PERGUB Nomor 17 Tahun 2025 — Kebijakan Pengelolaan Sistem lnformasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi

Kebijakan pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi: a. peningkatan koordinasi antar lembaga SIH3 melalui: 1. konsultasi yang efektif antar Perangkat Daerah, Badan, dan Lembaga Pemerintah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi terkait data dan informasi H3, terutama dalam pengelolaan data; 2. koordinasi dan sinergi yang efektif antar Perangkat Daerah, Badan, dan Lembaga Pemerintah dalam penyusunan standar operasional prosedur pengelolaan data dan informasi; 3. penetapan Dinas Pemerintah data dan informasi; 3. penetapan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung sebagai coordinator dalam pengelolaan sistem informasi Hidrologi; 4. penetapan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Klimatologi Lampung sebagai coordinator dalam pengelolaan sistem informasi Hidrometeorologi; 5. penetapan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung sebagai coordinator dalam pengelolaan sistem informasi Hidrogeologi; dan 6. penetapan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung sebagai penyedia infrastruktur data. b. penetapan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung sebagai koordinator pengelolaan SIH3 yang memiliki kewenangan mengelola verifikasi dan validasi data secara bersama dalam suatu jejaring sistem informasi berdasarkan ketentuan pada Tingkat Provinsi. c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia Perangkat Daerah, Badan, dan Lembaga Pemerintah sebagai lembaga pengelola data dan informasi H3 di Tingkat Provinsi. d. peningkatan kewenangan lembaga pengelola SIH3 mencakup kegiatan: 1. pengadaan jaringan sistem informasi melalui jaringan Pemerintah Provinsi; 2. pengadaan data dan infomasi H3; 3. pengadaan program aplikasi dan perangkat keras; 4. pengadaan, kalibrasi dan perbaikan peralatan standar untuk tujuan peningkatan mutu data; dan 5. pengelolaan SIH3 mengacu pada pelayanan prima.