Apa yang diatur dalam PERGUB Nomor 5 Tahun 2019 — Satu Data Satu Peta Provinsi Riau?

PERGUB Nomor 5 Tahun 2019 — Satu Data Satu Peta Provinsi Riau adalah Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Satu Data Satu Peta Provinsi Riau.

Pasal.id

Masuk

PERGUB Nomor 5 Tahun 2019 — Satu Data Satu Peta Provinsi Riau

Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Satu Data Satu Peta Provinsi Riau

Berlaku

PERGUB Nomor 5 Tahun 2019 — Satu Data Satu Peta… | Pasal.id

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau.
5. Instansi Pemerintah adalah Instansi Pusat dan Instansi Pusat yang berada di Provinsi Riau.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
7. Dinas adalah Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau.
8. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas dibidang kegiatan Statistik, yang secara struktural bertanggungjawab langsung kepada Presiden yang memiliki Kantor Perwakilan di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai instansi vertical di daerah.
9. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat BIG adalah Lembaga Pemerintah non Kementerian yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang informasi geospasial.
10. Data adalah catatan atas kumpulan fakta/deskripsi dari suatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atausituasi.
11. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada diatas maupun dibawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar pada skala tertentu.
12. Satu Data Satu Peta adalah kebijakan yang bertujuan untuk mewujudkan data yang beragam, akurat, mutakhir, terpadu, bermanfaat, akuntabel, dan berkesinambungan yang mudah diakses oleh pengguna data yang mengacu pada satu kode referensi, satu standar, satu basis data sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi serta pengendalian pembangunan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi: a. jenis dan sumber data; b. prinsip satu data satu peta; c. penyelenggara satu data satu peta; d. penyelenggaraan satu data satu peta; e. strategi penyelenggaraan satu data satu peta; f. kerjasama; g. peran masyarakat, lembaga non pemerintah, lembaga penelitian dan badan usaha; h. pembinaan; i. insentif dan disinsentif; dan j. pembiayaan.

BAB IV

PENYELENGGARA SATU DATA SATU PETA

Pasal 6

(1) Penyelenggara Satu Data Satu Peta terdiri atas: a. Tim percepatan penyelenggaraan Satu Data Satu Peta; dan b. Tim pelaksana.

(2) Tim percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari: a. Pengarah; b. Penanggung jawab; c. Ketua dan wakil ketua; d. Anggota (tim koordinasi); dan c. Sekretariat forum data.

(3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari: a. Unit Produksi; b. Unit Pengelolaan; c. Unit Penyebarluasan; dan d. Kelompok kerja (Pokja) teknis.

(4) Penyelenggaraan Satu Data Satu Peta dikoordinasikan oleh Dinas yang bertindak sebagai simpul jaringan.

Pasal 7

Penyelenggara Satu Data Satu Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 8

(1) Unit Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a terdiri dari Instansi Pemerintah dan Perangkat Daerah.

(2) Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut: a. Menghasilkan data dengan mengumpulkan, menyusun dan mengolah, menganalisa, penyimpanan, pemeliharaan dan pemutakhiran data, termasuk data yang bersumber dari dan/atau disusun bersama dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Instansi Non Pemerintah, sesuai dengan standar data, metadata dan ketentuan interoperabilitas data dan mengkoordinasikan dengan Unit Pengelolaan dan Unit Penyebarluasan; b. Menyusun metadata sesuai dengan format metadata baku (sesuai standarisasi nasional); c. melakukan verifikasi dan validasi data; d. menyerahkan data kepada PPID Unit Produksi untuk divalidasi akhir; c. menyampaikan data yang sudah divalidasi PPID Unit Produksi kepada Unit Pengelolaan; dan f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Unit Produksi mempunyai fungsi sebagai: a. sumber data dan informasi; b. validasi data; dan c. monitoring dan evaluasi data yang dipublikasikan oleh Unit Penyebarluasan.

Pasal 10

(1) Unit Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b terdiri dari pegawai dari beberapa Perangkat Daerah yang memiliki kapasitas dibidang statistik dan/atau sistem informasi geografis dan dikoordinasikan oleh Dinas.

(2) Unit Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut: a. melakukan pengumpulan, pemeriksaan kualitas, integrasi dan sinkronisasi data sesuai dengan standar yang berlaku; b. menjamin data tersimpan dengan baik dan aman; c. memberikan persetujuan data tematik Perangkat Daerah untuk dipublikasikan; dan d. melakukan pembinaan terhadap Unit Produksi.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Unit Pengelolaan mempunyai fungsi sebagai: a. pintu masuk perolehan data; b. pusat pemeriksaan kualitas data sesuai standar yang berlaku; dan c. pembina Unit produksi.

Pasal 12

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, dilakukan melalui: a. pendampingan dalam melakukan kegiatan statistik; b. pendampingan pembangunan dan operasionalisasi sistem Satu Data Satu Peta; c. pengintegrasian dan pengkoncksian pengclolaan sistem Satu Data Satu Peta; dan d. peningkatan kapasitas sumberdaya manusia.

(2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Unit Pengelolaan dapat bekerjasama dengan BPS, BIG, Perguruan Tinggi atau pihak lainnya.

Pasal 13

(1) Unit Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c adalah Dinas.

(2) Unit Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut: a. melaksanakan penyimpanan, pengamanan dan penyebarluasan data; b. mengelola basis data dan infrastruktur Portal Data; c. membangun, memelihara dan menjamin keberlangsungan sistem Satu Data Satu Peta; dan d. melakukan koordinasi dengan Unit Produksi dalam penyimpanan dan pengamanan data beserta Metadatanya.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2), Unit Penyebarluasan mempunyai fungsi sebagai: a. Pusat Data (Data Center), yaitu fasilitas yang digunakan sebagai pusat pemrosesan data yang terdiri dari kumpulan server, sistem computer, sistem penyimpanan data dan sistem pendukung lainnya; b. Koordinator kegiatan penyimpanan, pengamanan dan penyebarluasan data dan informasi beserta metadataanya; dan c. Command Center, yaitu fasilitas ruangan yang digunakan untuk melakukan koordinasi, diskusi monitoring dan evaluasi terkait penyelanggaraan Satu Data Satu Peta.

Pasal 15

(1) Kelompok kerja teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d terdiri dari Instansi Pemerintah (kementerian/lembaga terkait), BIG, BPS, Akademisi (PPIIG) dan mitra pembangunan.

(2) Kelompok kerja teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu verifikasi data secara teknis (gcometris, kartografis, standar atribut, metadata, KUGI, aspek pemetaan dan hal-hal teknis lainnya).

BAB V

PENYELENGGARAAN SATU DATA SATU PETA

Pasal 16

Penyelenggaraan Satu Data Satu Peta dilakukan melalui kegiatan: a. perencanaan data; b. pengumpulan data; c. pengolahan data; d. analysis data; e. pengumpulan hasil pengolahan dan analisis data; f. integrasi data dan sinkronisasi data; g. penyimpanan dan pengamanan data; h. penyebarluasan data; i. pemanfaatan data; dan j. monitoring dan evaluasi.

Pasal 17

(1) Perencanaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a merupakan cara untuk membuat rencana kerja bersama, menentukan dan mengindctifikasi apa yang ingin dicapai serta menetapkan tahapan-tahapan data yang dibutuhkan, untuk menghindari duplikasi dalam pengumpulan data.

(2) Unit Produksi menyampaikan rencana daftar data beserta Metadata yang akan dihasilkan kepada Unit Pengelolaan.

(3) Unit Pengelolaan menelaah rencana daftar data yang akan dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui forum data serta menyepakati rencana data yang akan dihasilkan.

(4) Daftar data yang telah disepakati oleh Forum Data disampaikan oleh Unit Pengelolaan kepada Pengarah Forum Data untuk mendapatkan persetujuan.

(5) Unit Produksi menghasilkan rencana data sesuai dengan rencana daftar data sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 18

Pasal 19

(1) Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16

Pasal 20

(1) Analisis Data sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf d merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang didasarkan oleh data.

(2) Unit Produksi melakukan analisis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan.

(3) Analisis data dilakukan pada hasil pengolahan data sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (7)

Pasal 21

(1) Unit Produksi menyerahkan hasil pengolahan dan analisis data kepada Unit Pengelolaan melalui PPID Unit Produksi yang disertai dengan metadataya.

(2) Hasil pengolahan dan analisis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipilah menurut sifatnya (terbuka atau rahasia).

(3) Pengumpulan hasil pengolahan dan analisis data dilaksanakan oleh Unit Pengelolaan secara periodik sesuai dengan periode pengumpulan data dengan dilengkapi metadataanya.

(4) Periode hasil pengolahan dan analisis data ditetapkan oleh Dinas.

Pasal 22

(1) Integrasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f merupakan proses kombinasi data dari berbagai sumber untuk menghasilkan informasi terpadu.

(2) Integrasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Unit Pengelolaan yang dikoordinir oleh Dinas.

(3) Proses integrasi data dilaksanakan melalui pemanfaatan teknologi informasi yang infrastruktur jaringannya disediakan oleh Dinas.

(4) Hasil integrasi data dapat dianalisis kembali olch Unit Pengelolaan baik terhadap data Geospasial maupun Aspasial.

Pasal 23

(1) Sinkronisasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruuf merupakan suatu proses yang saling bersamaan dan saling berbagi data yang dilaksanakan untuk menghindari sesuatu yang tidak konsisten akibat data akses yang tidak akurat.

(2) Sinkronisasi data dilaksanakan oleh Unit Pengelolaan dan dikoordinir oleh Dinas.

Pasal 24

(1) Penyimpanan dan pengamanan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g merupakan cara menempatkan data pada tempat yang aman dan tidak rusak atau hilang untuk menjamin ketersediaan data.

(2) Penyimpanan dan pengamanan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

(1) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf h merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran data.

Pasal 26

(1) Dinas dapat menetapkan data rahasia setclah melalui proses uji konsekuensi yang dilakukan PPID berdasarkan ketentuan tentang pengecualian informasi sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Pelaksanaan uji konsekuensi didasarkan pada pertimbangan secara seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya.

(3) Jangka waktu penetapan data rahasia tidak besifat permanen dan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

(4) Untuk kepentingan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota, data rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah menempuh mekanisme uji kepentingan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Pemanfaatan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf i merupakan penggunaan data untuk semua kegiatan yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Pasal 28

(1) Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf j merupakan aktivitas memantau penyelenggaraan Satu Data Satu Peta.

(2) Monitoring dilakukan agar kesalahan dapat segera diketahui dan dilakukan perbaikan sehingga mengurangi risiko yang lebih besar.

Pasal 29

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf j merupakan kegiatan untuk menilai tingkat kinerja penyelenggaraan Satu Data Satu Peta.

BAB VI

STRATEGI PENYELENGGARAAN SATU DATA SATU PETA

Pasal 30

Strategi Penyelenggaraan Satu Data Satu Peta dilakukan melalui: a. pengembangan kebijakan; b. penguatan kelembagaan; c. penguatan infrastruktur dan teknologi; d. forum data; dan e. pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 31

Strategi penyelenggaraan Satu Data Satu Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 mcliputi sistem yang terkoneksi ditingkat: a. Nasional; b. Provinsi; c. Kabupaten/Kota; d. Kecamatan; dan e. Desa/Kelurahan.

Pasal 32

(1) Kebijakan penyelenggaraan Satu Data Satu Peta ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat evaluasi paling sedikit setiap 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 33

(1) Gubernur menunjuk Bidang Statistik pada Dinas untuk menyelenggarakan Satu Data Satu Peta.

(2) Untuk menunjang penyelenggaraan Satu Data Satu Peta, Dinas membentuk Forum Data yang melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah, Perguruan Tinggi, Lembaga Non Pemerintah, Lembaga Penelitian dan Badan Usaha yang berada di Daerah.

(3) Kelembagaan Forum Data sebagaimana yang dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 34

(1) Penyelenggaraan Satu Data Satu Peta didukung dengan infrastruktur dan teknologi.

(2) Infrastruktur dan Teknologi sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa fasilitas, perangkat keras, piranti lunak dan sistem akses jaringan.

(3) Penyelenggaraan Satu Data Satu Peta terintegrasi dengan E-Government Pemerintah Daerah.

(4) Pengembangan infrastruktur dan teknologi mengacu pada Rencana Induk Penyelenggaraan Satu Data Satu Peta.

Pasal 35

(1) Forum data sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 36

(1) Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia pengelola Satu Data Satu Peta dilakukan melalui pendidikan formal dan informal.

(2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia pengelola Satu Data Satu Peta di lingkungan Pemerintah Daerah.

(3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengadaan jabatan fungsional bagi Aparatur Sipil Negara pengelola data Geospasial dan Aspasial.

(1) Untuk menghasilkan data sesuai dengan daftar data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), Unit Produksi melakukan pengumpulan data sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

(2) Data yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup: a. Data Pendidikan; b. Data Kesehatan; c. Data Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; d. Data Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; e. Data Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; f. Data Sosial; g. Data Tenaga Kerja; h. Data Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; i. Data Pangan; j. Data Pertanahan; k. Data Lingkungan Hidup; l. Data Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil; m. Data Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; n. Data Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; o. Data Perhubungan; p. Data Komunikasi dan Informatika; q. Data Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; r. Data Penanaman Modal; s. Data Kepemudaan dan Olah Raga; t. Data Statistik; u. Data Persandian; v. Data Kebudayaan; w. Data Perpustakaan; x. Data Kearsipan; y. Data Kelautan dan Perikanan; z. Data Pariwisata; aa. Data Pertanian; bb. Data Kehutanan; cc. Data Energi dan Sumber Daya Mineral; dd. Data Perdagangan; ee. Data Perindustrian; dan ff. Data Transmigrasi.

(3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara: a. kompilasi produk administrasi; b. sistem pencatatan dan pelaporan data sektoral; c. obervasi lapangan/monitoring; d. penangan kasus; c. survei; f. hasil sensus; dan g. cara lainnya sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(4) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Unit Produksi secara periodik sesuai dengan periode pengumpulan data dengan dilengkapi metadataanya.

(5) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ada izin jika: a. Dilakukan di daerah terlarang; b. Berpotensi menimbulkan bahaya; atau c. Menggunakan wahana milik asing selain satelit.

(6) Periode pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Unit Produksi dan/atau Dinas.

(7) Pengumpulan data dengan cara survei, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, dilakukan dengan cara berkoordinasi dengan Dinas dan mendapat supervis dari BPS.

(8) Gubernur memberikan teguran kepada Unit Produksi yang tidak mengumpulkan data secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

PERGUB Nomor 5 Tahun 2019 — Satu Data Satu Peta Provinsi Riau

PERGUB Nomor 5 Tahun 2019 — Satu Data Satu Peta Provinsi Riau

Pertanyaan umum

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB V

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB VI

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

BAB VII

Pasal 37

BAB VIII

Pasal 38

BAB IX

Pasal 39

BAB X

Pasal 40

Pasal 41

BAB XI

Pasal 42

BAB XII

Pasal 43

Provenance & Sumber

Peraturan Lainnya