PERGUB Nomor 14 Tahun 2019 — Pemberian Makanan Tambahan pada Satuan Polisi Pamong Praja

Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pemberian Makanan Tambahan pada Satuan Polisi Pamong Praja

Berlaku

Pengundangan: 18 Februari 2019

PERGUB Nomor 14 Tahun 2019 — Pemberian Makanan… | Pasal.id

PERGUB Nomor 14 Tahun 2019 — Pemberian Makanan Tambahan pada Satuan Polisi Pamong Praja

Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pemberian Makanan Tambahan pada Satuan Polisi Pamong Praja

Berlaku

Pengundangan: 18 Februari 2019

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 14 TAHUN 2018 tentang Pemberian Makanan Tambahan pada Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 12 Seri E ), diubah sebagai berikut:

Angka 1

Ketentuan Pasal 1 angka 7 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. 4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan subkebakaran dan penyelematan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 5. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 7. Tenaga Honorer adalah seseorang yang diangkat pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. 8. Bahan Makanan Tambahan adalah bahan makanan dan minuman yang diberikan untuk meningkatkan kinerja dan daya tahan tubuh sumber daya manusia pada Satuan Polisi Pamong Praja.

Angka 2

Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Bahan Makanan Tambahan diberikan kepada PNS dan/atau Tenaga Honorer yang bekerja aktif dan/atau melaksanakan tugas pelayanan di Satpol PP.

(2) Pemberian Bahan Makanan Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS yang melaksanakan pekerjaan dan tugas yang melebihi hari kerja dan/atau 8 (delapan) jam dalam satu harinya.

(3) Pemberian Bahan Makanan Tambahan kepada Tenaga Honorer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang melaksanakan piket sesuai dengan jadwal kerja.

(4) Penerima Bahan Makanan Tambahan dan jadwal kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Satuan.

Angka 3

Ketentuan Pasal 5 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Bahan Makanan Tambahan wajib diberikan sejak bulan Januari sampai dengan Desember tiap tahunnya.

(2) Pemberian Bahan Makanan Tambahan yang sebagian atau seluruh dananya bersumber langsung dari anggaran pendapatan dan belanja Negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah.

(3) Pemberian Bahan Makanan Tambahan dilakukan dengan mekanisme penyerahan barang secara langsung kepada PNS dan/atau Tenaga Honorer.

(4) Setiap pemberian Bahan Makanan Tambahan dituangkan dalam daftar serah terima sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Angka 4

Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Bahan Makanan Tambahan tidak diberikan kepada: a. PNS apabila: 1. tidak melaksanakan tugas; 2. sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan di luar Provinsi; 3. menjalani cuti; atau 4. sedang menjalankan tugas belajar; 5. dalam masa pengawasan dan pembinaan berdasarkan kebijakan Kepala Satuan; dan b. Tenaga Honorer apabila tidak melaksanakan tugas dan/atau dalam masa pengawasan dan pembinaan berdasarkan kebijakan Kepala Satuan, kecuali: 1. sedang dalam tugas/ikut pelatihan yang dilengkapi dengan surat tugas Kepala Satuan; 2. cuti/Izin menikah sesuai dengan surat izin Kepala Satuan; atau 3. sedang sakit yang disertai surat keterangan sakit dari dokter.

(2) Dalam hal PNS dan/atau Tenaga Honorer tidak melaksanakan tugas lebih dari 6 (enam) hari kerja dan/atau kalender dalam 1 (satu) bulan dan/atau sesuai dengan jadwal kerja yang ditetapkan oleh Kepala Satuan secara akumulasi, Bahan Makanan Tambahan tidak diberikan dalam 1 (satu) bulan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal I

Angka 1

Ketentuan Pasal 1 angka 7 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Angka 2

Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Bahan Makanan Tambahan diberikan kepada PNS dan/atau Tenaga Honorer yang bekerja aktif dan/atau melaksanakan tugas pelayanan di Satpol PP.

(3) Pemberian Bahan Makanan Tambahan kepada Tenaga Honorer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang melaksanakan piket sesuai dengan jadwal kerja.

(4) Penerima Bahan Makanan Tambahan dan jadwal kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Satuan.

Angka 3

Ketentuan Pasal 5 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Bahan Makanan Tambahan wajib diberikan sejak bulan Januari sampai dengan Desember tiap tahunnya.

(3) Pemberian Bahan Makanan Tambahan dilakukan dengan mekanisme penyerahan barang secara langsung kepada PNS dan/atau Tenaga Honorer.

(4) Setiap pemberian Bahan Makanan Tambahan dituangkan dalam daftar serah terima sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Angka 4

Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PERGUB Nomor 14 Tahun 2019 — Pemberian Makanan Tambahan pada Satuan Polisi Pamong Praja

PERGUB Nomor 14 Tahun 2019 — Pemberian Makanan Tambahan pada Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Angka 2

Pasal 3

Angka 3

Pasal 5

Angka 4

Pasal 6

Pasal II

Pertanyaan umum

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Angka 2

Pasal 3

Angka 3

Pasal 5

Angka 4

Pasal 6

Pasal II

Provenance & Sumber

Peraturan Lainnya