PERGUB Nomor 52 Tahun 2023 — Pedoman Perjalanan Dinas yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1 . Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau . 2 . Gubernur adalah Gubernur Riau . . Wakil Gubernur Riau . 3 Wakil Gubernur adalah 4 . Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau . 3 5 . Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan atau Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau . 6 . Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau atau sebutan lainnya . 7 . Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja , yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu , yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan . 8 . Tenaga Kontrak adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri berdasarkan Perjanjian Kerja . 9 . Masyarakat adalah Individu atau sekelompok orang yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak . 10 . Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Provinsi Riau . Belanja Daerah 11 . Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau . 12 . Biro adalah Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Riau . 13 . Perjalanan Dinas adalah perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju untuk kepentingan daerah dan kembali ke tempat kedudukan semula atau sebaliknya . 14 . Tempat kedudukan adalah lokasi Kan tor Perangkat / tempat tinggal . Daerah / Biro atau domisili 15 . Tempat tujuan adalah tempat / kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas . 16 . Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau . 17 . Cabang Dinas adalah bagian dari Perangkat Daerah penyelenggara Urusan Pemerintahan bidang pendidikan menengah , kelautan dan perikanan , energi dan sumber daya mineral , dan kehutanan yang dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu . 18 . Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat - SKPD adalah Daerah yang selanjutnya disingkat DPA dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran . 4 19 . Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau . 20 . Kuasa Penguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran untuk mengambil Keputusan dan / atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah . 21 . Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah . 22 . Lumpsum adalah jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus . 23 . Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku . 24 . Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat perintah untuk penugasan Pejabat / Pegawai Negeri Sipil / Tenaga Kontrak , Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta masyarakat , tokoh masyarakat dan organisasi / kelompok masyarakat perjalanan kedinasan . yang melakukan 25 . Surat Perintah Perjalanan Dinas selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah perjalanan kedinasan kepada Pejabat / Pegawai Negeri Sipil / Tenaga Kontrak serta Pimpinan dan Anggota DRPD sesuai dengan identitas Pejabat / Pegawai Negeri Sipil / Tenaga Kontrak serta Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditugaskan dengan penjelasan waktu , tujuan , transportasi yang digunakan serta sumber dana untuk pembiayaan akibat penugasan tersebut . 26 . Pelaksana Surat Perintah Perjalanan Dinas selanjutnya disebut Pelaksana SPPD adalah semua orang yang mendapat Surat Perintah Tugas dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan .

( 1 ) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi : a . Perjalanan Dinas luar daerah merupakan Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju di luar Provinsi Riau dan kembali ke tempat kedudukan semula ; b . Perjalanan Dinas dalam daerah merupakan Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula dalam wilayah Provinsi Riau ; c . Perjalanan Dinas lokal dari UPTD / Cabang Dinas yang berada di wilayah Kabupaten / Kota ke dalam wilayah Kabupaten / Kota yang bersangkutan ; dan d . Perjalanan Dinas dalam kota . 6 ( 2 Khusus untuk Badan Penghubung Provinsi Riau , ) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Dinas di luar wilayah Ibu Kota Negara Republik Indonesia dalam rangka koordinasi dan konsultasi dibatasi paling lama 3 ( tiga ) hari dan paling banyak dilakukan 3 ( tiga ) orang ; dan b . Perjalanan Dinas dalam daerah merupakan Perjalanan Dinas di dalam wilayah Ibu Kota Negara Republik Indonesia dengan jumlah hari dan orang disesuaikan Perjalanan Dinas . dengan kebutuhan ( 3 ) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a dan ayat ( 2 ) dilakukan dalam rangka : a . pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah / Unit Kerja ; b . mengikuti rapat , seminar , workshop , bimbingan teknis , sosialisasi , kursus , pameran , promosi , perlombaan , pertandingan dan sejenisnya sesuai - undangan ; ketentuan peraturan perundang c . menempuh ujian dinas / ujian jabatan ; d . memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu / karena melakukan tugas ; e . mengikuti pendidikan tugas belajar setara Diploma / S 1 / S 2 / S 3 , hanya untuk 1 ( satu ) kali keberangkatan ; dan f . mengikuti pendidikan dan pelatihan . ( 4 ) Perjalanan Dinas yang bersifat kunjungan kerja dan studi banding dilakukan dalam hal : a . adanya peraturan baru yang akan diimplementasikan oleh daerah ; b . untuk peningkatan pelayanan publik ; c . untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat ; dan d . menghasilkan suatu produk / output sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah . ( 5 ) Perjalanan Dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a dalam rangka konsultasi , koordinasi ke Kementerian / Lembaga atau Instansi Pemerintah terkait , dilaksanakan secara selektif paling banyak 3 ( tiga ) orang dengan mempertimbangkan azas kewajaran dan kepatutan dan maksimal 3 ( tiga ) hari . ( 6 ) Perjalanan Dinas yang bersifat kunjungan kerja atau studi banding sebagaimana dimaksud pada ayat ( 3 ) dilakukan secara kolektif maksimal 5 ( lima ) orang selama 3 ( tiga ) hari . ( 7 ) Perjalanan Dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b yang digunakan untuk melakukan kegiatan Monitoring / Supervisi / Evaluasi , Koordinasi dan Konsultasi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : 7 a . Perjalanan Dinas dengan tujuan Kota Dumai , Kabupaten Siak , Kabupaten Pelalawan , Kabupaten Kampar dibatasi paling lama 2 ( dua ) hari dan paling banyak dilakukan 3 ( tiga ) orang ; dan b . Perjalanan Dinas dengan tujuan Kabupaten Bengkalis , Kabupaten Rokan Hulu , Kabupaten Rokan Hilir , Kabupaten Indragiri Hulu , Kabupaten Indragiri Hilir , Kabupaten Kuantan Singingi , Kabupaten Kepulauan Meranti dibatasi paling lama 3 ( tiga ) hari dan paling banyak dilakukan 3 ( tiga ) orang . ( 8 ) Dalam hal Perjalanan Dinas dalam daerah dilakukan melebihi batas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 6 ) dengan tujuan tertentu , maka sebelum melakukan Perjalanan Dinas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pengguna Anggaran / KPA / Pejabat yang ditunjuk menandatangani SPT dan memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran . ( 9 ) Tenaga Kontrak / Tenaga Teknis dapat melakukan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a dalam hal : a . mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka penjenjangan , sertifikasi dan akreditasi ; b . melakukan kegiatan pembahasan dokumen perencanaan dan pengelolaan keuangan bersama dengan kementerian terkait ; c . melakukan peliputan dan pendampingan kegiatan Gubernur / Wakil Gubernur / Pimpinan DPRD / anggota DPRD / Sekretaris Daerah ; dan d . tenaga teknis tidak diperoleh di tempat tujuan Perjalanan Dinas yang dinyatakan dengan surat pernyataan Kepala Perangkat Daerah , dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran I . B dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini . ( 10 ) Tenaga teknis / tenaga kontrak yang melakukan peliputan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 9 ) huruf c dibatasi paling banyak 5 ( lima ) orang . ( 11 ) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 9 ) dilakukan berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah / Kepala Biro untuk mendapat persetujuan / izin tertulis Sekretaris Daerah , dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran I . C dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini . ( 12 ) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 9 ) huruf c untuk peliputan dan pendampingan pimpinan dan anggota DPRD , dilakukan berdasarkan usulan Sekretaris DPRD dan mendapat persetujuan / izin tertulis dari pimpinan DPRD , dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang ini . tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur 8 ( 13 ) PPPK dapat melakukan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) berdasarkan persetujuan ( 14 ) Perjalanan Dinas untuk pelaksanaan tugas Kehumasan dan Keprotokolan dalam hal mendampingi Gubernur dilakukan secara selektif dengan persetujuan dari Pengguna Anggaran / KPA dan memperhatikan azas ( 15 ) Masyarakat , Tokoh Masyarakat dan Organisasi atau Kelompok Masyarakat yang diikutsertakan dalam pelaksanaan kegiatan tertentu dapat diberikan Perjalanan Dinas berdasarkan persetujuan Sekretaris Daerah dalam bentuk disposisi dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran I . D dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini . ( 16 ) Untuk Organisasi atau Kelompok masyarakat yang telah menerima hibah dari Pemerintah Provinsi dapat diberikan Perjalanan Dinas sepanjang kegiatan tidak terdapat pada rencana peruntukkan atau penggunaan dana hibah ( 17 ) Forum Komunikasi Pimpinan Daerah ( Forkopimda ) dan Polisi Jalan Raya ( PJR ) dapat diberikan Perjalanan Dinas dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi atau urusan Pemerintah Provinsi dengan menyampaikan Surat Tugas dari instansi masing - masing ke Pemerintah Provinsi melalui Perangkat Daerah terkait sepanjang tidak dianggarkan pada instansi masing - masing .

( 1 ) Biaya Perjalanan Dinas terdiri atas komponen - komponen sebagai berikut : a . uang harian ; b . biaya transport ; c . biaya penginapan ; d . uang representasi ; e . biaya taksi ; dan f . sewa kendaraan . ( 2 ) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a merupakan uang makan , uang transport lokal , dan uang saku dibayarkan secara lumsump serta merupakan batas tertinggi yang dibayarkan . ( 3 ) Biaya transport dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b terdiri dari : a . Perjalanan Dinas Dalam Daerah : Biaya transport dari tempat kedudukan sampai ke tempat tujuan dan sebaliknya . b . Perjalanan Dinas Luar Daerah merupakan biaya tiket dan / atau biaya pemeriksaan kesehatan Covid - 19 . ( 4 ) Besaran biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat ( 3 ) merupakan estimasi atau prakiraan besaran biaya yang dapat dilampaui dengan mempertimbangkan harga pasar , ketersediaan alokasi anggaran dan prinsip ekonomi , efisiensi dan efektifitas . ( 5 ) Pelampauan besaran biaya transport sebagaimana dimaksud ayat ( 4 ) dibebankan pada anggaran biaya transport yang tersedia . 12 ( 6 ) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap : a . di hotel ; atau b . ditempat menginap lainnya . ( 7 ) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 6 ) untuk Ajudan Gubernur / Wakil Gubernur / Pimpinan DPRD / Sekretaris Daerah dapat menggunakan fasilitas kamar dengan tarif terendah pada hotel / penginapan Gubernur / Wakil Gubernur / Pimpinan DPRD / Sekretaris Daerah , dalam hal biaya penginapan lebih tinggi dari standar biaya penginapan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini . ( 8 ) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 6 ) merupakan batas tertinggi besaran biaya yang tidak dapat dilampaui . ( 9 ) Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 5 ) , berlaku ketentuan : a . pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30 % ( tiga puluh persen ) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini b . biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum . ( 10 ) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf d , hanya diberikan kepada Gubernur / Wakil Gubernur , Pimpinan DPRD , Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD serta Pejabat Eselon II , yang melaksanakan Perjalanan Dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan . ( 11 ) Biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf e diberikan untuk Perjalanan Dinas luar daerah yang merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan taksi dari kantor / tempat kedudukan menuju bandara / pelabuhan / terminal / stasiun keberangkatan dan dari bandara / pelabuhan / terminal / stasiun tujuan menuju tempat yang dikunjungi dan sebaliknya . ( 12 ) Apabila bukti pengeluaran untuk biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 11 ) tidak diperoleh maka pelaksana SPPD melampirkan Daftar Pengeluaran riil dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban Mutlak dari pelaksana SPPD . ( 13 ) Untuk keperluan pelaksanaan tugas ditempat tujuan , sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf f dapat diberikan kepada : a . Gubernur / Wakil Gubernur dan Pimpinan DPRD ; b . Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD . 13 ( 14 ) Dalam hal Perjalanan Dinas dilakukan dengan menggunakan mobil pribadi atau dinas , dapat diberikan biaya bahan bakar minyak ( BBM ) sebagai pengganti biaya transportasi sebesar 75 % ( tujuh puluh lima puluh persen ) dari uang transportasi sebagaimana diatur dalam ( 15 ) Dalam hal Perjalanan Dinas luar daerah dilakukan dengan transportasi darat menggunakan mobil pribadi atau dinas , diberikan biaya bahan bakar minyak ( BBM ) sebagai pengganti biaya transportasi sebesar 75 % ( tujuh puluh lima puluh persen ) dari uang transportasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini ; ( 16 ) Dalam hal Perjalanan Dinas Dalam Daerah dilakukan perjalanan lanjutan dari Ibukota Kabupaten ke Kecamatan / Desa dengan waktu tempuh perjalanan darat lebih dari 1 ( satu ) jam atau harus menggunakan transportasi lain dapat dibayarkan uang transportasi secara rill dan dilengkapi dengan surat pemyataan tanggungjawab mutlak yang disetujui oleh Kepala Perangkat Daerah ; ( 17 ) Dalam hal Perjalanan Dinas Luar Daerah dilakukan perjalanan lanjutan dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten / Kecamatan / Desa menggunakan transportasi lain dapat dibayarkan uang transportasi secara rill dan dilengkapi dengan surat pemyataan tanggungjawab mutlak yang disetujui oleh Kepala Perangkat Daerah ; ( 18 ) Dalam hal adanya Perjalanan Dinas lanjutan yang disebabkan adanya perintah tugas bam sebelum berakhirnya perintah tugas sebelumnya dapat dilakukan tanpa kembali ke tempat asal ; ( 19 ) Biaya untuk Perjalanan Dinas lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 16 ) dibayarkan biaya tambahan dengan rincian : a . Uang harian dan biaya taksi dibayarkan secara lumsump ; b . Biaya Penginapan dan biaya transportasi dibayarkan secara at cost ; c . Biaya taksi dibayarkan apabila tempat kedudukannya berbeda ; d . Uang harian , biaya penginapan , biaya transportasi dan biaya taksi Pimpinan / Anggota DPRD dibayarkan secara lumsump . ( 20 ) Format Rincian Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum Lampiran . F dan merupakan bagian pada I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini .

( 1 ) Gubernur , Wakil Gubernur , Pimpinan dan Anggota DPRD , PNS , PPPK dan Tenaga Kontrak mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada Pengguna Anggaran / KPA paling lambat 5 ( lima ) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan . ( 2 ) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) untuk Gubernur , Wakil Gubernur , PNS , PPPK dan Tenaga Kontrak dengan melampirkan dokumen berupa : a . Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Dalam Kota . 1 . SPT yang sah dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat ( 2 ) dan rencana biaya Perjalanan Dinas ; 2 . SPPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran / KPA ( lembar I ) dan pejabat pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas ( lembar II ) ; 3 . Bukti pembayaran transportasi laut / darat dan / atau biaya sewa kendaraan ; 6 . Laporan Hasil Perjalanan Dinas kepada Pengguna Anggaran / KPA dengan melampirkan dokumentasi / foto kegiatan ; 7 . Bukti pembayaran uang harian dan uang representasi berupa kwitansi penerimaan uang harian dan / atau uang representasi yang diketahui oleh Pengguna Anggaran / KPA ; 8 . Daftar pengeluaran riil ; 9 . Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I . L dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini . b . Perjalanan Dinas Luar Daerah . 1 . SPT yang sah dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat ( 2 ) dan rencana biaya Perjalanan Dinas ; 2 . SPPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran / KPA ( lembar I ) dan pejabat pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas ( lembar II ) ; 3 . Tiket pesawat , boarding pass , dan bukti pembayaran transportasi lainnya ; 4 . Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya ; 5 . Bagi pelaksana SPPD yang menginap di hotel dengan menggunakan voucher melampirkan fotocopy voucher yang sah ; 6 . Laporan Hasil Perjalanan Dinas kepada Pengguna Anggaran / KPA dengan melampirkan dokumentasi / foto kegiatan ; 7 . Bukti pembayaran uang harian dan uang representasi berupa kwitansi penerimaan uang harian dan / atau uang representasi yang diketahui oleh Pengguna Anggaran / KPA ; 8 . Daftar pengeluaran riil ; 9 . Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I . L dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini . 20 ( 3 ) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dengan melampirkan dokumen berupa : a . SPT yang sah dari pejabat yang berwenang rencana biaya Perjalanan Dinas . b . SPPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran / KPA ( lembar I ) dan pejabat pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas ( lembar II ) . c . Bukti pembayaran transportasi laut / darat apabila menggunakannya ; d . Tiket pesawat , boarding pass , dan bukti pembayaran transportasi lainnya ; e . Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya ; f . Bagi pelaksana SPPD yang menginap di hotel dengan menggunakan voucher melampirkan fotocopy voucher yang sah ; g . Kwitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan lumpsum ; h . Pakta integritas sebagai bentuk komitmen dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Perjalanan Dinas sesuai surat perintah tugas sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1.0 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini ; i . Laporan pelaksanaan Perjalanan Dinas yang ditandatangani pelaksana Perjalanan Dinas dengan melampirkan dokumentasi / foto kegiatan .

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku : a . Peraturan Gubernur Riau Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pedoman Perjalanan Dinas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau ( Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 66 ) ; b . Peraturan Gubernur Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pedoman Perjalanan Dinas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau ( Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 Nomor 4 ) ; c . Peraturan Gubernur Riau Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pedoman Perjalanan Dinas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau ( Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 Nomor 11 ) ; d . Peraturan Gubernur Riau Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pedoman Perjalanan Dinas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau ( Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 28 ) ; dan e . Peraturan Gubernur Riau Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pedoman Perjalanan Dinas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau ( Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 Nomor 34 ) ; dan dinyatakan tidak berlaku . dicabut

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan . Agar setiap orang mengetahuinya , memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau . Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 29 Desember 2023 [ , : Diundangkan di Peka pada tanggal 29 er 2023 SEKRE - PROVINSI RIAU , YANTO Dy PROVINSI RIAU TAHUN 2023 NOMOR : 52 B . Monitoring Penerbitan Surat Perintah Tugas dalam Pelaksanaan Perjalanan Dinas untuk Bulan Tahun No Nama SPT Tanggal Pelaksana Pelaksanaan SPPD / NIP Perjalanan Dinas Nomor Tanggal Mulai Selesai Tujuan Keterangan ill M J 3 I iZI M Keterangan : 1 . Diisi dengan jenis kegiatan Perjalanan Dinas , misalnya dalam rangka narasumber / rapat / rakor / Monev / survey , dsb 2 . Diisi “ dibatalkan ” , apabila terdapat pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas 3 . Terdapat pelaksanaan tugas awal yang belum selesai tetapi dilanjutkan pelaksanaan tugas lain 4 . Dapat diisi dengan keterangan lainya . Kepala Unit Kerja / Bidang ( ) 23 LAMPIRAN I . A PERATURAN GUBERNUR RIAU . Monitoring Pelaksanaan Perjalanan Dinas untuk bulan . Tahun A No Nama Tanggal Pelaksanaan Pelaksana / NIP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 dst Keterangan : 1 . Pelaksanaan tugas ditandai dengan memberi tanda x pada baris dan kolom Tanggal Pelaksanaan 2 . Tidak diperkenankan pemberian tanda x lebih dari 1 kali pada baris dan kolom yang sama Kepala Unit Kerja / Bidang 25 LAMPIRAN I . B : PERATURAN GUBERNUR RIAU FORMAT MINIMAL SURAT PERNYATAAN TENTANG KEBUTUHAN TENAGA TEKNIS DALAM PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH . ( 2 Tentang Pedoman Dasar : a Peraturan Gubernur Riau Nomor ( 1 ) Tahun ) Perjalanan Dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau ; . tanggal ( 4 ) b Nota Dinas dari ( 3 ) nomor . ( 5 ) Lampiran ( 6 ) hal . ( 7 ) bahwa Pegawai Tidak Tetap dibawah ini : 1 . Nama : ( 8 ) Jabatan : ( 9 ) Keahlian Teknis : ( 10 ) Unit Organisasi : ( 11 ) Maksud Perjalanan Dinas : ( 12 ) Tempat Tujuan : ( 13 ) Waktu Perjalanan Dinas : s . d ( 14 ) 2 . Dst . ( 15 ) Dibutuhkan dalam pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka ( 16 ) yang mendukung pelaksanaan kegiatan ( 17 ) . Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya Ditetapkan di ( 18 ) Pada tanggal . . ( 19 ) KEPALA PERANGKAT DAERAH NAMA ( 20 ) Petunjuk Pengisian Format Surat Izin Perjalanan Dinas : ( 1 ) Diisi ( 2 ) Diisi ( 3 ) Diisi ( 4 ) Diisi ( 5 ) Diisi ( 6 ) Diisi ( 7 ) Diisi 24 ( 8 ) Diisi nama Pelaksana ( 9 ) Diisi jabatan Pelaksana ( 10 ) Diisi Keahlian Teknis Pelaksana ( 11 ) Diisi nama Unit Kerja Pelaksana ( 16 ) Diisi sesuai dengan Surat Perintah Tugas ( 17 ) Dapat dilengkapi program / kegiatan OPD yang didukung pelaksanaannya serta teknis pelaksanaannya ( 18 ) Diisi tempat ditandatangani surat Izin / Persetujuan ( 19 ) Diisi tanggal , bulan , dan tahun ditandatangani surat Izin / Persetujuan ( 20 ) Diisi tanda tangan dan nama jelas Kepala Perangkat Daerah . FORMAT MINIMAL 27 LAMPIRAN I . C : PERATURAN GUBERNUR RIAU SURAT IZIN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU TENTANG PERSETUJUAN / IZIN MELAKUKAN PERJALANAN DINAS . Tahun ( 2 ) Tentang Pedoman Dasar : a Peraturan Gubernur Riau Nomor ( 1 ) Perjalanan Dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau ; . Sekretaris Daerah Provinsi Riau dari Kepala b Nota Dinas kepada O PD / Biro ( 3 ) tanggal . . ( 4 ) nomor ( 5 ) . , 7 Lampiran ( 6 ) hal ( ) MEMBERI IZIN Kepada Pegawai Tidak Tetap dibawah ini untuk melaksanakan Perjalanan Dinas : 1 . Nama ( 8 ) Jabatan ( 9 ) Unit Organisasi ( 10 ) Maksud Perjalanan Dinas ( 11 ) Tempat Tujuan ( 12 ) Waktu Perjalanan Dinas s . d ( 13 ) . Dst . 14 2 ( ) Ditetapkan di ( 15 ) . , Pada tanggal . ( 16 ) SEKRETARIS DAERAH NAMA ( 17 ) Petunjuk Pengisian Format Surat Izin Perjalanan Dinas : ( 1 ) Diisi ( 2 ) Diisi ( 3 ) Diisi ( 4 ) Diisi ( 5 ) Diisi ( 6 ) Diisi ( 7 ) Diisi ( 8 ) Diisi nama Pelaksana ( 9 ) Diisi jabatan Pelaksana ( 10 ) Diisi nama Unit Kerja Pelaksana 26 ( 15 ) Diisi tempat ditandatangani surat Izin / Persetujuan ( 17 ) Diisi tanda tangan dan nama jelas pejabat penerbit Surat Izin / Persetujuan . 27 LAMPIRAN I . D PERATURAN GUBERNUR RIAU LAMBANG KOP NASKAH DINAS DAERAH PERANGKAT DAERAH LEMBAR DISPOSISI Surat dari Diterima Tgl : No . Agenda : No . Surat Sifat — : — . I I ' Tgl Surat I Sangat segera Hal : Diteruskan Kepada Sdr : Dengan hormat harap ; Tanggapan dan saran HH Proses lebih lanjut 0 Koordinasi / konfirmasikan Dan seterusnya Catatan : Nama Jabatan Paraf dan tanggal Nama LAMPIRAN I . E : PERATURAN GUBERNUR RIAU Dinas / Badan / Biro : RENCANA BIAYA PERJALANAN DINAS Maksud Pcrjalanan Nama Kegiatan Dalam DPA Daerah Tujuan Jumlah Anggaran Nomor Surat Tugas Pembcbanan Anggaran Pada Tahun Anggaran HARI PERJALANAN RENCANA BIAYA PERJALANAN NO NAMA GOL . . NOMOR KETERANGAN TGL TGL JUMLAH HARI UANG HARLAN REPRESENTATIF PENGINAPAN TRANPORT JUMLAH SPPD BERANGKAT KEMBALI 1 . 2 . 3 . . . - . - . - . RP - RP RP RP RP - Pekanbaru , Perse tujuan Kasubag Keuangan / Tata Usaha PPTK , Kepala Dinas / Bdan / Biro , NIP NIP NIP RIAU LAMPIRAN I . F PERATURAN GUBERNUR RIA RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS Lampiran SPT Nomor : Tanggal : No PERINCIAN BIAYA JUMLAH KETERANGAN 1 2 3 4 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . Terbilang , tanggal , bulan , tahu n Telah dibayar sejumlah telah diterima sejumlah Rp . Rp . Bendahara Pengeluaran / yang menerima Bendahara Pengeluan Pembantu NIP . NIP . PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG Ditetapkan sejumlah Yang telah dibayar semula Sisa kurang / lebih Pengguna Anggaran / Kuasa Penguna Anggaran NIP . IAU , Y lQN LAMPIRAN I . G PERATURAN GUBERNUR RIAU FASILITAS TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH Transportasi Lainnya No Uraian Udara Darat Laut Gubernur , Wakil Spesial / Super VIP / Kelas 1 Gubernur , dan Bisnis Sesuai Kenyataan Eksekutif I A Pimpinan DPRD Anggota DPRD Super 2 dan Pejabat Bisnis Kelas I B Sesuai Kenyataan Eksekutif Esselon I Pejabat Eselon Super 3 Ekonomi Kelas II A Sesuai Kenyataan II Eksekutif Pejabat Eselon III / Pejabat Esselon IV , Staf Golongan 4 IV / III / II / I Ekonomi Eksekutif Kelas II A Sesuai Kenyataan Pejabat lainnya yang setara serta Tenaga Kontrak LAMPIRAN I . H PERATURAN GUBERNUR RIAU SURAT KETERANGAN PERPANJANGAN TUGAS Yang bertandatangan di bawah ini : Nama NIP Jabatan ( Pemberi Tugas ) Berdasarkan Surat Perintah Tugas ( SPT ) Nomor tanggal , atas nama dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa : Adanya perpanjangan tugas hari disebabkan bukan oleh kelalaian pelaksana SPPD . , tanggal , bulan , tahun Pemberi Tugas , LAMPIRAN I . I PERATURAN GUBERNUR RIAU Form Bukti Kehadiran Perjalanan Dinas Dalam Kota No Pelaksana Hari Tanggal Pejabat / Petugas yang SPPD mengesahkan Nama Jabatan Tanda m Tangan III j 2 i ill M iZI Keterangan : nomor urut . ( 1 ) Diisi ( 2 ) Diisi nama Pelaksana SPPD yang melakukan Perjalanan Dinas ( 3 ) Diisi hari Pelaksanaan Perjalanan Dinas ( 4 ) Diisi tanggal pelaksanaan Perjalanan Dinas sesuai yang tercantum dalam Surat Perintah Tugas Untuk angka ( 3 ) dan ( 4 ) , apabila penugasan lebih dari 1 ( satu ) hari , maka diisi per hari dan per tanggal pelaksanaan ( 5 ) Diisi nama pimpinan / pejabat / petugas di tempat Tujuan Perjalanan Dinas ( 6 ) Diisi jabatan pimpinan / Pejabat / petugas di tempat Tujuan Perjalanan Dinas ( 7 ) Diisi tanda tangan pejabat sebagaimana dimaksud pada angka ( 5 ) yang ditunjuk untuk menandatangani bukti kehadiran pelaksana Perjalanan Dinas Kepala Unit Kerja / Bidang ( ) • RIAU , ID LAMPIRAN I . J PERATURAN GUBERNUR RIAU SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN Yang bertandatangan dibawah ini : Nama ( 1 ) NIP ( 2 ) Jabatan ( 3 ) Unit Organisai ( 4 ) Lembaga ( 5 ) Menyatakan dengan sesungguhnya , bahwa tugas Perjalanan Dinas Jabatan atas nama : Nama 6 ( ) NIP ( 7 ) Jabatan 8 ( ) Unit Organisasi ( 9 ) Lembaga ( 10 ) dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak / penting dan tidak dapat ditunda yaitu ( 11 ) Sehubungan dengan pembatalan tersebut , pelaksanaan Perjalanan Dinas tidak dapatdigantikan oleh pejabat / PNS / Tenaga Kontrak . Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hariternyata surat pernyataan ini tidak benar , saya bertanggung jawab penuh dan bersedia diprosessesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku . ( 12 ) Yang Membuat Pernyataan ( 13 ) Petunjuk Pengisian FormatSurat Pernyataan Pembatalan Tugas Peijalanan Dinas Jabatan : ( 1 ) Diisi nama pejabat penerbit Surat Tugas ( 2 ) Diisi NIP pejabat penerbit Surat Tugas ( 3 ) Diisi jabatan penerbit Surat Tugas ( 4 ) Diisi nama Unit Kerja penerbit Surat Tugas ( 5 ) Diisi nama SKPD penerbit Surat Tugas ( 6 ) Diisi nama Pelaksana SPD ( 7 ) Diisi NIP Pelaksana SPD ( 8 ) Diisi jabatan Pelaksana SPD ( 9 ) Diisi nama Unit Kerja Pelaksana SPD ( 10 ) Diisi nama SKPD Pelaksana SPD ( 11 ) Diisi alasan pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas ( 12 ) Diisi tempat , tanggal , bulan , dan tahun ditandatangani surat pernyataan ( 13 ) Diisi tanda tangan dan nama jelas pejabat penerbit Surat Tugas . LAMPIRAN I . K PERATURAN GUBERNUR RIAU PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN Yang bertandatangan dibawah ini : Nama ( 1 ) NIP ( 2 ) Jabatan ( 3 ) Unit Organisasi ( 4 ) Lembaga ( 5 ) Menyatakan dengan sesungguhnya , bahwa Perjalanan Dinas Jabatan berdasarkan SuratTugas Nomor : tanggal dan SPT Nomor tanggal . atas nama : Nama ( 6 ) NIP ( 7 ) Jabatan ( 8 ) Unit Organisasi ( 9 ) Lembaga ( 10 ) Dibatalkan sesuai dengan surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan Nomor tanggal Berkenaan dengan pembatalan tersebut , biaya transport berupa ( 11 ) dan biaya penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DPA - SKPD tidak dapat dikembalikan / refund ( sebagian / seluruhnya ) sebesar Rp . ( 12 ) sehingga dibebankan pada DPA - SKPD Nomor . tanggal SKPD ( 13 ) , . Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara , saya bertanggung jawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugiandaerah tersebut ke Kas daerah . ( 14 ) Yang Membuat Pernyataan ( 15 ) Petunjuk Pengisian Format Surat Pernyataan PembebananBiaya Pembatalan PerjalananDinas Jabatan : ( 1 ) Diisi nama PA / KPA SKPD / Unit Kerja SKPD yang dibebani biaya Perjalanan Dinasnya ( 2 ) Diisi NIP PA / KPA SKPD / Unit Kerja SKPD yang dibebani biaya Perjalanan Dinasnya ( 3 ) Diisi jabatan PA / KPA SKPD / Unit Kerja SKPD yang dibebani biaya Perjalanan Dinasnya ( 4 ) Diisi nama Unit Kerja SKPD yang dibebani biaya Perjalanan Dinasnya ( 5 ) Diisi nama SKPD yang dibebani biaya Perjalanan Dinasnya ( 6 ) Diisi nama Pelaksana SPPD ( 7 ) Diisi NIP Pelaksana SPPD ( 8 ) Diisi jabatan Pelaksana SPPD ( 9 ) Diisi nama Unit Kerja SKPD yang dibebani biaya Perjalanan Dinasnya ( 10 ) Diisi nama SKPD yang dibebani biaya Perjalanan Dinasnya ( 11 ) Diisi transport yang digunakan ( 12 ) Diisi dengan jumlah rupiah biaya transport dan penginapan yang tidak dapat dikembalikan / refund sebagian / seluruhnya ( 13 ) Diisi nomor DPA - SKPD , tanggal , dan nama SKPD yang dibebani biaya Perjalanan Dinasnya ( 14 ) Diisi dengan tempat dan tanggal menandatangani surat pernyataan , ( 15 ) Diisi tanda tangan dan nama jelas PA / KPA pada SKPD / Unit Kerja SKPD yang dibebani biaya Perjalanan Dinasnya . LAMPIRAN I . L : PERATURAN GUBERNUR RIAU PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK Saya yang bertanda tangan dibawah ini : Nama NIP Pangkat / Gol Jabatan Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya telah melaksanakan tugas Perjalanan Dinas sesuai Surat Perintah Tugas ( SPT ) Nomor : tanggal Disamping itu , pembebanan anggaran biaya Perjalanan Dinas yang akan saya laksanakan tidak ganda dengan kegiatan lainnya . Apabila terbukti saya tidak melaksanakan tugas sesuai SPT dan tidak menyampaikan bukti pertanggungjawaban yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur tentang Pedoman Perjalanan Dinas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau , maka saya mempertanggungjawabkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan . Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya . Pekanbaru , Yang Membuat Pernyataan , ( ) fR RIAU , ITT ON LAMPIRAN I . M : PERATURAN GUBERNUR RIAU DAFTAR PENGELUARAN RIIL Yang bertandatangan di bawah ini : Nama Jabatan Berdasarkan Surat Perintah Tugas ( SPT ) Nomor .. . . tanggal , dengan ini Kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa : a . Biaya transport pejabat / pegawai dan / atau biaya penginapan dibawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti - bukti pengeluarannya , meliputi : No URAIANJUMLAH Jumlah b . Jumlah uang tersebut pada huruf a di atas benar - benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran , kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah . Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya , untuk dipergunakan sebagaimana mestinya . Mengetahui / Menyetujui : , tanggal , bulan , tahun Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran , Pelaksana SPPD , NIP NIP . AU , T TTTON - LAMPIRAN I . N : PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR : SURAT IZIN PIMPINAN DPRD PROVINSI RIAU PERSETUJUAN / IZIN MELAKUKAN PERJALANAN DINAS Dasar : a . Peraturan Gubernur Riau Nomor ( 1 ) Tahun ( 2 ) Tentang Pedoman Perjalanan Dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau ; b . Nota Dinas kepada Pimpinan DPRD Provinsi Riau dari Sekretaris DPRD Provinsi Riau ( 3 ) tanggal ( 4 ) , , nomor ( 5 ) Lampiran ( 6 ) hal ( 7 )