surat penyelenggaraan pendidikan pada program studi yang ditetapkan oleh Rektor Perguruan Tinggi; 8. daftar riwayat hidup; 9. pas foto warna ukuran 4 x 6; g. surat rekomendasi/persetujuan dari Gubernur untuk mengikuti seleksi ekternal Tugas belajar.

(1) Setiap Pegawai yang akan mengikuti program Tugas belajar mengajukan permohonan dan kelengkapan persyaratan kepada Gubernur melalui Kepala BKD sesuai waktu dan mekanisme seleksi yang telah ditetapkan.

(2) Pengajuan permohonan mengikuti Tugas belajar beasiswa non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Tugas belajar mandiri selambatlambatnya 1 (satu) bulan sebelum dilaksanakan seleksi eksternal.

(3) Seleksi calon Pegawai Tugas belajar dilaksanakan secara internal dan eksternal.

(4) Seleksi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Tim seleksi yang ditetapkan oleh Kepala BKD.

(5) Seleksi internal oleh Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan untuk Tugas belajar mandiri tidak meninggalkan tugas jabatan.

(6) Calon Pegawai Tugas belajar yang dinyatakan lulus Seleksi internal mendapatkan rekomendasi untuk mengikuti Seleksi eksternal.

(7) Calon Pegawai Tugas belajar yang berhalangan mengikuti Seleksi eksternal setelah mendapatkan rekomendasi dianggap mengundurkan diri dan tidak diperkenankan mengikuti Seleksi eksternal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya.

(8) Calon Pegawai Tugas belajar yang telah mengikuti Seleksi eksternal wajib melaporkan tanda bukti hasil Seleksi kepada BKD.

(1) Pegawai yang telah dinyatakan lulus Seleksi eksternal ditetapkan sebagai Pegawai Tugas belajar.

(2) Penetapan Pegawai Tugas belajar beasiswa dan tugas belajar mandiri dengan meninggalkan tugas jabatan dalam bentuk keputusan yang ditetapkan oleh Gubernur.

(3) Penetapan Pegawai Tugas belajar mandiri tidak meninggalkan tugas jabatan dalam bentuk surat keputusan yang ditetapkan oleh Kepala BKD.

(4) Dalam hal keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih dalam proses penetapan dan calon Pegawai Tugas belajar sudah diharuskan melaksanakan Tugas belajar, Kepala BKD dapat menerbitkan Surat Perintah Tugas sebagai Pegawai Tugas belajar.

(5) Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat sementara sampai dengan ditetapkannya keputusan tentang penunjukan Pegawai Tugas belajar.

(1) Pendanaan beasiswa tugas belajar dapat bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Beasiswa tugas belajar dapat berasal lebih dari 1 (satu) sumber pendanaan, sepanjang tidak membiayai komponen biaya yang berpedoman pada prinsip efektifitas dan efisiensi.

(3) Besaran Beasiswa Tugas belajar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disesuaikan dengan kemampuan daerah yang diatur dalam standar biaya pemerintah provinsi.

(4) Beasiswa Tugas belajar bagi pegawai yang sumber pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dibebankan pada anggaran BKD.

(5) Beasiswa Tugas belajar bagi tenaga guru dan kependidikan yang sumber pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dibebankan pada anggaran Dinas yang menangangi urusan pemerintahan bidang pendidikan.

(1) Jenis pembaiyaan pada Beasiswa Tugas belajar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, terdiri dari: a. biaya awal/dana penyelenggaraan pendidikan/pembangunan; b. biaya kuliah/SPP; c. biaya buku; d. biaya seminar; e. biaya penelitian laboratorium dan non laboratorium; f. biaya publikasi jurnal; g. biaya publikasi jurnal internasional Q1 dan Q2 h. biaya wisuda; i. biaya hidup; j. biaya tunjangan keluarga k. biaya alat tulis, penggandaan dan internet; l. biaya transportasi lokal; dan m. biaya keberangkatan dan kepulangan.

(2) Untuk program double degree atau Perguruan Tinggi yang berlokasi di luar negeri atau mengikuti program beasiswa pendidikan non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat diberikan bantuan biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi berupa: a. biaya pembuatan passport; b. biaya pelatihan bahasa inggris; c. biaya tes kesehatan; d. biaya hidup selama 1 minggu di tempat belajar; e. biaya transportasi; dan f. biaya proofreading.

(3) Beasiswa Tugas belajar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi bagi Pegawai Tugas belajar yang Perguruan Tinggi berada di wilayah kerja/dinas pegawai yang bersangkutan, terdiri dari: a. biaya awal/ dana penyelenggaraan pendidikan /pembangunan; b. biaya kuliah/SPP; c. biaya buku; d. biaya alat tulis, penggandaan dan internet; e. biaya penelitian laboratorium dan non laboratorium; f. biaya seminar; dan g. biaya wisuda.

(4) Cost sharing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dengan sumber pendanaan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf a dan c dapat diberikan untuk jenis pembaiyaan beasiswa yang tidak sama.

(1) Pegawai yang menjalani Tugas belajar dengan meninggalkan kedudukannya pada unit kerja diberhentikan dari jabatan struktural dan fungsional.

(2) Pegawai yang menjalani Tugas belajar yang tidak meninggalkan kedudukan pada unit kerja dan tetap melaksanakan tugasnya, dapat tidak diberhentikan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal: a. memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi; dan b. memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani.

(3) Pegawai Tugas belajar, selama menjalani masa tugas belajar berkedudukan pada Perangkat Daerah masing-masing.

(1) Pegawai yang sedang menjalani Tugas belajar diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pegawai yang telah menyelesaikan Tugas belajar dapat mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(3) Pegawai yang mengusulkan peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berhak menuntut kenaikan pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

(4) Pegawai Tugas belajar dengan meninggalkan tugas jabatan dapat diberikan cuti yang disebut sebagai cuti akademik dengan kondisi sebagai berikut: a. sakit; dan b. melahirkan.

(5) Cuti akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diambil oleh Pegawai Tugas belajar paling lama 1 (satu) semester dan tidak menjadi bagian dari waktu pelaksanaan Tugas belajar.

(6) Cuti akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan setelah mendapatkan persetujuan atau izin dari Kepala BKD.

(7) Seluruh biaya yang dikeluarkan selama Pegawai Tugas belajar mengambil cuti akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi tanggung jawab Pegawai Tugas belajar yang bersangkutan.

(8) Hak kepegawaian lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Pegawai Tugas belajar beasiswa dan Tugas belajar mandiri dengan meninggalkan tugas jabatan berkewajiban antara lain: a. menjaga dan menjunjung citra dan nama baik Pemerintah Provinsi; b. mengikuti perkuliahan pada program studi yang telah ditentukan; c. menyelesaikan pendidikan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini; d. menyampaikan laporan tertulis kepada Gubernur melalui Kepala BKD dan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah asal pegawai tugas belajar mengenai prestasi dan hal lain yang berkaitan dengan kegiatan akademik setiap semester dengan melampirkan fotokopi Kartu Hasil Studi yang dapat menunjukan Indeks Prestasi (IP) dan/atau laporan kemajuan studi setiap per semester; e. memiliki indeks prestasi (IP) per semester sama dengan atau lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) pada skala 4 (empat) setiap semesternya; f. menyampaikan laporan tertulis kepada Gubernur melalui Kepala BKD setelah menyelesaikan pendidikan, dengan melampirkan: 1. fotokopi ijazah yang dilegalisir; 2. fotokopi transkip nilai yang dilegalisir; 3. Hardcopy dan softcopy skripsi/tesis/disertasi dengan tema/topik tentang Daerah dan/atau nasional yang dapat memberikan dampak baik terhadap kemajuan Daerah; dan 4. dalam hal Pegawai Tugas belajar melaksanakan tugas belajar di Perguruan Tinggi luar negeri dapat menentukan tema/topik berbeda sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) dan wajib melampirkan karya tulis ilmiah dengan tema/topik tentang Daerah. g. menandatangani surat perjanjian sebelum melaksanakan tugas belajar, paling sedikit memuat: 1. subjek perjanjian 2. kesepakatan para pihak; dan 3. objek yang diperjanjikan, antara lain nama Perguruan Tinggi, program studi dan akreditasi program studi, jangka waktu (masa) tugas belajar, hak dan kewajiban para pihak, konsekuensi atas pelanggaran kewajiban, keadaan kahar (force majeur) dan penyelesaian sengketa. h. melapor kepada Gubernur melalui Kepala BKD paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak dinyatakan lulus perkuliahan atau berakhirnya masa tugas belajar; i. melaksanakan ikatan dinas pasca tugas belajar selama: 1. 2 (dua) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi Pegawai yang menjalani tugas belajar dengan meninggalkan tugas jabatan. 2. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi Pegawai yang menjalani tugas belajar tidak meninggalkan tugas jabatan. 3. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi Pegawai yang menjalani tugas belajar biaya mandiri dengan meninggalkan tugas jabatan. j. ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf (i) dapat dilaksanakan di instansi pemerintah yang lain sepanjang atas persetujuan Gubernur. k. kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf (i) berakhir pada saat: 1. jangka waktu ikatan dinas telah terpenuhi; 2. mencapai batas usia pensiun; dan 3. diberhentikan sebagai Pegawai sesuai ketentuan perundang-undangan. l. pegawai yang telah selesai menjalani Tugas belajar berkelanjutan, wajib melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf (i) secara kumulatif. m. pegawai yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf (i), wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh daerah selama masa tugas belajar kepada kas daerah sesuai peraturan perundangan. n. menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pegawai Tugas belajar beasiswa dan tugas belajar mandiri dengan meninggalkan tugas jabatan dilarang: a. berhenti atas permintaan sendiri sebagai pegawai tugas belajar; b. mengajukan pengunduran diri sebagai pegawai dalam masa menjalani ikatan dinas Tugas belajar; c. cuti di luar tanggungan negara; d. melalaikan atau dengan sengaja memperpanjang waktu pendidikan tanpa alasan yang jelas; e. mengikuti pendidikan dan pelatihan lain yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, baik di lingkungan Pemerintah Provinsi maupun di luar lingkungan Pemerintah Provinsi; f. pindah atau mutasi dalam atau luar dari lingkungan Pemerintah Provinsi selama menjalani tugas belajar; g. pindah dari program pendidikan yang telah ditetapkan kecuali telah mendapatkan persetujuan dari Kepala BKD; dan h. diberhentikan/ droup out (DO) dari Perguruan Tinggi karena tidak mampu menyelesaikan pendidikan.

(2) Pegawai Tugas belajar mandiri tidak meninggalkan tugas jabatan dilarang: a. pindah dari program pendidikan yang telah ditetapkan kecuali telah mendapatkan persetujuan dari Kepala BKD; dan b. melalaikan tugas-tugas kedinasan/jam kerja dikarenakan kepentingan sekolah/kuliah.

(1) Pegawai Tugas belajar yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 diberikan sanksi berupa: a. teguran tertulis; b. penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. pemotongan Beasiswa Tugas belajar sebesar 50 (lima puluh) persen untuk 1 (satu) semester berikutnya bagi pegawai tugas belajar beasiswa APBD Provinsi yang memiliki indeks prestasi (IP) per semester kurang dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan/atau tidak lulus pentahapan progres riset sesuai dengan schedule yang ditentukan Perguruan Tinggi bagi program doctor by research; d. pemotongan Beasiswa Tugas belajar sebagaimana dimaksud pada huruf c terdiri dari: 1. biaya hidup; 2. biaya tunjangan keluarga; 3. biaya buku; 4. biaya alat tulis, penggandaan dan internet; dan 5. transportasi lokal. e. mengembalikan seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi bagi Pegawai Tugas belajar yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar sesuai jangka waktu yang telah ditentukan kepada kas daerah, dikecualikan bagi Pegawai Tugas Belajar yang tidak cakap jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Penguji Kesehatan Pemerintah Daerah; f. Mengembalikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) selama masa tugas belajar dan dijatuhi hukuman disiplin pegawai sesuai ketentuan bagi pegawai tugas belajar mandiri dengan meninggalkan tugas jabatan yang telah dicabut status tugas belajarnya atau tidak dapat menyelesaikan tugas belajar sesuai waktu yang telah ditentukan.

(2) Mekanisme pengembalian seluruh biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan dilakukan kegiatan Monitoring Tugas belajar, dilaksanakan sekurangkurangnya setiap semester.

(2) Pelaksanaan Monitoring Pegawai Tugas belajar dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKD.

(1) Pimpinan Perangkat Daerah dapat mengusulkan pembatalan penetapan Tugas belajar Pegawai di lingkungan perangkat daerahnya kepada Gubernur, sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan tugas belajar dengan disertai alasan pembatalan dan data dukung yang diperlukan.

(2) Alasan pengusulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) antara lain: a. Pegawai yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi syarat pemberian Tugas belajar; b. Pegawai yang bersangkutan sedang menjalani pidana penjara atau kurungan, dan/atau sedang dalam penjatuhan hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang; c. Pegawai yang bersangkutan sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah; d. Pegawai yang bersangkutan tidak berangkat ke tempat pelaksanaan Tugas belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah; e. Pegawai yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Pegawai Tugas belajar; dan/atau f. Alasan lain yang ditetapkan oleh Gubernur.

(3) Dalam hal Pegawai yang sedang menjalani proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, hasil pemeriksaannya dinyatakan tidak bersalah, maka Pegawai yang bersangkutan dapat melanjutkan Tugas belajar.

(1) Pendayagunaan Pegawai pasca Tugas Belajar dapat berupa: a. ditugaskan atau ditempatkan kembali ke Perangkat Daerah asal Pegawai tugas belajar; dan b. ditugaskan atau ditempatkan ke Perangkat Daerah lain berdasarkan peta kebutuhan formasi.

(2) Pendayagunaan Pegawai pasca Tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan: a. disiplin ilmu Pegawai; b. jenjang dan program pendidikan Pegawai; c. prestasi akademik Pegawai; d. tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta rencana penugasan; dan e. formasi kebutuhan Pegawai pada Perangkat Daerah.

(1) Pimpinan Perangkat Daerah dapat mengusulkan penghentian pemberian Tugas belajar bagi Pegawai di lingkungan Perangkat Daerahnya kepada Gubernur, dengan disertai alasan penghentian dan data dukung yang diperlukan.

(2) Alasan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: a. Pegawai tidak dapat melaksanakan Tugas belajar karena keadaan kahar; b. Pegawai dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan Tugas belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan; c. Pegawai dinyatakan tidak mampu menyelesaikan Tugas belajar berdasarkan hasil evaluasi Perguruan Tinggi penyelenggara Tugas belajar; d. Pegawai tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajarnya dan telah diberi peringatan tertulis. e. Pegawai terbukti melakukan tindakan melawan hukum; dan/atau f. Alasan lain yang ditetapkan oleh Gubernur.

(1) Surat Keterangan Memiliki Pendidikan Lebih Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dapat diberikan dengan ketentuan: a. telah berstatus Pegawai Negeri Sipil; b. maksimal diberikan untuk ijazah setingkat lebih tinggi dari ijazah yang tercantum dalam Surat Keputusan pangkat terakhir dan/atau Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil; c. program studi pendidikan dalam ijazah yang dimiliki sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam analisis jabatan dan analisis beban kerja Perangkat Daerah; d. program studi pendidikan diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara pendidikan negeri atau swasta yang telah terakreditasi dan/atau telah mendapat izin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan e. terhitung setelah 21 Maret 2013 program studi pendidikan diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara pendidikan negeri atau swasta wajib telah terakreditasi minimal B dan terhitung mulai tanggal 27 Februari 2020 akreditasi program studi minimal B atau baik sekali.

(2) Surat Keterangan belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dapat diberikan dengan ketentuan: a. pada saat ditetapkan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sedang menempuh pendidikan dalam semester akhir atau sedang menyelesaikan karya tulis; b. proses perkuliahan tidak mengganggu kedinasan; c. Pegawai Negeri Sipil dengan masa kerja minimal 1 (satu) tahun untuk Surat Peningkatan Pendidikan; d. substansi pengetahuan atau keahlian program studi sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam analisis jabatan dan analisis beban kerja Perangkat Daerah; dan e. program studi yang sedang diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang.

(1) Pegawai yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dapat mengajukan permohonan Surat Keterangan Memiliki Pendidikan Lebih Tinggi kepada Gubernur melalui Kepala BKD, sekurang-kurangnya melampirkan berkas-berkas sebagai berikut: a. surat permohonan dari Kepala Perangkat Daerah. b. surat keterangan kemahasiswaan paling rendah ditanda tangani oleh Dekan Fakultas di Perguruan Tinggi; c. surat pernyataan tidak menuntut penyesuaian ijazah kecuali tersedianya formasi (bermaterai); d. fotokopi Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil yang dilegalisir; e. fotokopi Surat Keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir; f. fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir; g. fotokopi sertifikat akreditasi program studi; dan h. uraian tugas jabatan.

(2) Pegawai yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dapat mengajukan permohonan Surat Keterangan Belajar atau Surat Peningkatan Pendidikan kepada Gubernur melalui Kepala BKD, sekurang-kurangnya melampirkan berkas-berkas sebagai berikut: a. surat permohonan dari Kepala Perangkat Daerah. b. surat keterangan dari Kepala Perangkat Daerah yang menyatakan program Pendidikan tersebut dibutuhkan/memenuhi syarat kualifikasi jabatan di Perangkat Daerah, khusus persyaratan surat peningkatan pendidikan; c. surat keterangan kemahasiswaan paling rendah ditanda tangani oleh Dekan Fakultas di Perguruan Tinggi, khusus persyaratan surat peningkatan pendidikan; d. surat keterangan aktif kuliah dari Perguruan Tinggi khusus persyaratan surat Keterangan belajar; e. surat pernyataan tidak menuntut penyesuaian ijazah kecuali tersedianya formasi (bermaterai); f. fotokopi Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil yang dilegalisir; g. fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir; h. fotokopi sertifikat akreditasi program studi; dan i. uraian tugas jabatan.