PERGUB Nomor 1 Tahun 2025 — Keselamatan dan Fasilitas Pendukung Pesepeda

(1) Sepeda yang beroperasi di jalan harus memenuhi persyaratan keselamatan.

(2) Persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. spakbor; b. bel; c. sistem rem; d. lampu; e. alat pemantul cahaya berwarna merah; f. alat pemantul cahaya roda berwarna putih atau kuning; g. pedal; dan h. helm.

(1) Spakbor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan: a. mampu mengurangi percikan air ke arah belakang; dan b. memiliki lebar paling sedikit sama dengan telapak ban.

(2) Bel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b merupakan alat yang menghasilkan bunyi yang dapat bersumber dari listrik atau getaran dan harus berfungsi dengan baik.

(3) Sistem rem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c merupakan suatu rangkaian yang terdapat pada Sepeda untuk memperlambat atau menghentikan laju Sepeda dan harus berfungsi dengan baik.

(4) Rem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit dipasang pada roda penggerak Sepeda sesuai dengan besarnya beban.

(5) Lampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d merupakan alat atau piranti yang memancarkan cahaya yang dapat dipasang secara permanen atau semen tara pada bagian belakang dan depan Sepeda.

(6) Alat pemantul cahaya berwarna merah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e dipasang di antara rak bagasi dan spakbor pada ketinggian 35 cm (tiga puluh lima sentimeter) sampai dengan 90 cm (sembilan puluh sentimeter) di atas permukaan Jalan atau di bawah sadel.

(7) Alat pemantul cahaya roda berwarna putih atau kuning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f dipasang pada jari-jari Sepeda di kedua sisi roda.

(8) Pedal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g merupakan pijakan kaki yang digunakan sebagai alat kayuh untuk menggerakan laju Sepeda.

(9) Pedal sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilengkapi dengan alat pemantul cahaya berwarna merah atau kuning pada bagian atas dan bagian bawah permukaan pedal.

(10) Helm sebagimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf h merupakan alat pelindung diri.

(1) Selain persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), sepeda yang dioperasikan dijalan harus berdasarkan Standar Nasional Indonesia.

(2) Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pesepeda yang berkendara di Jalan harus memenuhi ketentuan: a. pada kondisi malam hari, pesepeda menyalakan lampu dan menggunakan pakaian dan/atau atribut yang dapat memantulkan cahaya; b. menggunakan alas kaki; dan c. memahami dan mematuhi tata cara berlalu lintas meliputi: 1. mengikuti ketentuan perintah dan larangan khusus Sepeda yang dinyatakan dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Rambu Lalu Lintas, dan marka Lajur Sepeda; 2. dapat berhenti di setiap Jalan, kecuali ditentukan lain oleh Rambu Lalu Lintas, marka Lajur Sepeda dan/ atau pada tempat tertentu yang dapat membahayakan keamanan, keselamatan serta mengganggu ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan Jalan; 3. menggunakan Sepeda secara tertib dengan memperhatikan keselamatan pengguna Jalan lain; 4. memberikan prioritas pada pejalan kaki; 5. menjaga jarak aman dari pengguna Jalan lain; dan 6. membawa Sepeda dengan penuh konsentrasi.

(2) Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pesepeda dapat menggunakan alat pelindung diri berupa helm.

(1) Pemenuhan aspek keamanan dan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a paling sedikit memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. pesepeda menggunakan helm sepeda; b. pesepeda menuntun sepeda saat berada di zebracross atau jembatan penyebeangan orang; c. pesepeda dilarang untuk mengangkut penumpang atau berboncengan, kecuali sepeda tersebut dilengkapi dengan tempat duduk penumpang; d. pesepeda dilarang dengan sengaja membiarkan sepeda ditarik oleh kendaraan bermotor dengan kecepatan yang membahayakan keselamatan; e. pesepeda dilarang untuk menggunakan perangkat seluler ketika sedang bersepeda; f. pesepeda dilarang berdampingan dengan kendaraan lain, kecuali ditentukan lain oleh rambu lalu lintas; g. pesepeda dilarang berkendara dengan berjajar lebih dari 2 (dua) sepeda; dan h. pesepeda dilarang menggunakan payung pada saat berkendara, kecuali bagi pedagang asongan yang hanya digunakan saat berhenti.

(2) Pemenuhan aspek ketertiban lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b paling sedikit memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. mematuhi peraturan rambu dan marka jalan; b. menggunakan signal tangan saat akan berbelok, berhenti atau mempersilakan pengguna jalan lain untuk mendahului; c. berhenti di tempat aman dan tidak menggangu kelancaran lalu lintas; dan d. parkir di lokasi yang disediakan; e. menggunakan fasilitas kendaraan kepolisian bagi pesepeda dengan jumlah tertentu; dan f. melaporkan kepada instansi terkait untuk kegiatan bersepeda yang pelaksanaannya diperkirakan menggunakan fasilitas jalan raya.

(3) Pesepeda diperbolehkan dalam pemakaian trotoar atau jalur pejalan kaki jika memungkinkan dengan lebar minimal trotoar 3 meter.

(4) Pemakaian trotoar atau jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mengutamakan prioritas kepada pejalan kaki dan disabilitas yang melintas.

(1) Dinas Perhubungan mengkoordinasikan perencanaan penyediaan fasilitas pendukung bagi pesepeda dengan para pihak terkait guna memberikan kemudahan berlalu lintas.

(2) Penyediaan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyusunan kajian yang meliputi: a. fasilitas pendukung; b. kebutuhan lajur; c. lajur sepeda; dan d. fasilitas parkir sepeda.

(3) Penyediaan lajur sepeda dilaksanakan pada badan jalan, terpisah dari kendaraan bermotor dengan dilengkapi marka jalan, rambu lalu lintas, dan perlengkapan jalan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Lajur Sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa: a. On The Road, yang terdiri dari jalan umum, lintas antar Kabupaten/Kota; dan b. Off The Road, yang terdiri dari jalan kawasan, seperti jalan kawasan, zonasi.

(5) Penyusunan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada dokumen perencanaan lajur dan/atau jalur sepeda kabupaten/kota Se-Provinsi Lampung;

(6) Dokumen perencanaan lajur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan dokumen perencanaan lajur sepeda yang lintas kabupaten/kota ditetapkan oleh Gubernur.

(7) Penyusunan kajian dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat/komunitas pesepeda dengan mengedepankan mengarusutamakan gender dan kebutuhan disabilitas.

(1) Lajur sepeda diperuntukan bagi: a. sepeda; dan b. sepeda listrik.

(2) Selain sepeda dan sepeda listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lajur sepeda dapat dilintasi: a. otopet; b. skuter; c. hoverboard; dan/atau d. unicycle.

(1) Fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) huruf a harus dilengkapi dengan paling sedikit: a. Rambu Lalu Lintas yang diberi tanda-tanda khusus; b. Marka Jalan yang diberi tanda-tanda khusus; c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang diberi tanda-tanda khusus; d. alat penerangan jalan; dan e. memberikan dukungan dan rekomendasi dalam pelaksanaan event sepeda dijalan raya sesuai permohonan yang diajukan.

(2) Kebutuhan jalur sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf b harus dilengkapi dengan paling sedikit: a. identifikasi kebutuhan jalur sepeda; b. hasil analisis kebutuhan jalur sepeda; dan c. kondisi perkerasan jalur sepeda

(1) Pesepeda dapat disediakan fasilitas parkir umum untuk sepeda.

(2) Fasilitas Parkir umum untuk Sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berupa: a. lokasi yang mudah diakses, aman, dan tidak mengganggu arus pejalan kaki; dan b. terdapat rak, tiang, a tau sandaran yang memungkinkan bagi Sepeda untuk dikunci atau digembok.

(3) Titik tambat/ruang penempatan/fasilitas parkir umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disediakan oleh setiap penyelenggara fasilitas umum yang ditempatkan paling sedikit pada: a. simpul transportasi; b. trotoar dengan batasan khusus; c. halaman bangunan atau gedung; d. kawasan wisata/rekresional e. pusat perkantoran; f. pusat perbelanjaan; g. sekolah; dan h. tempat ibadah.

(4) Penyediaan titik tambat/ruang penempatan/fasilitas Parkir untuk Sepeda harus mempertimbangkan: a. jarak antar ruang penempatan/fasilitas parkir; b. kondisi tata guna lahan; dan c. kondisi lalu lintas.

(5) Penyediaan titik tambat/ruang penempatan/fasilitas Parkir untuk sepeda tidak mengganggu pejalan kaki dan tidak menghalangi akses menuju bangunan, halte, ubin pemandu dan ramp.

(6) Penyediaan titik tambat/ruang penempatan/ fasilitas Parkir untuk Sepeda pada lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c sampai dengan huruf f harus berdasarkan persetujuan atau kerja sama dengan pengelola lokasi.

(7) Lajur Sepeda dan titik tambat/ruang penempatan/fasilitas Parkir untuk Sepeda diatur dalam keputusan Kepala Dinas Perhubungan.

(8) Penyediaan fasilitas Parkir Sepeda di gedung perkantoran dan pusat perbelanjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c ditetapkan sebanyak 10% (sepuluh persen) dari kapasitas Parkir.

(1) Dalam rangka memasyarakatkan penggunaan sepeda di Provinsi Lampung, dibangun budaya bersepeda di masyarakat sebagai alat transportasi utama.

(2) Upaya mendukung/mewujudkan budaya bersepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Dinas Perhubungan.

(3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk: a. penyusunan kebijakan penggunaan sepeda; b. kegiatan/lomba/wisata sepeda; c. dan lain-lain.

(4) Penyusunan kebijakan penggunaan sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diterapkan dalam lingkup: a. Perangkat Daerah Lampung; b. satuan Pendidikan; c. instansi vertical di daerah; d. badan usaha milik daerah; e. dunia usaha; dan f. masyarakat.

(5) Perjalanan jarak tempuh pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sejauh kurang dari 5 Km (lima kilometer).

(1) Dinas Perhubungan mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan penyediaan fasilitas untuk wisata bersepeda di wilayah Provinsi Lampung.

(2) Penyediaan fasilitas untuk wisata bersepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. rute wisata bersepeda; b. transportasi yang melayani pesepeda ke tempat-tempat umum dan daerah tujuan wisata; dan c. penyewaan sepeda.

(3) Penyediaan transportasi massal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan transportasi yang melayani pesepeda ke tempattempat umum dan daerah tujuan wisata.