PERGUB Nomor 56 Tahun 2019 — Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berlaku

Pengundangan: 13 Februari 2019

PERGUB Nomor 56 Tahun 2019 — Pengelolaan Lapora… | Pasal.id

PERGUB Nomor 56 Tahun 2019 — Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berlaku

Pengundangan: 13 Februari 2019

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 56 TAHUN 2017 tentang Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 44 Seri E) diubah sebagai berikut:

Angka 1

Ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Untuk mengelola dan mengoordinir LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN.

(2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Pembina LHKPN yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; b. Koordinator LHKPN yaitu Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; c. Wakil Koordinator LHKPN yaitu Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan d. Administrator LHKPN sebagai Admin Instansi.

(3) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut: a. Pembina melaksanakan pembinaan atas pengelolaan LHKPN; b. Koordinator melaksanakan koordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan Aplikasi e-LHKPN dalam www.elhkpn.kpk.go.id. ; dan c. Admin Instansi bertugas untuk: 1. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib LHKPN kepada KPK paling lambat 15 Desember setiap tahun; 2. melakukan pemutakhiran data kedalam Aplikasi e-LHKPN; 3. mengingatkan Wajib LHKPN di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN; dan 4. membuat akun admin unit kerja, verifikasi pendaftaran wajib lapor baru dan update perubahan data wajib lapor.

Angka 2

Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Admin Instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Admin Unit Kerja sebagai pengelola aplikasi e-LHKPN.

(2) Admin Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: a. membuat akun Penyelenggara Negara/Wajib LHKPN; b. membuat/ update daftar wajib lapor; c. melakukan pendampingan pengisian/ e-filling; dan d. memonitor pelaporan LHKPN di masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja untuk selanjutnya disampaikan kepada Admin Instansi.

(3) Dihapus.

Angka 3

Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan satu pasal, yakni Pasal 7A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

Pembentukan Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Admin Instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PERGUB Nomor 56 Tahun 2019 — Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

PERGUB Nomor 56 Tahun 2019 — Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pasal I

Angka 1

Pasal 6

Angka 2

Pasal 7

Angka 3

Pasal 7A

Pasal II

Pertanyaan umum

Pasal I

Angka 1

Pasal 6

Angka 2

Pasal 7

Angka 3

Pasal 7A

Pasal II

Provenance & Sumber

Peraturan Lainnya