PERGUB Nomor 15 Tahun 2025 — Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. 3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara. 4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kalimantan Utara. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah. 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara. 7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 8. Pejabat Daerah adalah pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah, termasuk Pimpinan dan Anggota DPRD. 9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 11. Calon PNS yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Warga Negara Indonesia yang telah lolos seleksi CPNS dan menjalani masa percobaan sebelum diangkat sebagai PNS. 12. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintah. 13. Tenaga Non ASN adalah tenaga yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna membantu melaksanakan tugas pemerintah berdasarkan surat perjanjian antara yang bersangkutan dengan kepala Perangkat Daerah/Kuasa Pengguna Anggaran. 14. Diluar ASN adalah setiap warga Negara Indonesia yang berasal dari profesi tertentu dan tenaganya dibutuhkan untuk menunjang suatu kegiatan sesuai dengan bidang keahliannya. 15. Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan yang selanjutnya disingkat TGUPP adalah tim yang secara khusus diangkat oleh Gubernur yang bertugas membantu Gubernur dalam pemantauan pelaksanaan kebijakan untuk percepatan pembangunan. 16. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan dan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP-PKK adalah mitra kerja Pemerintah Daerah. 17. Dewan Kerajinan Nasional Daerah yang selanjutnya disebut Dekranasda adalah Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Kalimantan Utara. 18. Tenaga Ahli adalah Tenaga Ahli yang direkrutmen oleh pimpinan fraksi yang didasarkan pada kompetensi keahlian yang ditentukan oleh pimpinan fraksi. 19. Tenaga Ahli Gubernur adalah tenaga ahli Gubernur yang berasal dari Pakar dan Profesional di bidang tertentu. 20. Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang keterbukaan publik. 21. Perjalanan Dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang dilakukan untuk kepentingan negara. 22. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas kota dan atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula. 23. Perjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan surat keputusan pindah/mutasi dan bukan atas permohonan yang bersangkutan. 24. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk digunakan sebagai dasar pelaksanaan tugas. 25. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah surat perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk digunakan sebagai dasar pelaksanaan tugas. 26. Lumpsum adalah jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus. 27. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah. 28. Tempat Kedudukan adalah tempat awal melaksanakan tugas dan/ atau melanjutkan tugas.

Jumlah hari Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan dengan ketentuan: a. jumlah hari Perjalanan Dinas dalam 1(satu) bulan paling banyak selama 15 (lima belas) hari kerja sesuai SPT yang telah diterbitkan; dan b. Perjalanan Dinas yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk sebelum melaksanakan Perjalanan Dinas dengan membuat surat Persetujuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pelaksanaan Perjalanan Dinas reses pimpinan dan anggota DPRD: a. menunjukkan kerangka acuan kerja selama melaksanakan masa reses. b. pimpinan dan anggota DPRD, dalam rangka reses diberikan paling lama 8 (delapan) hari. c. dalam hal pelaksanaan masa reses dapat ditambah paling lama 6 (enam) hari dengan memperhatikan efektivitas dan efesiensi dengan melihat kondisi geografis tempat pelaksanaan reses. d. dihapus.

Setiap pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Gubernur, Wakil Gubernur, pimpinan dan anggota DPRD, PNS, CPNS, Tenaga Non ASN, Diluar ASN, Tenaga Ahli DPRD, TGUPP, Tenaga Ahli Gubernur, ketua/wakil ketua dan anggota TP-PKK, Dekranasda, dan Komisi Informasi di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menyerahkan dokumen pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas.