PERGUB Nomor 03 Tahun 2025 — Perubahan atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 54 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau. 2. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau. 3. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kepulauan Riau. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau. 5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau. 6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau. 7. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri. 8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 9. Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Non ASN adalah pihak-pihak yang menunjang kinerja pemerintah daerah di luar ASN. 10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 11. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan. 12. Komisioner adalah komisi yang ditetapkan oleh Gubernur Kepulauan Riau. 13. Pejabat Yang Berwenang adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD, Kepala Perangkat Daerah dan Pejabat yang diberi kuasa oleh pejabat yang berwenang dalam penerbitan Surat Perintah Tugas untuk melakukan perjalanan dinas. 14. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya. 15. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditunjuk dan diangkat oleh Gubernur berdasarkan usulan PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan yang menjadi tanggung jawab sesuai tugas pokok dan fungsi untuk menggunakan APBD. 16. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dalam rangka untuk kepentingan dinas yang dilakukan oleh Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, Non ASN dan Pihak Lain sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 17. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan/kunjungan kerja ke negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, Non ASN dan Pihak Lain. 18. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah kegiatan perjalanan/keluar tempat kedudukan ke tempat tujuan yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia oleh Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, Non ASN dan Pihak Lain. 19. Perjalanan Dinas Jabatan adalah perjalanan dinas melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri. 20. Perjalanan Dinas Pindah adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan surat keputusan pindah. 21. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas Pejabat Negara, ASN, Non ASN dan pihak lain. 22. Surat Perintah yang selanjutnya disebut SP adalah naskah dinas dari atasan kepada bawahan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu diluar tugas dan fungsi. 23. Surat Tugas yang selanjutnya disebut ST adalah naskah dinas dari atasan kepada bawahan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 24. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 25. Wilayah adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas. 26. Tempat Kedudukan adalah tempat/kantor satuan kerja berada. 27. Tempat tujuan adalah tempat/lokasi tujuan perjalanan dinas. 28. Standar Satuan Harga adalah harga satuan unit biaya yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. 29. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (Precalculated amount) dan dibayar sekaligus. 30. At Cost adalah uang yang dipertanggungjawabkan sesuai belanja. 31. Keadaan tertentu adalah keadaan dimana terjadinya bencana, keadaan kahar atau tidak ada angkutan umum, tiket tidak tersedia sesuai dengan kelasnya atau dalam keadaan peak seasons serta perjalanan dinas transit. 32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan diatur dengan Peraturan Daerah. 33. Pimpinan Daerah adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah. 34. Surat Persetujuan Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah surat permohonan izin perjalanan dinas luar negeri bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN. 35. Paspor dalam rangka perjalanan dinas luar negeri, yang selanjutnya disebut Paspor Dinas, adalah dokumen yang diberikan kepada Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, Non ASN dan Pihak Lain yang berangkat ke luar negeri dalam rangka tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik. 36. Exit Permit adalah tanda pengesahan berupa cap resmi untuk meninggalkan suatu negara yang tercantum dalam Paspor Dinas. 37. Visa adalah dokumen pemberian izin masuk ke suatu negara dalam suatu periode waktu dan tujuan tertentu yang dikeluarkan oleh kedutaan negara bersangkutan.