Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Utara.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
6. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara.
8. Badan Usaha adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
9. Badan Hukum adalah badan (perkumpulan dan sebagainya) yang dalam hukum diakui sebagai subjek hukum (perseroan, yayasan, lembaga, dan sebagainya).
10. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan periengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
11. Jalan Provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis Provinsi.
12. Bagian-bagian Jalan adalah bagian jalan yang meliputi Ruang Manfaat Jalan, Ruang Milik Jalan, dan Ruang Pengawasan Jalan.
13. Ruang Manfaat Jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya.
14. Ruang Milik Jalan adalah Ruang Manfaat Jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi Ruang Manfaat Jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
15. Ruang Pengawasan Jalan adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan, dan fungsi jalan.
16. Penyelenggara Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.
17. Pemberi Izin adalah Penyelenggara Jalan dan/atau Gubernur yang melaksanakan pelimpahan kewenangan dengan penetapan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum.
18. Izin adalah persetujuan tentang pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan dengan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi.
19. Rekomendasi adalah pertimbangan terhadap penggunaan Ruang Pengawasan Jalan agar tidak mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna
Jalan serta tidak membahayakan Konstruksi Jalan, serta guna menjamin peruntukan Ruang Pengawasan Jalan.
20. Dispensasi adalah persetujuan tentang penggunaan Ruang Manfaat Jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap Konstruksi Jalan.
21. Utilitas adalah fasilitas yang menyangkut kepentingan umum meliputi listrik, telekomunikasi, informasi, air, minyak, gas dan bahan bakar lainnya, sanitasi, dan sejenisnya.
22. Bangunan dan Jaringan Utilitas adalah bangunan dan jaringan pendukung utilitas yang terletak di atas dan/atau di bawah permukaan tanah.
23. Iklan adalah media dalam bentuk apapun yang digunakan produsen untuk memperkenalkan suatu produk ke khalayak umum, baik permanen maupun non permanen.
21. Media Informasi adalah media dalam bentuk apapun yang tidak bersifat komersial, baik permanen maupun non permanen.
25. Bangun-bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia.
26. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian dan/atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia dan fungsi hunian.