Langsung ke konten utama

Cari Jelajahi API Hubungkan AI

Beranda Jelajahi Cari Hubungkan AI API Tentang Pasal.id Tim Kami Kebijakan Editorial Kebijakan Privasi Ketentuan Layanan Penilaian Dampak Pelindungan Data Permintaan & Masukan

Ikuti Pasal.idX @PasalKita Instagram @pasaldotid

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

© 2026 Pasal.id. Platform Hukum Indonesia Terbuka

PERGUB Nomor 13 Tahun 2025 — Rencana Aksi Kesel… | Pasal.id

Beranda
Peraturan Gubernur
PERGUB Nomor 13 Tahun 2025

PERGUB Nomor 13 Tahun 2025 — Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2025-2029

PERGUB Nomor 13 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2025-2029

Berlaku

Pengundangan: 28 Mei 2025

Pertanyaan umum

Apa yang diatur dalam PERGUB Nomor 13 Tahun 2025 — Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2025-2029?

PERGUB Nomor 13 Tahun 2025 — Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2025-2029 adalah Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2025-2029.

Kapan PERGUB Nomor 13 Tahun 2025 — Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2025-2029 disahkan?

PERGUB Nomor 13 Tahun 2025 — Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2025-2029 disahkan pada tahun 2025.

Apa status hukum PERGUB Nomor 13 Tahun 2025 — Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2025-2029 saat ini?

PERGUB Nomor 13 Tahun 2025 — Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2025-2029 saat ini berstatus Berlaku.

Siapa yang menetapkan PERGUB Nomor 13 Tahun 2025 — Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2025-2029?

PERGUB Nomor 13 Tahun 2025 — Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2025-2029 ditetapkan oleh Provinsi Kalimantan Utara.

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Daftar Isi

BAB IKETENTUAN UMUM
- Pasal 1
- Pasal 2
BAB IIRAK LLAJ
- Pasal 3
- Pasal 4
BAB IIIPELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN, SERTA EVALUASI DAN PELAPORAN
- Pasal 5
- Pasal 6
BAB IVPENDANAAN
- Pasal 7
BAB VKETENTUAN PENUTUP
- Pasal 8

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

BAB II

RAK LLAJ

Pasal 3

(1) RAK LLAJ disusun dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

(2) RAK LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. sasaran Pemerintah Daerah; b. arah kebijakan strategis berdasarkan RUNK LLAJ dan RAK LLAJ kementerian/lembaga; c. kebutuhan regulasi Daerah dan tatanan kelembagaan Pemerintah Daerah; d. rencanaaksi dan target kinerja; dan e. rencana pendanaan.

BAB III

PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN, SERTA EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 5

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan penyelenggaraan RAK LLAJ bersumber dari: a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau b. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Status

Berlaku

Detail Peraturan

Pemrakarsa
Penetapan: Tanjung Selor, 28 Mei 2025
Pengundangan: 28 Mei 2025

Sumber

peraturan.bpk.go.id

Tidak menemukan yang Anda cari?

Ajukan permintaan agar kami menambahkannya.

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan dalam mensinergikan penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian KLLAJ dan sebagai dasar koordinasi bagi pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun RAK LLAJ kabupaten/kota.

(3) RAK LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan: a. RUNK LLAJ; b. RAK LLAJ kementerian/lembaga; dan c. rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

(4) RAK LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

(1) RAK LLAJ sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dijabarkan dalam Program dan Kegiatan KLLAJ.

(2) Program dan kegiatan KLLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 5 (lima) pilar keselamatan yang meliputi: a. pilar 1 (satu) yaitu sistem yang berkeselamatan; b. pilar 2 (dua) yaitu jalan yang berkeselamatan; c. pilar 3 (tiga) yaitu kendaraan yang berkeselamatan; d. pilar 4 (empat) yaitu pengguna jalan yang berkeselamatan; dan e. pilar 5 (lima) yaitu penanganan korban kecelakaan.

(3) Pilar 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah selaku Penanggung Jawab Pokja Pilar 1 (satu).

(4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kegiatan yang fokus kepada: a. penyusunan regulasi, harmonisasi peraturan dan sosialisasi RAK LLAJ; dan b. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan KLLAJ.

(5) Pilar 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan selaku Penanggung Jawab Pokja Pilar 2 (dua).

(6) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi kegiatan yang fokus kepada: a. penanganan daerah rawan kecelakaan (geometri jalan, struktur jalan, dan normalisasi bagian jalan); b. penguatan kapasitas sumber daya manusia bagi penyelenggaraan jalan serta manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan c. pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan prasarana jalan.

(7) Pilar 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan selaku Penanggung Jawab Pokja Pilar 3 (tiga).

(1) Penanggung jawab pelaksanaan dan pengendalian RAK LLAJ adalah Gubernur.

(2) Pelaksanaan dan pengendalian RAK LLAJ dilakukan secara terkoordinasi oleh Tim Koordinasi RAK LLAJ dengan menggunakan manajemen KLLAJ.

(3) Manajemen KLLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. pencapaian sasaran atau hasil yang diinginkan; b. pelaksanaan tindakan langsung secara sinergi; dan c. pemberian dukungan fungsi.

(4) Badan usaha turut berpartisipasi dalam pelaksanaan RAK LLAJ.

(5) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan melalui Forum LLAJ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Penanggung Jawab Pokja Pilar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memprakarsai pelaksanaan pembahasan dalam Forum LLAJ.

(7) Pengendalian RAK LLAJ bertujuan untuk mewujudkan konsistensi antara program dan kegiatan KLLAJ yang tertuang dalam RUNK LLAJ dengan pelaksanaan dan hasil RAK LLAJ, serta kesesuaian antara capaian RAK LLAJ dengan indicator kinerja yang telah ditetapkan.

(8) Pelaksanaan dan pengendalian RAK LLAJ dilakukan melalui: a. pemenuhan persyaratan laik fungsi jalan; b. pemenuhan persyaratan keselamatan kendaraan bermotor; c. pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor; d. penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya; e. penegakan hukum ketentuan persyaratan keselamatan berlalu lintas provinsi; dan f. penanganan korban kecelakaan.

Pasal 6

(1) Pelaksanaan RAK LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan evaluasi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan, yang kemudian dikolaborasikan menjadi laporan tahunan pelaksanaan RAK LLAJ.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing Penanggungjawab Pokja Pilar melalui Forum LLAJ sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (5) dan ayat (6).

(3) Tim Koordinasi RAK LLAJ menyusun laporan tahunan RAK LLAJ berdasarkan evaluasi pelaksanaan RAK LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Laporan tahunan RAK LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Gubernur, dan dibahas pada Forum LLAJ provinsi dalam rangka meminta masukan.

(5) Ketua Tim Koordinasi melalui Gubernur menyampaikan laporan tahunan hasil pembahasan evaluasi RAK LLAJ kepada Penanggung Jawab Pilar dan akan dibahas dalam Forum LLAJ Nasional.

Terakhir diperiksa: 05 Apr 2026

Provinsi Kalimantan Utara

(8) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi kegiatan yang fokus kepada: a. penyelenggaraan sistem informasi pengujian kendaraan bermotor; b. penguatan sumber daya manusia dan peningkatan lembaga diklat penguji kendaraan bermotor; c. peningkatan instrumen kendaraan untuk pembatasan kecepatan; d. penyelenggaraan kepatuhan kelaikan kendaraan; e. pengembangan sistem keselamatan LLAJ; f. peningkatan fasilitas keselamatan jalan; g. pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di daerah rawan kecelakaan; dan h. forum LLAJ.

(9) Pilar 4 (empat) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dikoordinasikan oleh kepolisian Daerah selaku Penanggung Jawab Pokja Pilar 4 (empat).

(10) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) meliputi kegiatan yang fokus kepada: a. kampanye dan sosialisasi keselamatan LLAJ; b. peningkatan kepatuhan pengguna jalan; dan c. penegakan hukum terpadu.

(11) Pilar 5 (lima) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan selaku Penanggung Jawab Pokja Pilar 5 (lima).

(12) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) meliputi kegiatan yang fokus kepada: a. penyelenggaraan layanan gawat darurat terpadu; b. promosi dan sosialisasi penanganan kecelakaan; c. rehabilitasi paska kecelakaan; dan d. monitoring dan evaluasi penanganan korban kecelakaan.

Provenance & Sumber

Verifikasi: Belum Diverifikasi
Sumber Data: BPK
PDF Asli: Lihat PDF
Halaman Sumber: Lihat halaman sumber

Peraturan Lainnya

PERGUB Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi
PERGUB Nomor 6 Tahun 2025 tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial
PERGUB Nomor 7 Tahun 2025 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Perangkat Daerah
PERGUB Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Eliminasi Malaria
PERGUB Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Biaya Penunjang Operasional Gubernur dan Wakil Gubernur
PERGUB Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 22 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025