PERGUB Nomor 10 Tahun 2025 — Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

Jenis Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi: a. PDH; b. PDH Perangkat Daerah Tertentu; c. PSL; d. PDL; e. PDL dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu; f. Pakaian Dinas Upacara Perangkat Daerah Tertentu; dan g. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

Pendanaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi.

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka ketentuan yang mengatur tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer/Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Provinsi dalam Peraturan Gubernur Nomor 141 TAHUN 2015 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 141) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 23 TAHUN 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 141 TAHUN 2015 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 141), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.