PERGUB Nomor 79 Tahun 2020 — Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Riau

Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Riau

Berlaku

PERGUB Nomor 79 Tahun 2020 — Perubahan Atas Per… | Pasal.id

PERGUB Nomor 79 Tahun 2020 — Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Riau

Berlaku

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 92) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasa-l 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 8 Kepala Subbagian Perencanaan Program mempunyai tugas: a. merencanakan programf kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Perencanaan Program; pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Perencanaan Program; c. menyiapkan bahan dan menghimpun usulan rencana prograrn f kegiatan dari masing-masing bidang; d. melaksanakan penJrusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah unit kerja; e. melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur; f. menyiapkan bahan dan rancangan pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah g. mengelola sistem informasi keuangan daerah website, situs serta portal Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; h. mempersiapkan bahan-bahan untuk pra-rapat koordinasi dan rapat koordinasi musyawarah perencanaan pembangunan daerah serta rapat koordinasi teknis; i. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Perencanaan Program; dan j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Angka 2

Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Kepala Subbidang Penyusunan Anggaran mempunyai tugas: a. merencanakan programf kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Penyusunan Anggaran; b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Penyusunan Anggaran; c. melaksanakan review atas usulan rencana kerja dan anggararL Satuan Kerja Perangkat Daerah/Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; d. melakukan verifikasi dan evaluasi rancangan anggaran kas pendapatan dan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; e. melaksanakan penyusunan dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; f. menyiapkan data hasil verifrkasi Perangkat Daerah atas usulan belanja hibah/bantuan sosial untuk bahan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah; g. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Penyusunan Anggaran; dan h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya

Angka 3

Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi berikut: sebagai

Pasal 13

Kepala Subbidang Evaluasi dan Pengendalian Anggaran mempunyai tugas: a. merencanakan programfkegiatan dan penganggaran pada Subbidang Evaluasi dan Pengendalian Anggaran; b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Evaluasi dan Pengendalian Anggaran; c. menyelenggarakan pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; d. melaksanakan penyusunan Analisis Standar Belanja; e. menyiapkan bahan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perrrbahan Pelaksanaan Anggaran; f. menyiapkal dan Anggaran menJrusun pergeseran Pendapatan dan Belanja Daerah; g. menyiapkan bahan dan analisis usulan revisi Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan; h. melaksanakan pemantatlan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Evaluasi dan Pengendalian Anggaran; dan i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Angka 4

Ketentuan 26 diubah berbunyi berikut: Pasal sehingga sebagai

Pasal 26

Kepala Subbidang Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah mempunyai tugas: a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah; b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah; c. melaksanakan penJrusunan Standar Harga Satuan; d. melaksanakan proses penilaian barang milik daerah; e. melaksanakan proses pemindahtanganan barang milik daerah; f. melaksanakan proses pemusnahan barang milik daerah; g. penghapusan barang milik melaksanakan proses daerah; h. menyiapkan bahan dan data Tuntutan Ganti Rugi terkait barang milik daerah; i. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;dan j. lain yang melaksanakan tugas kedinasan diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya. Pasa-l II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PERGUB Nomor 79 Tahun 2020 — Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Riau

PERGUB Nomor 79 Tahun 2020 — Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Riau

Pasal I

Angka 2

Pasal 12

Angka 3

Pasal 13

Angka 4

Pasal 26

Pertanyaan umum

Pasal I

Angka 2

Pasal 12

Angka 3

Pasal 13

Angka 4

Pasal 26

Provenance & Sumber

Peraturan Lainnya