PERGUB Nomor 59 Tahun 2024 — Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua

PERGUB Nomor 59 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua

Berlaku

Pengundangan: 8 Maret 2024

PERGUB Nomor 59 Tahun 2024 — Organisasi dan Tat… | Pasal.id

PERGUB Nomor 59 Tahun 2024 — Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua

PERGUB Nomor 59 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua

Berlaku

Pengundangan: 8 Maret 2024

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk UPTD pada Badan.

(2) UPTD pada Badan yaitu Pusat Data dan Analisa Pembangunan.

Pasal 3

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi UPTD pada Badan, terdiri dari: 1. Kepala; 2. Sub Bagian Tata Usaha; 3. Seksi Pendataan dan Analisa Data Pembangunan; 4. Seksi Pelayanan Informasi dan Komunikasi; dan 5. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur Organisasi UPTD sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. BAB .../4

BAB IV

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 5

Pusat Data dan Analisa Pembangunan, mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis Badan di bidang pengumpulan, pengolahan dan analisa data pembangunan dan pelayanan informasi pembangunan daerah serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 6

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagi kelompok dan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis UPTD sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Kepala UPTD.

BAB VI

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 11

Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Badan.

Pasal 12

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 13

(1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya masing-masing.

(2) Setiap pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan UPTD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

(1) Guna menjamin efisiensi dan efektifitas kinerja UPTD, Pemerintah Provinsi terus menerus akan melakukan evaluasi minimal 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Gubernur ini ditetapkan.

(2) Apabila UPTD tidak dibutuhkan lagi dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat, terhadap UPTD, Gubernur dapat melakukan perampingan.

(3) Perampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara: b. perubahan status; dan c. penggabungan dengan UPTD lain. Pasal .../6

LAMPIRAN

STRUKTUR ORGANISASI

Halaman 7Buka PDF sumber

Lampiran ini berisi tabel dan dilihat dari PDF sumber.

PERGUB Nomor 59 Tahun 2024 — Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua

PERGUB Nomor 59 Tahun 2024 — Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

BAB IV

Pasal 5

Pasal 6

BAB V

Pasal 10

BAB VI

Pasal 11

Pasal 12

BAB VII

Pasal 13

BAB VIII

Pasal 14

BAB IX

Pasal 15

STRUKTUR ORGANISASI

Pertanyaan umum

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

BAB IV

Pasal 5

Pasal 6

BAB V

Pasal 10

BAB VI

Pasal 11

Pasal 12

BAB VII

Pasal 13

BAB VIII

Pasal 14

BAB IX

Pasal 15

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 16

Pasal 17

Provenance & Sumber

Peraturan Lainnya