PERGUB Nomor 16 Tahun 2025 — Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025

PERGUB Nomor 16 Tahun 2025 tentang TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2025

Berlaku

Pengundangan: 17 Maret 2025

PERGUB Nomor 16 Tahun 2025 — Teknis Pemberian T… | Pasal.id

(1) Pemerintah Daerah memberikan tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2025 kepada Aparatur Negara yang terdiri atas: a. PNS dan Calon PNS; b. Gubernur dan Wakil Gubernur; c. Pimpinan dan Anggota DPRD; d. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah; e. Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah; dan f. PPPK.

(2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PNS dalam jabatan: a. pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi; b. administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator; c. pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas; d. fungsional utama; e. fungsional ahli madya; f. fungsional ahli muda; g. fungsional ahli pertama; h. fungsional penyelia; i. fungsional mahir; j. fungsional terampil; k. fungsional pemula; dan 1. pelaksana.

(3) Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas: a. Dewan Pengawas; dan b. Pejabat Pengelola.

(4) Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. warga negara Indonesia; b. pada saat Peraturan Pemerintah Nomor 11 TAHUN 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025 diundangkan, telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak pengangkatan atau penandatanganan perjanjian kerja; dan c. diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan/atau telah menandatangani perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(5) Dalam hal Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara belum melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, tunjangan Hari Raya dapat diberikan apabila: a. telah menandatangani perjanjian kerja dengan pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam perjanjian kerja dimaksud telah dinyatakan berhak menerima tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji Ketiga Belas; atau b. telah ditetapkan menerima tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji Ketiga Belas oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dalam surat keputusan pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepada Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bersumber dari pendapatan Badan Layanan Umum Daerah yang telah dikonsolidasikan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

(7) Tunjangan Hari Raya tidak diberikan kepada PNS: a. sedang cuti diluar tanggungan negara; atau b. sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun diluar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Pasal 3

(1) Tunjangan Hari Raya dan dan gaji ketiga belas bagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri atas: a. gaji pokok; b. tunjangan keluarga; c. tunjangan pangan; d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan e. tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan, sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.

(2) Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak menerima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat diberikan tunjangan profesi guru atau tambahan penghasilan guru Aparatur Sipil Negara yang diterima dalam 1 (satu) bulan.

(3) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Gubernur dan Wakil Gubernur terdiri atas: a. gaji pokok; b. tunjangan keluarga; dan c. tunjangan jabatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

(4) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(5) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi: a. pimpinan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah; dan b. pegawai non Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah. paling banyak sebesar tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang diberikan kepada PNS pada Badan Layanan Umum Daerah tersebut yang pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya setara.

(6) Penghasilan sebagaimana pada ayat (1) diberikan bagi CPNS meliputi: a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS; b. tunjangan keluarga; c. tunjangan pangan; d. tunjangan umum; dan e. tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan. sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.

PERGUB Nomor 16 Tahun 2025 — Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025

PERGUB Nomor 16 Tahun 2025 — Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 5

BAB IV

Pasal 7

BAB V

Pasal 8

Pertanyaan umum

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 5

BAB IV

Pasal 7

BAB V

Pasal 8

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 6

Provenance & Sumber

Peraturan Lainnya