PERGUB Nomor 7 Tahun 2025 — Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pejabat pengelola keuangan wajib memiliki sertifikasi kompetensi sesuai kewenangannya.

Dalam hal Pejabat pengelolaan keuangan belum memiliki sertifikasi kompetensi, selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditetapkan wajib mengikuti uji kompetensi.

Pejabat pengelola keuangan yang terbukti nyata dan sah melalaikan kewajibannya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku: a. Peraturan Gubernur Nomor 9 TAHUN 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 733); b. Peraturan Gubernur Nomor 1 TAHUN 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 9 TAHUN 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 819); dan c. Peraturan Gubernur Nomor 76 TAHUN 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 9 TAHUN 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 894), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.