PERGUB Nomor 28 Tahun 2025 — Pengelolaan Data Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan Manajemen Data Keuangan

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

e-SSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi: a. pengusulan adalah pengajuan usulan harga barang dan jasa dari perangkat daerah yang diajukan melalui aplikasi e-SSH dengan melampirkan surat usulan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah, serta data pendukung sebagai dasar harga item barang/jasa; b. verifikasi adalah proses untuk menerima atau menolak usulan SSH dari OPD, menetapkan harga, menetapkan persentase pajak, menetapkan persentase keuntungan perusahaan/rekanan/pihak ketiga, dan menetapkan nilai inflasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; c. kodefikasi adalah proses menentukan jenis penggolongan barang/jasa terhadap kelompok barang, yaitu aset lancar, aset tetap, aset lainnya, belanja pegawai, dan belanja jasa, serta melakukan kodefikasi aset SSH sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku; dan d. penetapan meliputi Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK), Analisis Standar Belanja (ASB), dan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) yang akan digunakan.

Pengendalian dan Pengelolaan Aplikasi SIPD dipimpin dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung dengan dibantu oleh OPD sebagai berikut: a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung memiliki kewenangan menyusun draf awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan tahapan sebagai berikut: 1. Usulan pokok pikiran dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang); 2. Pagu Renja OPD; 3. Penetapan Rancangan Akhir RKPD; 4. Penetapan RKPD. b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung memiliki kewenangan: 1. Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Pagu Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS); 2. pengalokasian sumber dana pada PPAS; 3. pertimbangan kemampuan keuangan dalam penyusunan PPAS; 4. penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); 5. penetapan APBD; 6. proses penatausahaan (anggaran, kas, SPD, SPP, SPM, dan SP2D); 7. pelaporan dan pertanggungjawaban APBD; 8. memverifikasi, mengkodefikasi, serta memposting satuan harga, harga satuan pokok kegiatan, analisis standar belanja, dan harga satuan bangunan gedung negara, baik barang maupun jasa; 9. pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur software dan hardware. c. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung memiliki wewenang: 1. Penetapan proyeksi pendapatan dalam proses penyusunan RKPD, KUA-PPAS, dan Rancangan APBD, serta melakukan entri seluruh data pendapatan pada aplikasi; 2. Penetapan dan entri proyeksi anggaran kas pendapatan (prognosis pendapatan).

Peraturan Pelaksanaan atau produk hukum yang telah ditetapkan terkait dengan Pengelolaan Data Sistem Informasi Pemerintah Daerah dan manajemen data, masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Gubernur ini.