Pergub Nomor 14 Tahun 2019

(1) Opgab dikelompokan menjadi: a. Opgab Skala Besar; dan b. Opgab Skala Kecil.

(2) Opgab Skala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari unsur: a. Bappenda; b. UPTB-UPPD; c. Kepolisian; d. POM-TNI; dan e. Dinas Perhubungan.

(3) Opgab Skala Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari unsur a. UPTB-UPPD; b. Kepolisian; c. POM-TNI; dan d. Dinas Perhubungan.

(4) Pelaksanaan Opgab Skala Besar dan Opgab Skala Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan atas Surat Perintah Tugas dari Kepala Badan.

(1) Tugas masing-masing aparat pelaksana Opgab adalah sebagai berikut: a. Bappenda dan/atau UPTB-UPPD adalah: 1. meminta kepada pengendara kendaraan bermotor untuk memperlihatkan STNK dan/atau SKPD; dan 2. memeriksa pelunasan PKB yang tercantum dalam SKPD kendaraan bermotor. b. Kepolisian adalah: 1. menjaga keamanan dan kelancaran pelaksanaan Opgab; 2. memberhentikan kendaraan bermotor; 3. membantu Bappenda dan/atau UPTB-UPPD untuk memeriksa pelunasan PKB yang tercantum dalam SKPD kendaraan bermotor; dan 4. dapat memeriksa dokumen kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. Dinas Perhubungan adalah: 1. memberhentikan kendaraan bermotor; 2. membantu Bappenda dan/atau UPTB-UPPD untuk memeriksa pelunasan PKB yang tercantum dalam SKPD kendaraan bermotor; dan 3. dapat memeriksa dokumen kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. d. POM-TNI adalah: 1. memberhentikan kendaraan bermotor khusus pengendara anggota TNI; 2. menjaga keamanan dan kelancaran pelaksanaan Opgab; dan 3. memeriksa dokumen kendaraan bermotor khusus anggota TNI.

(1) Pemilik kendaraan bermotor yang terjaring dalam Opgab dapat memberikan uang penitipan sebagai jaminan pelunasan PKB.

(2) Uang Penitipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebesar 40% (empat puluh) persen dari hutang PKB (pokok PKB dan denda PKB).

(3) Pemilik kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sudah memberikan uang penitipan tidak dapat dikenakan penahanan sementara atas kendaraan bermotor dan/atau STNK/SKPD.