PERGUB Nomor 1 Tahun 2025 — Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi

PERGUB Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi

Berlaku

Pengundangan: 2 Januari 2025

PERGUB Nomor 1 Tahun 2025 — Perubahan Kedua Ata… | Pasal.id

PERGUB Nomor 1 Tahun 2025 — Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi

PERGUB Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi

Berlaku

Pengundangan: 2 Januari 2025

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 18 TAHUN 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 1 TAHUN 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 18 TAHUN 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Dearah di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 Nomor 1), diubah sebagai berikut:

Angka 1

Ketentuan Pasal 149 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 149

(1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 terdiri atas: a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, terdiri atas: 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 2. Kelompok Jabatan Fungsional dan. c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan d. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

(2) Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebegaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Angka 2

Ketentuan Pasal 165 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 165

(1) Susunan organisasi Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164, terdiri atas: a. Kepala Dinas: b. Sekretariat, terdiri atas: 1. Subbagian Umum, Kepegawaian; dan 2. Kelompok Jabatan Fungsional. c. Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata; d. Bidang Pemasaran Pariwisata; e. Bidang Ekonomi Kreatif; f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

(2) Susunan organisasi Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Angka 3

Ketentuan Pasal 195 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Bagian Kesatu Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 195

(1) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan serta bidang riset dan inovasi.

(2) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Angka 4

Ketentuan Pasal 196 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Paragraf 2 Tugas

Pasal 196

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sebagai dimaksud dalam Pasal 195 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksana kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan serta bidang riset dan inovasi.

Angka 5

Ketentuan Pasal 197 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Paragraf 3 Fungsi.

Pasal 197

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan dan statistik daerah sesuai dengan rencana straregis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; b. pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan dan statistik daerah; c. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang ekonomi; d. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pengembangan sumberdaya manusia; e. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang sosial budaya; f. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang prasarana dan pengembangan wilayah; g. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis dibidang pengkajian Potensi, statistik, pengendalian dan pemantauan pengembangan; h. penyelenggaraan urusan kesekertariatan; i. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan j. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Angka 6

Ketentuan Pasal 198 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 198

(1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195, terdiri atas: a. Kepala Badan; b. Sekretariat, terdiri atas: 1. Subbagian Keuangan; 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 3. Kelompok Jabatan Fungsional 3. Kelompok Jabatan Fungsional. c. Bidang Prasarana dan Pengembangan Kewilayahan; d. Bidang Pengkajian Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan; e. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; f. Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan; g. Bidang Riset dan Inovasi Daerah; h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan i. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

(2) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Angka 7

Ketentuan Pasal 202 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 202

(1) Susunan organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199, terdiri atas: a. Kepala Badan; b. Sekretariat, terdiri atas: 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 2. Kelompok Jabatan Fungsional. c. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, terdiri atas: 1. Sub Bidang Perencanaan Anggaran I; 2. Sub Bidang Perencanaan Anggaran II; dan 3. Kelompok Jabatan Fungsional. d. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, terdiri atas: 1. Sub Bidang Pengelolaan Kas; 2. Sub Bidang Perbendaharaan; dan 3. Kelompok Jabatan Fungsional. e. Bidang Akuntansi dan Aset, terdiri atas: 1. Sub Bidang Pelaporan; 2. Sub Bidang Pentausahaan Aset; dan 3. Kelompok Jabatan Fungsional. f. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

(2) Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.

Angka 8

Ketentuan Pasal 220 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 220

Badan Penghubung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan hubungan antar lembaga, pembinaan masyarakat Kalimantan Utara di Ibu Kota Negara, promosi dan pengelolaan anjungan Kalimantan Utara di Taman Mini Indonesia Indah, pelayanan kepada pejabat Daerah dan pengelolaan mess Pemerintah Daerah di Ibu Kota Negara.

Pasal 221

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Badan Penghubung menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan Badan Penghubung sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah; b. penyusunan rencana program kerja Badan Penghubung; c. penyelenggaraan kerja sama dibidang hubungan antar lembaga; d. penyelenggaraan pelayanan penunjang terhadap Perangkat Daerah yang bertugas ke Ibu Kota Negara dan pembinaan masyarakat Kalimantan Utara di Ibu Kota Negara; e. pengelolaan anjungan Kalimantan Utara di Taman Mini Indonesia Indah; f. pengelolaan mess Pemerintah Daerah; g. melaksanakan urusan ketatausahaan; h. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

LAMPIRAN 1

LAMPIRAN

Halaman 8Buka PDF sumber

Lampiran ini berisi tabel dan dilihat dari PDF sumber.

LAMPIRAN

Halaman 9Buka PDF sumber

Lampiran ini berisi tabel dan dilihat dari PDF sumber.

LAMPIRAN 3

LAMPIRAN

Halaman 10–11Buka PDF sumber

Lampiran ini berisi tabel dan dilihat dari PDF sumber.

LAMPIRAN

Halaman 12Buka PDF sumber

Lampiran ini berisi tabel dan dilihat dari PDF sumber.

Pertanyaan umum

Apa yang diatur dalam PERGUB Nomor 1 Tahun 2025 — Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi?

PERGUB Nomor 1 Tahun 2025 — Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi adalah Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi.

Kapan PERGUB Nomor 1 Tahun 2025 — Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi disahkan?

PERGUB Nomor 1 Tahun 2025 — Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi disahkan pada tahun 2025.

Apakah PERGUB Nomor 1 Tahun 2025 — Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi pernah diubah atau dicabut?

Ya. PERGUB Nomor 1 Tahun 2025 — Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi telah diubah oleh: PERGUB Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi.

Apa status hukum PERGUB Nomor 1 Tahun 2025 — Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi saat ini?

PERGUB Nomor 1 Tahun 2025 — Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi saat ini berstatus Berlaku.

Siapa yang menetapkan PERGUB Nomor 1 Tahun 2025 — Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi?

PERGUB Nomor 1 Tahun 2025 — Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi ditetapkan oleh Provinsi Kalimantan Utara.

Pasal I

Angka 1

Ketentuan Pasal 149 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 149

Angka 2

Ketentuan Pasal 165 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 165

(2) Susunan organisasi Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Angka 3

Ketentuan Pasal 195 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Bagian Kesatu Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 195

(1) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan serta bidang riset dan inovasi.

Angka 4

Ketentuan Pasal 196 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Paragraf 2 Tugas

Pasal 196

Angka 5

Ketentuan Pasal 197 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Paragraf 3 Fungsi.

Pasal 197

Angka 6

Ketentuan Pasal 198 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 198

Angka 7

Ketentuan Pasal 202 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 202

(2) Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.

Angka 8

Ketentuan Pasal 220 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 220

Pasal 221

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

LAMPIRAN 1

LAMPIRAN

Halaman 8Buka PDF sumber

Lampiran ini berisi tabel dan dilihat dari PDF sumber.

LAMPIRAN

Halaman 9Buka PDF sumber

Lampiran ini berisi tabel dan dilihat dari PDF sumber.

LAMPIRAN 3

LAMPIRAN

Halaman 10–11Buka PDF sumber

Lampiran ini berisi tabel dan dilihat dari PDF sumber.

LAMPIRAN

Halaman 12Buka PDF sumber

Lampiran ini berisi tabel dan dilihat dari PDF sumber.

PERGUB Nomor 1 Tahun 2025 — Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi

PERGUB Nomor 1 Tahun 2025 — Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi

Pasal I

Angka 1

Pasal 149

Angka 2

Pasal 165

Angka 3

Pasal 195

Angka 4

Pasal 196

Angka 5

Pasal 197

Angka 6

Pasal 198

Angka 7

Pasal 202

Angka 8

Pasal 220

Pasal 221

Pasal II

LAMPIRAN

LAMPIRAN

LAMPIRAN

LAMPIRAN

Pertanyaan umum

Pasal I

Angka 1

Pasal 149

Angka 2

Pasal 165

Angka 3

Pasal 195

Angka 4

Pasal 196

Angka 5

Pasal 197

Angka 6

Pasal 198

Angka 7

Pasal 202

Angka 8

Pasal 220

Pasal 221

Pasal II

LAMPIRAN

LAMPIRAN

LAMPIRAN

LAMPIRAN

Provenance & Sumber

Riwayat Perubahan

Peraturan Lainnya