PERGUB Nomor 6 Tahun 2025 — Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Guru dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan

(1) Pemberian TPP menggunakan prinsip sebagai berikut: a. kepastian hukum; b. akuntabel; c. proportionalitas; d. efektif dan efisien; e. keadilan dan kesetaraan; f. kesejahteraan; dan g. optimalisasi.

(2) Kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.

(3) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Proporionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bahwa pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai.

(5) Efektif dan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan.

(6) Keadilan dan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai.

(7) Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai.

(8) Optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

(1) Penetapan Besaran TPP pegawai didasarkan pada parameter sebagai berikut: a. Jenis Jabatan; b. Tugas Tambahan; c. Kelas Jabatan; dan d. Letak Geografis Satuan Pendidikan.

(2) Jenis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Jabatan Fungsional Guru dan Jabatan Pelaksana pada Satuan Pendidikan.

(3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah tanggung jawab atau peran ekstra yang diberikan kepada Pegawai berdasarkan Surat Tugas dari atasan dan jenjang satuan Pendidikan di luar tugas utama mengajar yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(4) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan hasil validasi dari kementerian yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

(5) Letak geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah posisi lokasi Satuan Pendidikan yang menggambarkan kondisi hubungannya dengan tempat lain dalam konteks jarak dan kemudahan akses transportasi.

(1) Kriteria dalam pemberian TPP berdasarkan: a. beban kerja; dan b. tempat bertugas.

(2) Penetapan Pegawai memperoleh Kriteria TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(3) Tim Penyusun TPP Pegawai melakukan klasifikasi jabatan pada satuan pendidikan kedalam Kriteria TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan beban kerja pegawai dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal paling sedikit 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan atau batas waktu normal paling sedikit 170 (seratus tujuh puluh) jam perbulan.

(2) Pegawai dapat diberikan TPP Tambahan pada beban kerja yang disesuaikan dengan kondisi Satuan Pendidikan masing-masing.

(1) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, dihitung berdasarkan tempat bertugas, yang berada di daerah khusus dengan pertimbangan kondisi geografis berdasarkan kriteria daerah khusus.

(2) Kriteria Daerah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Kriteria keterjangkauan wilayah; dan b. Kriteria keberadaan fasilitas.

(3) Kriteria keterjangkauan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas: a. Indikator variasi moda transportasi darat, air, dan/atau udara dan aksesibilitas moda jalan darat; dan b. Indikator keterpencilan daerah.

(1) Pemerintah Daerah melalui Tim penyusun TPP Pegawai melakukan klasifikasi jabatan pada satuan pendidikan ke dalam Kriteria Pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

(2) Tim penyusun TPP adalah tim yang dibentuk untuk menyusun TPP dan diketuai oleh Sekretaris Daerah serta sekurang-kurangnya terdiri dari unsur perangkat daerah yang membidangi, antara lain: a. pengelolaan keuangan daerah melakukan perhitungan terkait penganggaran TPP Pegawai Pemerintah Daerah; b. kependidikan bertugas untuk melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengidentifikasi jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, dan tempat tugas; c. kepegawaian bertugas melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing; d. hukum dalam hal menyusun peraturan TPP Pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; e. perencanaan bertugas untuk memastikan penganggaran terkait TPP Pegawai di satuan pendidikan; f. pengawasan bertugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan TPP Pegawai pada satuan pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan g. komunikasi dan informasi bertugas melakukan komunikasi dan menginformasikan kebijakan TPP Pegawai pada Pemerintah Daerah.

(3) Tim Penyusun TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(1) Capaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan capaian Laporan Kinerja setiap bulan.

(2) Capaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil kerja dan perilaku kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai pada satuan pendidikan.

(1) Hasil kerja terdiri atas hasil kerja utama dan dapat memuat hasil kerja tambahan.

(2) Hasil kerja utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil kerja yang mencerminkan tingkat prioritas tinggi.

(3) Hasil kerja tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan hasil kerja yang mencerminkan tingkat prioritas rendah.

(1) Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b adalah kehadiran Pegawai dalam memenuhi ketentuan jam kerja.

(2) Pegawai wajib mematuhi ketentuan jam kerja dengan mengisi presensi sesuai peraturan perundang-undangan.

(1) Perhitungan Besaran TPP didapatkan dengan melakukan penjumlahan dari total perkalian antara Besaran Dasar TPP pegawai dengan masing-masing kriteria TPP pegawai yang meliputi beban kerja, dan tempat bertugas.

(2) Perhitungan besaran TPP merupakan hasil perkalian Besaran Dasar TPP dengan beban kerja dan/atau tempat bertugas.

(3) Perhitungan akhir Besaran TPP merupakan penjumlahan persentase Capaian Kinerja dan persentase Disiplin Kerja.

(4) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(1) Pegawai dapat diberikan TPP setiap bulan sesuai Peraturan Gubernur ini.

(2) Total perhitungan TPP yang diterima adalah penjumlahan persentase Capaian Kinerja dan persentase Disiplin Kerja, dikurangi dengan: a. persentase pengurangan TPP karena cuti; b. persentase pengurangan TPP karena sanksi Disiplin; c. pengurangan TPP karena TPTGR; dan/atau d. pengurangan TPP karena terbukti melakukan gratifikasi.

(3) Perhitungan TPP sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan nilai bersih sebelum dikenakan pemotongan pajak.

(4) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

(1) Pejabat Penilai melakukan penilaian atas Capaian Kinerja atau predikat kinerja bulanan beserta bukti dukung dengan memberikan rating hasil kerja dan rating perilaku kerja pegawai.

(2) Rating hasil kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari: a. sangat baik, apabila hasil kerja pegawai mendapat nilai rentang 91-100; b. baik, apabila hasil kerja pegawai mendapat nilai rentang 81-90; atau c. cukup, apabila hasil kerja pegawai mendapat nilai rentang 71-80.

(3) Rating perilaku kerja pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari: a. sangat baik, apabila hasil kerja pegawai mendapat nilai rentang 91-100; b. baik, apabila hasil kerja pegawai mendapat nilai rentang 81-90; atau c. cukup, apabila hasil kerja pegawai mendapat nilai rentang 71-80.

(1) Pegawai yang menjalankan cuti lebih dari 1 (satu) bulan dikenakan pengurangan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) pada bulan kedua kecuali pegawai yang menjalankan cuti melahirkan dan gugur kandungan.

(2) Pegawai yang sakit atau cuti sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari berturut-turut diberikan pengurangan TPP sebesar 50% (lima puluh persen), kecuali cuti sakit karena kecelakaan kerja.

(3) Cuti sakit karena kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak berwenang.

(4) Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan cuti sakit sebagaimana ayat (2) dengan melampirkan bukti dukung yang sesuai ketentuan.

(1) Pegawai yang dijatuhi sanksi disiplin tingkat ringan dikenakan pengurangan besaran TPP yang diterima pada bulan berjalan dengan ketentuan sebagai berikut: a. teguran lisan dikurangi sebesar 5% (lima persen) selama 1 (satu) bulan; b. teguran tertulis dikurangi sebesar 5% (lima persen) selama 2 (dua) bulan; dan c. pernyataan tidak puas secara tertulis dikurangi sebesar 5% (lima persen) selama 3 (tiga) bulan.

(2) Pegawai yang dijatuhi sanksi disiplin tingkat sedang dikenakan pengurangan besaran TPP yang diterima pada bulan berjalan sebagai berikut: a. pengurangan tambahan penghasilan pegawai sebesar 6% (enam) persen selama 4 (empat) bulan; b. pengurangan tambahan penghasilan pegawai sebesar 6% (enam) persen selama 5 (lima) bulan; c. pengurangan tambahan penghasilan pegawai sebesar 6% (enam) persen selama 6 (enam) bulan;

(1) Pegawai yang dinyatakan bersalah atau karena kelalaiannya sehingga menimbulkan kerugian daerah wajib bertanggung jawab atas kerugian daerah.

(2) Teknis pelaksanaan penyelesaian kerugian daerah sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Sanksi administratif berupa penundaan pembayaran TPP diberikan dalam hal: a. Pegawai menguasai atau memanfaatkan aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah secara tidak sah; dan/atau b. Pegawai belum menyelesaikan kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Inspektorat/APIP.

(2) Ketentuan ayat (1) huruf b dikecualikan apabila pegawai yang bersangkutan belum menyelesaikan kerugian negara/daerah namun telah menandatangani Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak.

(1) Penganggaran TPP bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Pembayaran TPP setiap bulan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

(1) Pengelolaan Manajemen Kinerja Guru dan Tenaga Kependidikan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan kependidikan dengan membentuk tim pengelolaan penilaian kinerja yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(2) Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pegawai di lingkungan kerjanya.

(3) Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan pemberian sanksi.

(1) Pelaksana tugas Kepala Sekolah yang menjabat paling sedikit 1 (satu) bulan kalender dapat diberikan tambahan dari TPP dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pegawai yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekolah, langsung atau tidak langsung menerima TPP Pegawai pada jabatan yang dirangkapnya. b. Pegawai yang menjabat Kepala Sekolah dan merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan yang berbeda hanya menerima TPP Pegawai pada jabatan defenitifnya; dan/atau c. TPP Pegawai tambahan bagi pegawai yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Pelaksana Tugas.

(2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pegawai yang merangkap jabatan karena pejabat defenitif berhalangan tetap.

(3) Pegawai yang meninggal dunia setelah periode tanggal 21 (dua puluh satu) diberikan TPP 1 (satu) kali pada bulan berjalan.