PERGUB Nomor 48 Tahun 2024 — Tarif Layanan Pada Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Tanaman Pangan Dan Hortikultura Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Provinsi Riau. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau. 3: Gubernur adalah Gubernur Riau. 4 Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah Unit Pelaksana teknis Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Badan Layanan Umum Daerah yang. selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fieksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Tanaman Pangan dan _ Hortikultura Provinsi Riau; Laboratorium Pengujian UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah Laboratorium yang melaksanakan Pengujian dan pemeriksaan Mutu Agens Pengendali Hayati, Residu dan Formulasi Pestisida dan pengujian lainnya yang berhubungan dengan produk tanaman, pestisida dan sarana produksi lainnya serta Agens Pengendali Hayati. Unit Cost adalah harga satuan di setiap unit pelayanan yang diberikan Laboratorium Pengujian dengan mempcrhitungkan seluruh biaya operasional dan biaya non operasional, serta memperhitungkan volume layanan yang sumber dananya oberasal = dari pencrimaan/pengeluaran operasional BLUD. 9. Tarif layanan adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Laboratorium Pengujian dibebankan kepada pengguna jasa layanan sebagai imbalan atas pelayanan pemeriksaan yang diterima. 10, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran Badan Layanan Umum Daerah. 11. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 12. Praktek Bisnis Yang Schat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing. 13. Pendapatan BLUD adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali, yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasarna dengan pihak lain, APBD, APBN dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah. 14. Rekening Kas Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut Rekening Kas BLUD, adalah tempat penyimpanan uang badan layanan umum daerah yang ditunjuk oleh Gubernur. 15. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan Daerah selain pendapatan asli Daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Kedua Maksud