PERGUB Nomor 36 Tahun 2025 — Perubahan atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil

(1) TPP dapat diberikan kepada Pegawai yang dipekerjakan di lingkungan Pemerintah Daerah apabila: a. telah diangkat dalam jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya sesuai Surat Perintah Melaksanakan Tugas; dan b. tidak memperoleh tunjangan penghasilan atau tambahan penghasilan ASN yang dipersamakan dari instansi asal.

(2) Pelaksana tugas atau pelaksana harian yang menjabat paling singkat 1 (satu) bulan kalender.

(3) Tambahan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pejabat yang merangkap sebagai Penjabat Kepala Daerah, menerima TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) pada jabatan definitifnya; b. Pejabat setingkat yang merangkap pelaksana tugas (Plt) atau pelaksana harian (Plh) atau penjabat pada jabatan setingkat di atasnya, langsung atau tidak langsung, menerima TPP pegawai tambahan 20% (dua puluh persen) dari TPP pegawai pada jabatan yang dirangkapnya; c. Pejabat yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau Plh atau Penjabat pada jabatan setingkat menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP Pegawai yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya; d. Pejabat yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas atau Plh atau Penjabat pada jabatan setingkat lebih rendah langsung atau tidak langsung, hanya menerima TPP Pegawai pada jabatan Pegawai yang tertinggi; e. TPP Pegawai tambahan bagi pegawai yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian atau Penjabat dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt atau Plh atau Penjabat; dan/atau f. Pejabat yang mendapatkan tugas tambahan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) sebagaimana dimaksud pada pada ayat (2) adalah pegawai yang merangkap jabatan karena pejabat definitif ditunjuk sebagai penjabat Kepala Daerah.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026.

(1) Pegawai pindah masuk dari instansi pemerintahan lain diberikan TPP apabila: a. gaji Pegawai yang bersangkutan telah dibayarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan b. telah melaksanakan tugas pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan yang dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah; dan/atau c. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dikecualikan bagi Pegawai yang telah diangkat dalam jabatan berdasarkan hasil seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional Ahli Utama, dan atau pegawai yang diangkat/dilantik menjadi Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional Ahli Madya, dan pegawai yang ditempatkan oleh pemerintah pusat atau pelimpahan kewenangan.

(2) Pegawai pindah masuk yang telah mengikuti akuisisi talenta pada tahun 2024 dapat menerima TPP setelah melaksanakan tugas pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau paling singkat 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.