PERGUB Nomor 20 Tahun 2025 — Penempatan Dana Alokasi Rumpon Di Wilayah Pengelolaan Perikanan

(1) Alokasi Rumpon pada Wilayah Pengelolaan Perikanan sampai dengan 12 Mil Kewenangan Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(2) Alokasi rumpon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dasar Perizinan Berusaha berupa Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

(3) Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimana pada ayat (2), merupakan bahan pertimbangan penerbitan Surat Izin Penempatan Rumpon untuk rumpon menetap bagi pelaku usaha yang perizinannya dikeluarkan oleh Gubernur.

(1) Pemanfaatan rumpon dilakukan sesuai dengan Jalur Penangkapan Ikan yang terdiri atas: a. Jalur Penangkapan Ikan IA, meliputi perairan sampai dengan 2 (dua) mil laut diukur dari garis pantai ke arah luar; b. Jalur Penangkapan Ikan IB, meliputi perairan di luar Jalur Penangkapan Ikan IA paling jauh sampai dengan 4 (empat) mil laut, dan c. Jalur Penangkapan Ikan II, meliputi perairan di luar Jalur Penangkapan Ikan I di atas 4 mil sampai dengan 12 mil laut.

(2) Rumpon yang dipasang di Wilayah Pengelolaan Perikanan Daerah hanya dapat dimanfaatkan oleh Kapal penangkapan ikan dengan alat penangkap ikan berupa: a. pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal; b. pukat cincin pelagis besar dengan satu kapal; c. huhate; d. pancing ulur; dan e. pancing berjoran.

(3) Penggunaan alat penangkapan ikan sebagaimana diatur dalam ayat (1) mengikuti ketentuan sebagai berikut a. Pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ukuran mata jaring kantong $ \geq1 $ (lebih dari atau sama dengan satu) inci dan menggunakan: 1. Panjang Tali Ris Atas $ \leq 3 0 0 $ (kurang dari atau sama dengan tiga ratus) meter, dan kapal motor berukuran $ \leq 5 $ (kurang dari atau sama dengan lima) GT pada Jalur Penangkapan Ikan IB dan Jalur Penangkapan Ikan II; dan 2. Panjang Tali Ris Atas $ \leq 4 0 0 $ (kurang dari atau sama dengan empat ratus) meter, dan kapal motor berukuran >5 (lebih dari lima) GT sampai 30 (tiga puluh) GT pada Jalur Penangkapan Ikan II. b. Pukat cincin pelagis besar dengan satu kapal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan ukuran mata jaring kantong $ \geq 3 $ (lebih dari atau sama dengan tiga) inci dan panjang Tali Ris Atas $ \leq 700 $ (kurang dari atau sama dengan tujuh ratus) meter, dan kapal motor berukuran $ > 10 $ (lebih dari sepuluh) GT sampai 30 (tiga puluh) GT pada Jalur Penangkapan Ikan II; c. Huhate sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan API yang bersifat aktif, dengan ABPI berupa Rumpon, dan dioperasikan dengan menggunakan kapal motor berukuran >5 (lebih dari lima) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT pada Jalur Penangkapan Ikan II; d. Pancing ulur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan API yang bersifat pasif dengan ABPI berupa Rumpon dan dioperasikan dengan menggunakan: 1. Kapal tanpa motor atau kapal motor berukuran $ \leq 5 $ (kurang dari atau sama dnegan lima) GT pada Jalur Penangkapan Ikan I dan II; dan 2. Kapal tanpa motor atau kapal motor berukuran >5 (lebih dari lima) GT sampai 30 (tiga puluh) GT pada Jalur Penangkapan Ikan II. e. Pancing berjoran sebagaimana pada ayat (1) huruf f merupakan API yang bersifat pasif, dengan ABPI berupa Rumpon, dan dioperasikan dengan menggunakan 1. kapal tanpa motor atau kapal motor berukuran $ \leq 5 $ (kurang dari atau sama dengan lima) GT pada semua Jalur Penangkapan Ikan I dan II; dan 2. kapal motor berukuran >5 (lebih dari lima) gross tonnage sampai dengan 30 (tiga puluh) GT pada Jalur Penangkapan Ikan II.

(1) Rumpon mcnetap dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b dapat difungsikan sebagai tempat perlindungan sumber daya ikan.

(2) Rumpon menetap dasar yang difungsikan sebagai tempat perlindungan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempatkan di Jalur Penangkapan Ikan IA;

(3) Penempatan Rumpon menetap dasar yang difungsikan sebagai tempat perlindungan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

(1) Pengawasan pemanfaatan Rumpon dilakukan oleh pengawas kelautan dan perikanan;

(2) Pengawasan pemanfaatan rumpon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.