PERGUB Nomor 51 Tahun 2019 — Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, terdiri dari: a. Sekretaris Daerah; b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan: 1. Biro Pemerintahan, Perbatasan, dan Otonomi Daerah, membawahkan: a) Bagian Pemerintahan, membawahkan: 1) Subbagian Tata Pemerintaihan; 2) Subbagian Administrasi Pertanahan; dan 3) Subbagian Tata Usaha Biro. b) Bagian Perbatasan dan Penataan Wilayah, membawahkan: 1) Subbagian Batas Wilayah; 2) Subbagian Toponimi; dan 3) Subbagian Pengembangan Wilayah. c) Bagian Aparatur Pemerintahan dan Otonomi Daerah, membawahkan: 1) Subbagian Administrasi Kepala Daerah dan DPRD; 2) Subbagian Pengembangan Otonomi Daerah; dan 3) Subbagian Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 2. Biro Kesejahteraan Rakyat, membawahkan: a) Bagian Agama dan Kesehatan, membawahkan: 1) Subbagian Agama; 2) Subbagian Kesehatan; dan 3) Subbagian Tata Usaha Biro. b) Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, membawahkan: 1) Subbagian Pendidikan dan Kebudayaan; 2) Subbagian Perpustakaan dan Kearsipan; dan 3) Subbagian Pemuda dan Olahraga. c) Bagian Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial, membawahkan: 1) Subbagian Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 2) Subbagian Kesejahteraan Sosial; dan 3) Subbagian Tenaga Keija dan Transmigrasi. 3. Biro Hukum, membawahkan: a) Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), membawahkan: 1) Subbagian Bantuan Hukum; 2) Subbagian Penyelesaian Sengketa; dan 3) Subbagian Penyuluhan dan HAM. b) Bagian Penyusunan Produk Hukum Daerah, membawahkan: 1) Subbagian Peraturan dan Keputusan Kepala Daerah; 2) Subbagian Rancangan Peraturan Daerah; dan 3) Subbagian Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum. c) Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum, membawahkan: 1) Subbagian Wilayah I; 2) Subbagian Wilayah II; dan 3) Subbagian Tata Usaha Biro. c. Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, membawahkan: 1. Biro Perekonomian, membawahkan: a) Bagian Sarana Perekonomian, membawahkan: 1) Subbagian Sarana dan Prasarana Perusahaan Daerah; 2) Subbagian Promosi Sarana Perekonomian Daerah; dan 3) Subbagian Penanaman Modal dan PTSP. b) Bagian Industri dan Jasa, membawahkan: 1) Subbagian Perindustrian dan Perdagangan; 2) Subbagian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; dan 3) Subbagian Kepaiiwisataan dan Perhotelan. c) Bagian Produksi Daerah dan Sumber Daya Alam, membawahkan: 1) Subbagian Pertanian, Ketahanan Pangan, Petemakan dan Kelautan; 2) Subbagian Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Perkebunan; dan 3) Subbagian Tata Usaha Biro 2. Biro Administrasi Pembangunan, membawahkan: a) Bagian Penyusunan dan Pengendalian Program, membawahkan: 1) Subbagian Perencanaan dan Pengendalian Program; 2) Subbagian Pengembangan Kebijakan Program Pembangunan; dan 3) Subbagian Tata Usaha Biro. b) Bagian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan, membawahkan: 1) Subbagian Monitoring dan Evaluasi APBD; 2) Subbagian Monitoring dan Evaluasi APBN; dan 3) Subbagian Administrasi dan Evaluasi Pembangunan. c) Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, membawahkan: 1) Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa; 2) Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan 3) Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa. 3. Biro Infrastruktur dan Sumber Daya, membawahkan: a) Bagian Infrastruktur Fisik dan Bangunan membawahkan: 1) Subbagian Perhubungan; 2) Subbagian Pekeijaan Umum; dan 3) Subbagian Perumahan dan Permukiman. b) Bagian Administrasi Perencanaan Daerah dan Kawasan Ekonomi Khusus, membawahkan: 1) Subbagian Perencanaan Daerah; 2) Subbagian Kawasan Industri; dan 3) Subbagian Pengembangan Kawasan. c) Bagian Energi dan Sumber Daya Mineral, membawahkan: 1) Subbagian Energi; 2) Subbagian Sumber Daya Mineral; dan 3) Subbagian Tata Usaha Biro. d. Asisten Administrasi Umum, membawahkan: 1. Biro Organisasi, membawahkan: a) Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan, membawahkan: 1) Subbagian Kelembagaan I; 2) Subbagian Kelembagaan II; dan 3) Subbagian Analisis dan Formasi Jabatan. b) Bagian Pengembangan Kineija Instansi, membawahkan: 1) Subbagian Akuntabilitas Kineija; 2) Subbagian Peningkatan Kineija; dan 3) Subbagian Kepegawaian Setda. c) Bagian Tata Laksana, membawahkan: 1) Subbagian Tata Laksana Pemerintahan; 2) Subbagian Tata Laksana Pelayanan Publik; dan 3) Subbagian Tata Usaha Biro. 2. Biro Hubungan Masyarakat, membawahkan: a) Bagian Kehumasan, membawahkan: 1) Subbagian Hubungan Internal dan Ekstemal; 2) Subbagian Publikasi; dan 3) Subbagian Data dan Dokumentasi. b) Bagian Protokol, membawahkan: 1) Subbagian Tamu Pemda; 2) Subbagian Upacara dan Peijalanan Pimpinan; dan 3) Subbagian Tata Usaha Biro. c) Bagian Keijasama, membawahkan: 1) Subbagian Keijasama Pemerintah; 2) Subbagian Keijasama Non Pemerintah; dan 3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Keijasama. 3. Biro Umum, membawahkan: a) Bagian Administrasi Umum, membawahkan: 1) Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Setda 2) Subbagian Arsip dan Ekspedisi; dan 3) Subbagian Tata Usaha Biro. b) Bagian Administrasi Keuangan Setda, membawahkan: 1) Subbagian Keuangan; 2) Subbagian Pengadaan; dan 3) Subbagian Verifikasi. c) Bagian Rumah Tangga, membawahkan: 1) Subbagian Rumah Tangga Pimpinan; 2) Subbagian Urusan Dalam; dan 3) Subbagian Pengelolaan Barang dan Aset Setda. e. Staf Ahli Gubemur; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini.

(1) Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, membawahkan: a. Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa; b. Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan c. Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Bamag/Jasa.

(2) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana di maksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa.

(1) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas pengumpulan dan penyiapan bahan kebijakan, koordinasi dan pengendalian rencana umum pengadaan barang/jasa.

(2) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik mempunyai tugas pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pengendalian dan pelaksanaan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.

(3) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas pengumpulan dan penyiapan bahan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekda, Asisten, Kepala Biro, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Provinsi serta instansi lain di luar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

(4) Setiap laporan yang diisikan oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(5) Tembusan laporan wajib disampaikan kepada Kepala Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan keija.

(6) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib melaksanakan pengawasan melekat terhadap bawahannya.

(7) Setiap Kepala Perangkat Daerah wajib bertanggung jawab untuk melaksanakan proses bisnis dilingkungan masing-masing.

(8) Setiap Kepala Perangkat Daerah wajib bertanggung jawab untuk meningkatkan pelayanan publik, menyusun dan menetapkan standar pelayanan, melaksanakan standar pelayanan minimal, melaksanakan survei kepuasan masyarakat, dan inovasi pelayanan publik dilingkungan masing-masing.

(9) Setiap Kepala Perangkat Daerah wajib bertanggung jawab untuk meningkatkan akuntabilitas kineija instansi pemerintah dilingkungan masing-masing.

(10) Setiap Kepala Perangkat Daerah wajib bertanggung jawab untuk meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi dilingkungan masing-masing.

(11) UKPBJ menjalin hubungan kerja dengan unit keija yang terkait dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UKPBJ;

(12) Kepala UKPBJ berkoordinasi langsung dengan PA/KPA/PPK dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UKPBJ.

(13) Kepala UKPBJ membentuk/membubarkan Pokja Pemilihan dan menetapkan/menempatkan/ memindahkan anggota Pokja Pemilihan.

(14) Kepala UKPBJ mengutamakan penugasan kepada Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UKPBJ.

(15) Dalam hal jumlah Pengelola Pengadaan Barang/Jasa masih belum memadai maka Kepala UKPBJ mengutamakan penugasan kepada personel UKPBJ yang memiliki kompetensi yang sesuai.

(16) Kepala UKPBJ menugaskan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan UKPBJ untuk melaksanakan pengadaan langsung di satuan keija/organisasi perangkat daerah atas permintaan PA/KPA.

(17) Pembentukan Polga Pemilihan dan penetapan anggota Pokja Pemilihan ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban keija pemilihan penyedia barang/jasa.

(18) Anggota Polga Pemilihan dipindahkan ke Pokja Pemilihan lain secara berkala untuk menghindari pertentangan kepentingan.

(19) Kepala unit keija pengelolaan pengadaan barang/jasa menugaskan anggota Pokja Pemilihan untuk melaksanakan fungsi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa dan fungsi penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal/sektoral.

(20) Dalam hal teijadi permasalahan teknis penggunaan sistem pengadaan secara elektronik oleh Pokja Pemilihan, maka Pokja Pemilihan melaporkan permasalahan tersebut kepada kepala unit keija pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, dengan tembusan kepada Kepala UKPBJ.

(21) Kepala unit keija pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik wajib menindaklanjuti laporan permasalahan Pokja Pemilihan dan segera memberikan solusi kepada Pokja Pemilihan sesuai jadwal pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa, dengan tembusan kepada Kepala UKPBJ.

(22) Pokja Pemilihan yang melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa menyampaikan hasil pemilihan penyedia barang/jasa kepada PA/KPA/PPK yang akan memanfaatkan barang/jasa yang diadakan, dengan tembusan kepada kepala unit keija pengelolaan pengadaan barang/jasa dan Kepala UKPBJ.

(23) Kepala UKPBJ menyampaikan seluruh data dan informasi hasil kegiatan UKPBJ kepada unit keija pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik untuk didokumentasikan dan dikelola.

(24) Seluruh Personel yang melaksanakan tugas di lingkungan UKPBJ melaksanakan tugasnya secara profesional sesuai kompetensinya dan independen serta dilarang saling mempengaruhi sesuai Tujuan, Kebijakan, Prinsip dan Etika Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah;

(25) UKPBJ menjalin hubungan keija dan koordinasi dengan LKPP;

(26) UKPBJ menyusun dan menyampaikan laporan periodik seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa kepada kepala daerah dan LKPP melalui Kepala Biro.