PERGUB Nomor 01 Tahun 2025 — Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil

Maksud Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah.

Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah untuk: a. meningkatkan kinerja Pegawai; b. meningkatkan disiplin Pegawai; c. meningkatkan keadilan dan kesejahteraan Pegawai; dan d. meningkatkan integritas Pegawai. Ruang Lingkup Pasal 4 Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini adalah: a. prinsip pemberian TPP; b. parameter besaran TPP; c. kriteria pemberian TPP; d. instrumen TPP; e. besaran dan perhitungan TPP; f. pengurangan TPP; g. sanksi administratif; h. pemberhentian pembayaran TPP; i. penganggaran dan pembayaran; dan j. pembinaan dan pengawasan.

TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, dihitung dengan ketentuan sebagai berikut: a. TPP berdasarkan tempat bertugas, diberikan kepada pegawai yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil; b. tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil berdasarkan pada indeks TPP tempat bertugas, yang didapatkan dari perbandingan indeks kesulitan geografis kantor berada dibagi indeks kesulitan geografis terendah di wilayah provinsi atau kabupaten/kota; c. indeks kesulitan kelurahan adalah sama dengan indeks kesulitan geografis desa terendah di provinsi atau kabupaten/kota; dan d. alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas provinsi atau kabupaten/kota adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari Basic TPP Pegawai provinsi atau kab/kota apabila indeks TPP tempat bertugas di atas 1,5 (satu koma lima).

TPP dapat diberikan kepada pegawai setiap bulan sesuai kemampuan keuangan daerah berdasarkan penilaian hal-hal sebagai berikut: a. Capaian Kinerja; dan b. Disiplin Kerja.

Perhitungan TPP berdasarkan: a. Capaian Kinerja Pegawai dengan bobot 70% (tujuh puluh persen) dari besaran TPP; dan b. Disiplin Kerja Pegawai dengan bobot 30% (tiga puluh persen) dari besaran TPP.

Pejabat Penilai melakukan penilaian atas Capaian Kinerja atau predikat kinerja bulanan beserta bukti dukung dengan memberikan rating hasil kerja dan rating perilaku kerja pegawai. Rating hasil kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari: a. di atas ekspektasi, apabila sebagian besar atau seluruh hasil kerja pegawai dan tidak ada hasil kerja utama yang di bawah ekspektasi; b. sesuai ekspektasi, apabila sebagian besar atau seluruh hasil kerja sesuai ekspektasi dan hanya sebagian kecil hasil kerja utama yang di bawah ekspektasi; atau c. di bawah ekspektasi, apabila sebagian besar atau seluruh hasil kerja di bawah ekspektasi. Rating perilaku kerja pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas: a. di atas ekspektasi, apabila pegawai secara konsisten menjalankan nilai dasar ASN untuk diri sendiri dan menjadi penjaga penerapan nilai dasar ASN di dalam atau di luar unit; b. sesuai ekspektasi, apabila pegawai secara konsisten menjalankan nilai dasar ASN untuk diri sendiri; atau c. di bawah ekspektasi, apabila pegawai belum secara konsisten menjalankan nilai dasar ASN untuk diri sendiri. Capaian Kinerja atau predikat kinerja bulanan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas: a. sangat baik, apabila hasil kerja pegawai di atas ekspektasi dan perilaku kerja pegawai di atas ekspektasi; b. baik, apabila: 1. hasil kerja pegawai di atas ekspektasi dan perilaku kerja pegawai sesuai ekspektasi; 2. hasil kerja pegawai sesuai ekspektasi dan perilaku kerja pegawai sesuai ekspektasi; dan 3. hasil kerja pegawai sesuai ekspektasi dan perilaku kerja pegawai diatas ekspektasi, c. butuh perbaikan, apabila:

1. hasil kerja pegawai di bawah ekspektasi dan perilaku kerja pegawai di atas ekspektasi; dan 2. hasil kerja pegawai di bawah ekspektasi dan perilaku kerja pegawai sesuai ekspektasi, d. kurang, apabila: 1. hasil kerja pegawai di atas ekspektasi dan perilaku kerja pegawai di bawah ekspektasi; dan 2. hasil kerja pegawai sesuai ekspektasi dan perilaku kerja pegawai di bawah ekspektasi, e. sangat kurang, apabila hasil kerja pegawai di bawah ekspektasi dan perilaku kerja pegawai di bawah ekspektasi. Capaian Kinerja atau predikat kinerja bulanan sebagaimana dimaksud ayat (4) diberi bobot sebagai berikut: a. sangat baik dan baik diberikan bobot 70% (tujuh puluh persen); b. butuh perbaikan diberikan bobot 52,5% (lima puluh dua koma lima persen); c. kurang diberikan bobot 35% (tiga puluh lima persen); atau d. sangat kurang diberikan bobot 17,5% (tujuh belas koma lima persen).

Pengurangan TPP terdiri atas: a. cuti; b. sanksi Disiplin; c. TPTGR; dan/atau d. tidak menyelesaikan LHKPN dan/atau terbukti melakukan gratifikasi.

Pegawai yang tidak menyelesaikan LHKPN, terbukti melakukan gratifikasi, menguasai atau memanfaatkan aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah secara tidak sah, dan/atau merugikan daerah dikenakan sanksi disiplin, dan/atau sanksi Administratif.

Pemberhentian pembayaran TPP diberlakukan kepada: a. Pegawai tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja dibuktikan dengan surat pernyataan dari atasan langsung yang diketahui Kepala Perangkat Daerah; b. Pegawai yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada perangkat daerah; c. Pegawai yang diberhentikan sementara karena ditahan oleh pihak berwajib karena menjadi tersangka tindak pidana sampai putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht); d. Pegawai yang menjalani cuti di luar tanggungan negara; e. Pegawai Yang Dipekerjakan atau Pegawai yang diperbantukan pada instansi lain; f. Pegawai yang bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan/atau g. Pegawai yang berhenti/diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.

Pegawai pindah masuk dari instansi pemerintahan lain diberikan TPP apabila: a. gaji Pegawai yang bersangkutan telah dibayarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan b. telah melaksanakan tugas pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan yang dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah; dan/atau c. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dikecualikan bagi Pegawai yang telah diangkat dalam jabatan berdasarkan hasil seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional Ahli Utama, dan pegawai yang ditempatkan oleh pemerintah pusat atau pelimpahan kewenangan.

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 40 TAHUN 2022 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 858) sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 43 TAHUN 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 40 TAHUN 2022 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 1003), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.